Dongkrak Popularitas Khofifah-Emil, Muda Mudi Demokrat Gelar Lomba Video Klip

SURABAYA (mediabidik) - Muda Mudi Demokrat Jatim telah membuka pendaftaran lomba video klip Kerja Bareng Demokrat sejak 25 Desember 2014 hingga 8 Januari 2018. Pendaftarannya pun cukup mudah.

"Pendaftaran dilakukan via online. Jadi peserta yang dari luar kota tidak perlu datang ke Surabaya," kata ketua panitia lomba Fatchul Hadi di kantor DPD Partai Demokrat Jatim Jalan Kertajaya Indah 82 Surabaya, Kamis (28/12).

Ditegaskan, penjelasan dan syarat-syarat lomba, serta formulir pendaftaran langsung di www.mudamudidemokrat.com.

"Pendaftar yang datang ke DPD pun mengisi formulir tetap via online. Sedangkan materi lagunya bisa kita berikan dalam bentuk flashdisk atau bisa di-copy. Atau bisa juga langsung download di website," tambah pria yang akrab dipanggil Panjul ini.

Lebih lanjut diterangkan, durasi video klip lima menit. Dari panjang waktu itu 60 persen materi wajib yaitu kegiatan-kegiatan Khofifah Indar Parawansa – Emil Dardak. Sedangkan 40 persen materi bebas.

"Tapi yang 40 persen ini tentu saja tidak boleh berisi kegiatan bakal calon yang lain," ucap dia sambil tersenyum.

Selanjutnya, video klip ini formatnya MP4 dengan ukuran 1080p. Peserta juga cukup melampirkan fotocopy KTP dan foto diri. "Dan tentu saja karya yang yang dikirim harus original," pungkas

Diberitakan sebelumnya, DPD Partai Demokrat Jatim dan Muda Mudi Demokrat Jatim menantang kreativitas anak muda zaman now membuat video klip.

"Kita adakan lomba video ini untuk wadah kreativitas anak muda. Kita cari yang paling menarik dan disukai kalangan muda," ucap Sekretaris DPD Partai Demokrat Jatim Renville Antonio.

Dikatakan, lagu ini untuk mendukung pemenangan pasangan Khofifah-Emil untuk Jawa Timur atau biasa disingkat Kerja."Ini bukti bahwa kita fokus untuk bisa menang di Pilgub Jatim 2018," tegasnya (rofik).

Comments

Tahun Depan, RS BDH Dilengkapi Fasiltas Medician Nuklir

SURABAYA (Mediabidik) - Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya terus mematangkan desain dan konsep fasilitas kedokteran nuklir di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bhakti Dharma Husada (BDH). Bahkan, pemkot sudah menargetkan tahun 2020 nanti, rumah sakit itu sudah dilengkapi fasilitas tersebut. Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Surabaya, Febria Rachmanita mengatakan menurut data selama ini, pasien-pasien yang membutuhkan penanganan selalu keluar kota, terutama pasien penyakit kanker. Sebab, di Surabaya hanya ada di RSU Dr Soetomo. Makanya, Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini meminta Dinkes untuk menyediakan fasilitas kedokteran nuklir ini demi warga Kota Surabaya. "Itu lah mengapa kita buat kedokteran nuklir ini, supaya warga Surabaya tidak perlu keluar kota untuk mendapatkan pelayanan ini," kata kata Feni-sapaan Febria Rachmanita saat jumpa pers di kantor Humas Pemkot Surabaya, Rabu (23/10/2019). Menurut Feni, jumlah pederita penyakit kanker payu darah tahun 2018 mencapai 5.63

Dalih Partisipasi Masyarakat, SMAN 8 Surabaya Wajibkan Siswa Bayar Uang Iuran Rp 1,5 Juta

Mediabidik.com - Berdalih iuran partisipasi masyarakat (PM), SMAN 8 Surabaya wajibkan siswa bayar uang iuran pembangunan sekolah sebesar Rp 1,5 juta. Jika tidak membayar siswa tidak dapat ikut ujian. Hal itu diungkapkan Mujib paman dari Farida Diah Anggraeni siswa kelas X IPS 3 SMAN 8 Jalan Iskandar Muda Surabaya mengatakan, ada ponakan sekolah di SMAN 8 Surabaya diminta bayar uang perbaikan sekolah Rp.1,5 juta. "Kalau gak bayar, tidak dapat ikut ulangan," ujar Mujib, kepada BIDIK. Jumat (3/1/2020). Mujib menambahkan, akhirnya terpaksa ortu nya pinjam uang tetangga 500 ribu, agar anaknya bisa ikut ujian. "Kasihan dia sudah tidak punya ayah, ibunya saudara saya, kerja sebagai pembantu rumah tangga. Tolong dibantu mas, agar uang bisa kembali,"ungkapnya. Perihal adanya penarikan uang iuran untuk pembangunan gedung sekolah, dibenarkan oleh Atika Fadhilah siswa kelas XI saat diwawancarai. "Benar, bilangnya wajib Rp 1,5 juta dan waktu terakh

Dampak Cuaca Ekstrem, Dewan Desak Pemkot Monitoring Seluruh Papan Reklame

Mediabidik.com - Anggota Komisi A DPRD Surabaya Arif Fathoni meminta kepada tim reklame pemkot Surabaya, supaya melakukan monitoring dan evaluasi terhadap keberadaan seluruh papan reklame di Surabaya. Monitoring dan evaluasi itu penting dilakukan untuk mengantisipasi papan reklame yang roboh akibat cuaca ekstrem. "Monitoring itu untuk mengetahui papan reklame yang tidak berijin atau masa berlaku ijinnya sudah habis" jelasnya disela acara pertemuan Forum Pimpinan Daerah (Forpimda) Surabaya di gedung baru DPRD Surabaya, Selasa (07/01/2020). Thoni menegaskan Satpol PP harus tegas melakukan penertiban terhadap papan reklame yang ilegal itu. "Kami mendesak Satpol PP potong reklame ilegal. Kami banyak menerima informasi masyarakat akan keberadaan papan reklame yang tidak berijin" tegasnya. Pria yang juga menjabat Ketua Fraksi Partai Golkar ini menekankan, kalau penertiban itu perlu dilakukan, pasca peristiwa pohon tumbang yang mengakibatkan 2 korban meni

Mediabidik.com

Search This Blog