Skip to main content

PKS Jatim Demo Konjen Amerika, Tolak Yerusalem Ibukota Israel

SURABAYA (Mediabidik) - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Jawa Timur menolak dijadikannya Yerusalem sebagai ibukota bagi Israel. Sebagaimana kita ketahui, Presiden Amerika Donald Trump mengeluarkan pernyataan akan memindahkan Kedutaan Besar Amerika Serikat dari Tel Aviv ke Yerusalem, sekaligus memberikan persetujuan Yerusalem sebagai ibukota Israel.

Kita ketahui Yerusalem adalah kota yang dianggap suci 3 agama samawi (Yahudi, Nasrani dan Islam). Umat Islam menyebutnya Al-Quds. Di kota inilah terdapat Masjid Al-Aqsa. Kiblat pertama dan tempat suci ketiga umat Islam. Pemindahan ibukota Israel ke Yerusalem adalah melanggar hukum internasional, melanggar resolusi PBB, merusak perdamaian dan menghalangi kemerdekaan Palestina. 

Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Jawa Timur sebagai komponen anak bangsa yang cinta damai dan cinta kemerdekaan, menyerukan masyarakat Jawa Timur untuk melakukan aksi penolakan Yerusalem sebagai ibukota Israel. 

Untuk itu, DPW PKS Jatim menyeruhkan  Aksi Unjuk rasa di depan Konsulat Jenderal (Konjen) Amerika Serikat, Jalan Citra Raya Niaga No. 2, Citraland Surabaya. 

Irwan Setiawan, Sekretaris Umum DPW PKS Jatim, menyampaikan bahwa aksi  diikuti ribuan kader PKS dan masyarakat dari Surabaya dan sekitarnya.

"Kami juga sudah berkoordinasi dengan pihak Kepolisian agar aksi berjalan aman dan tertib. Aksi ini adalah bagian langkah kita dalam upaya memerdekakan bangsa Palestina dan menciptakan perdamaian dunia sebagaimana termaktub dalam cita-cita bangsa Indonesia di Pembukaan UUD '45," ujar Irwan saat ditemui disela aksi demo, Jumat ( 8/12).

Dijelaskan Irwan, aksi ini dihadiri oleh seluruh jajaran pengurus DPW PKS Jatim, tokoh-tokoh masyarakat, serta para Anggota DPRD dari fraksi PKS. (rofik)

Comments

Popular posts from this blog

Dalih Partisipasi Masyarakat, SMAN 8 Surabaya Wajibkan Siswa Bayar Uang Iuran Rp 1,5 Juta

Mediabidik.com - Berdalih iuran partisipasi masyarakat (PM), SMAN 8 Surabaya wajibkan siswa bayar uang iuran pembangunan sekolah sebesar Rp 1,5 juta. Jika tidak membayar siswa tidak dapat ikut ujian. Hal itu diungkapkan Mujib paman dari Farida Diah Anggraeni siswa kelas X IPS 3 SMAN 8 Jalan Iskandar Muda Surabaya mengatakan, ada ponakan sekolah di SMAN 8 Surabaya diminta bayar uang perbaikan sekolah Rp.1,5 juta. "Kalau gak bayar, tidak dapat ikut ulangan," ujar Mujib, kepada BIDIK. Jumat (3/1/2020). Mujib menambahkan, akhirnya terpaksa ortu nya pinjam uang tetangga 500 ribu, agar anaknya bisa ikut ujian. "Kasihan dia sudah tidak punya ayah, ibunya saudara saya, kerja sebagai pembantu rumah tangga. Tolong dibantu mas, agar uang bisa kembali,"ungkapnya. Perihal adanya penarikan uang iuran untuk pembangunan gedung sekolah, dibenarkan oleh Atika Fadhilah siswa kelas XI saat diwawancarai. "Benar, bilangnya wajib Rp 1,5 juta dan waktu terakh...

Tiga Alasan Kejaksaan Ajukan Kasasi Atas Vonis Bebas Eks Dirut PT DOK

SURABAYA (Mediabidik) – Kepala Seksi Pidana Khusus (Kasipidsus) Kejaksaan Negeri (Kejari) Surabaya, Heru Kamarullah, secara tegas menyatakan pihaknya sudah menyatakan secara resmi, untuk mengajukan perlawanan terhadap vonis bebas yang dijatuhkan hakim Pengadilan Tipikor Surabaya terhadap Mantan Direktur Utama (Dirut) PT Dok dan Perkapalan Surabaya (DPS), Riry Syeried Jetta. "Perlawanan dalam bentuk upaya hukum kasasi tersebut sudah resmi kita dinyatakan ke Pengadilan pada Rabu (23/10/2019) lalu," terang Heru, Jumat (25/10/2019) Heru menambahkan, Kasasi atas putusan bebas tersebut dilakukan berdasarkan tiga pertimbangan sebagaimana diatur dalam pasal 253 Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Pertama, terkait peraturan hukum yang tidak diterapkan sebagaimana mestinya. Kedua, untuk menguji kinerja hakim dalam mengadili perkara telah sesuai dengan Undang-Undang apa tidak atau dalam istilah hukum disebut judex facti. Dan yang ketiga, untuk menguji batas kewenangan pe...

Komisi B Minta Pemprov serius sosialisasi dana pinjaman untuk pelaku UMKM

SURABAYA ( Media Bidik) - Jatim sangat apresiasi terhadap Pemprov yang mempunyai program membantu pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Jatim dengan menggelontorkan dana sebesar 400 Miliar di Bank UMKM guna memberikan bantuan kredit lunak kepada para pelaku UMKM di Jatim. Namun Chusainuddin,S.Sos Anggota Komisi B yang menangani tentang Perekonomian menilai Pemerintah provinsi masih kurang serius memberikan sosialisasi kepada masyarakat terutrama pelaku UMKM yang sebenarnya ada dana pinjaman lunak untuk mereka. " Ketika saya menjalankan Reses di Blitar,Kediri dan Tulungagung , banyak masyarakat sana tak mengetahui ada dana pinjaman lunak di Bank UMKM untuk para pelaku UMKM, karena sebenarnya jika Pemprov serius memberikan sosialisasi sampai ke tingkat desa,maka saya yakin masyarakat sangat senang sekali," ucap pria yang akrab dipanggil Gus Udin tersebut. Apalagi menyambut MEA, seharusnya pelaku UMKM sudah mengerti kalau ada dana pinjaman unt...