Skip to main content

Paparan di Rapimwil PPP, Khofifah Janji Mengentas Kemiskinan di Jatim

SURABAYA (Mediabidik) - Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa menyoroti  tingginya angka kemiskinan pedesaan dan ketimpangan di Jawa Timur. Pertumbuhan ekonomi di Jatim, kata Khofififah, ternyata tidak berbanding lurus dengan penurunan angka kemiskinan dan kesenjangan ekonomi.

"Hari ini kontribusi PDRB Jatim 15 persen seluruh Indonesia. Pertumbuhan ekonomi Jatim diatas rata-rata, tetapi kemiskinan Jatim diatas rata-rata nasional. Ketimpangan Jatim diatas rata-rata nasional," katanya saat memaparkan visi dan misi dalam Rapat Pimpinan Wilayah (Rapimwil) PPP Jatim di Surabaya pada, Minggu (3/12).

Dalam acara penyampaian visi misi itu juga dihadiri ketum PPP Romahurmuzy dan pengurus DPP, Ketua DPW PPP Jatim Musyaffak Noer dan jajaran pengurus DPW Jatim, serta seluruh ketua DPC PPP se-Jatim. Acara itu juga dihadiri sejumlah Kiai sepuh di Jatim.

Dia mengatakan, dari tahun ke tahun, angka kemiskinan pedesaan di Jatim masih tetap tinggi. Mayoritas warga miskin di Jatim, kata Khofifah adalah warga nahdliyin yang ada di pelosok desa.

"Yang miskin di desa adalah warga NU. Mereka yang rajin manaqib, Semua itulah yang miskin. Jihad kita bersama bagaimana pengentasan kemiskinan sistemik," katanya.

Khofifah mengaku, jika dipercaya menjadi Gubernur Jatim, maka prioritas pertama adalah mengurangi angka kemiskinan di Jatim.

"Insya Allah kalau Allah meridhoi saya jadi Gubernur maka kami akan bersama-sama mengentaskan kemiskinan," tegasnya.(rofik)

Comments

Popular posts from this blog

Dalih Partisipasi Masyarakat, SMAN 8 Surabaya Wajibkan Siswa Bayar Uang Iuran Rp 1,5 Juta

Mediabidik.com - Berdalih iuran partisipasi masyarakat (PM), SMAN 8 Surabaya wajibkan siswa bayar uang iuran pembangunan sekolah sebesar Rp 1,5 juta. Jika tidak membayar siswa tidak dapat ikut ujian. Hal itu diungkapkan Mujib paman dari Farida Diah Anggraeni siswa kelas X IPS 3 SMAN 8 Jalan Iskandar Muda Surabaya mengatakan, ada ponakan sekolah di SMAN 8 Surabaya diminta bayar uang perbaikan sekolah Rp.1,5 juta. "Kalau gak bayar, tidak dapat ikut ulangan," ujar Mujib, kepada BIDIK. Jumat (3/1/2020). Mujib menambahkan, akhirnya terpaksa ortu nya pinjam uang tetangga 500 ribu, agar anaknya bisa ikut ujian. "Kasihan dia sudah tidak punya ayah, ibunya saudara saya, kerja sebagai pembantu rumah tangga. Tolong dibantu mas, agar uang bisa kembali,"ungkapnya. Perihal adanya penarikan uang iuran untuk pembangunan gedung sekolah, dibenarkan oleh Atika Fadhilah siswa kelas XI saat diwawancarai. "Benar, bilangnya wajib Rp 1,5 juta dan waktu terakh

Tahun Depan, RS BDH Dilengkapi Fasiltas Medician Nuklir

SURABAYA (Mediabidik) - Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya terus mematangkan desain dan konsep fasilitas kedokteran nuklir di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bhakti Dharma Husada (BDH). Bahkan, pemkot sudah menargetkan tahun 2020 nanti, rumah sakit itu sudah dilengkapi fasilitas tersebut. Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Surabaya, Febria Rachmanita mengatakan menurut data selama ini, pasien-pasien yang membutuhkan penanganan selalu keluar kota, terutama pasien penyakit kanker. Sebab, di Surabaya hanya ada di RSU Dr Soetomo. Makanya, Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini meminta Dinkes untuk menyediakan fasilitas kedokteran nuklir ini demi warga Kota Surabaya. "Itu lah mengapa kita buat kedokteran nuklir ini, supaya warga Surabaya tidak perlu keluar kota untuk mendapatkan pelayanan ini," kata kata Feni-sapaan Febria Rachmanita saat jumpa pers di kantor Humas Pemkot Surabaya, Rabu (23/10/2019). Menurut Feni, jumlah pederita penyakit kanker payu darah tahun 2018 mencapai 5.63

Dampak Cuaca Ekstrem, Dewan Desak Pemkot Monitoring Seluruh Papan Reklame

Mediabidik.com - Anggota Komisi A DPRD Surabaya Arif Fathoni meminta kepada tim reklame pemkot Surabaya, supaya melakukan monitoring dan evaluasi terhadap keberadaan seluruh papan reklame di Surabaya. Monitoring dan evaluasi itu penting dilakukan untuk mengantisipasi papan reklame yang roboh akibat cuaca ekstrem. "Monitoring itu untuk mengetahui papan reklame yang tidak berijin atau masa berlaku ijinnya sudah habis" jelasnya disela acara pertemuan Forum Pimpinan Daerah (Forpimda) Surabaya di gedung baru DPRD Surabaya, Selasa (07/01/2020). Thoni menegaskan Satpol PP harus tegas melakukan penertiban terhadap papan reklame yang ilegal itu. "Kami mendesak Satpol PP potong reklame ilegal. Kami banyak menerima informasi masyarakat akan keberadaan papan reklame yang tidak berijin" tegasnya. Pria yang juga menjabat Ketua Fraksi Partai Golkar ini menekankan, kalau penertiban itu perlu dilakukan, pasca peristiwa pohon tumbang yang mengakibatkan 2 korban meni