Skip to main content

PKS Jatim Demo Konjen Amerika, Tolak Yerusalem Ibukota Israel

SURABAYA (Mediabidik) - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Jawa Timur menolak dijadikannya Yerusalem sebagai ibukota bagi Israel. Sebagaimana kita ketahui, Presiden Amerika Donald Trump mengeluarkan pernyataan akan memindahkan Kedutaan Besar Amerika Serikat dari Tel Aviv ke Yerusalem, sekaligus memberikan persetujuan Yerusalem sebagai ibukota Israel.

Kita ketahui Yerusalem adalah kota yang dianggap suci 3 agama samawi (Yahudi, Nasrani dan Islam). Umat Islam menyebutnya Al-Quds. Di kota inilah terdapat Masjid Al-Aqsa. Kiblat pertama dan tempat suci ketiga umat Islam. Pemindahan ibukota Israel ke Yerusalem adalah melanggar hukum internasional, melanggar resolusi PBB, merusak perdamaian dan menghalangi kemerdekaan Palestina. 

Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Jawa Timur sebagai komponen anak bangsa yang cinta damai dan cinta kemerdekaan, menyerukan masyarakat Jawa Timur untuk melakukan aksi penolakan Yerusalem sebagai ibukota Israel. 

Untuk itu, DPW PKS Jatim menyeruhkan  Aksi Unjuk rasa di depan Konsulat Jenderal (Konjen) Amerika Serikat, Jalan Citra Raya Niaga No. 2, Citraland Surabaya. 

Irwan Setiawan, Sekretaris Umum DPW PKS Jatim, menyampaikan bahwa aksi  diikuti ribuan kader PKS dan masyarakat dari Surabaya dan sekitarnya.

"Kami juga sudah berkoordinasi dengan pihak Kepolisian agar aksi berjalan aman dan tertib. Aksi ini adalah bagian langkah kita dalam upaya memerdekakan bangsa Palestina dan menciptakan perdamaian dunia sebagaimana termaktub dalam cita-cita bangsa Indonesia di Pembukaan UUD '45," ujar Irwan saat ditemui disela aksi demo, Jumat ( 8/12).

Dijelaskan Irwan, aksi ini dihadiri oleh seluruh jajaran pengurus DPW PKS Jatim, tokoh-tokoh masyarakat, serta para Anggota DPRD dari fraksi PKS. (rofik)

Comments

Popular posts from this blog

Dalih Partisipasi Masyarakat, SMAN 8 Surabaya Wajibkan Siswa Bayar Uang Iuran Rp 1,5 Juta

Mediabidik.com - Berdalih iuran partisipasi masyarakat (PM), SMAN 8 Surabaya wajibkan siswa bayar uang iuran pembangunan sekolah sebesar Rp 1,5 juta. Jika tidak membayar siswa tidak dapat ikut ujian. Hal itu diungkapkan Mujib paman dari Farida Diah Anggraeni siswa kelas X IPS 3 SMAN 8 Jalan Iskandar Muda Surabaya mengatakan, ada ponakan sekolah di SMAN 8 Surabaya diminta bayar uang perbaikan sekolah Rp.1,5 juta. "Kalau gak bayar, tidak dapat ikut ulangan," ujar Mujib, kepada BIDIK. Jumat (3/1/2020). Mujib menambahkan, akhirnya terpaksa ortu nya pinjam uang tetangga 500 ribu, agar anaknya bisa ikut ujian. "Kasihan dia sudah tidak punya ayah, ibunya saudara saya, kerja sebagai pembantu rumah tangga. Tolong dibantu mas, agar uang bisa kembali,"ungkapnya. Perihal adanya penarikan uang iuran untuk pembangunan gedung sekolah, dibenarkan oleh Atika Fadhilah siswa kelas XI saat diwawancarai. "Benar, bilangnya wajib Rp 1,5 juta dan waktu terakh

Tahun Depan, RS BDH Dilengkapi Fasiltas Medician Nuklir

SURABAYA (Mediabidik) - Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya terus mematangkan desain dan konsep fasilitas kedokteran nuklir di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bhakti Dharma Husada (BDH). Bahkan, pemkot sudah menargetkan tahun 2020 nanti, rumah sakit itu sudah dilengkapi fasilitas tersebut. Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Surabaya, Febria Rachmanita mengatakan menurut data selama ini, pasien-pasien yang membutuhkan penanganan selalu keluar kota, terutama pasien penyakit kanker. Sebab, di Surabaya hanya ada di RSU Dr Soetomo. Makanya, Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini meminta Dinkes untuk menyediakan fasilitas kedokteran nuklir ini demi warga Kota Surabaya. "Itu lah mengapa kita buat kedokteran nuklir ini, supaya warga Surabaya tidak perlu keluar kota untuk mendapatkan pelayanan ini," kata kata Feni-sapaan Febria Rachmanita saat jumpa pers di kantor Humas Pemkot Surabaya, Rabu (23/10/2019). Menurut Feni, jumlah pederita penyakit kanker payu darah tahun 2018 mencapai 5.63

Dampak Cuaca Ekstrem, Dewan Desak Pemkot Monitoring Seluruh Papan Reklame

Mediabidik.com - Anggota Komisi A DPRD Surabaya Arif Fathoni meminta kepada tim reklame pemkot Surabaya, supaya melakukan monitoring dan evaluasi terhadap keberadaan seluruh papan reklame di Surabaya. Monitoring dan evaluasi itu penting dilakukan untuk mengantisipasi papan reklame yang roboh akibat cuaca ekstrem. "Monitoring itu untuk mengetahui papan reklame yang tidak berijin atau masa berlaku ijinnya sudah habis" jelasnya disela acara pertemuan Forum Pimpinan Daerah (Forpimda) Surabaya di gedung baru DPRD Surabaya, Selasa (07/01/2020). Thoni menegaskan Satpol PP harus tegas melakukan penertiban terhadap papan reklame yang ilegal itu. "Kami mendesak Satpol PP potong reklame ilegal. Kami banyak menerima informasi masyarakat akan keberadaan papan reklame yang tidak berijin" tegasnya. Pria yang juga menjabat Ketua Fraksi Partai Golkar ini menekankan, kalau penertiban itu perlu dilakukan, pasca peristiwa pohon tumbang yang mengakibatkan 2 korban meni