Skip to main content

Gus Ipul Ajak Perangkat Desa, Kembangkan Smart Kampung Berbasis IT

SURABAYA (Mediabidik) - Wakil Gubernur Jawa Timur Saifullah Yusuf (Gus Ipul) mendorong Perangkat Desa mengembangkan Smart Kampung dengan mewujudkan pelayanan berbasis teknologi (IT).

"Teknologi bisa dijadikan alat mengejar ketertinggalan kita. Dengan IT, masyarakat tidak perlu pergi ke Kota/Kabupaten hanya untuk mengurus KTP atau Akte Kelahiran, cukup dengan menggunakan smartphone, pelayanan bisa langsung diakses," kata Gus Ipul saat menutup Musda II Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI) Jawa Timur di Hotel Trawas Mojokerto, Minggu 10 Desember 2017 petang.

Gus Ipul mencontohkan, apa yang dilakukan Kabupaten Banyuwangi bisa diaplikasikan di seluruh Jawa Timur. 

"Seperti yang sudah dilakukan oleh Kabupaten Banyuwangi. Untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat, perangkat desa atau kecamatan cukup dengan menggunakan smartphone. Apapun keperluannya bisa diselesaikan dalam waktu tidak lebih dari satu jam," ujarnya.

Guna mewujudkan smart kampung ini, pelatihan bagi perangkat desa akan dilakukan. Selain itu, perangkat desa juga akan diajak untuk study banding ke Banyuwangi.

Dalam kesempatan ini, Gus Ipul juga berpesan dana desa yang mulai mengucur sejak tahun 2014 harus dimanfaatkan dengan lebih baik lagi. Jika pengelolaan dana desa dilakukan dengan benar, maka kesejahteraan masyarakat desa dengan sendirinya juga akan meningkat.

Karenannya, pengelolaan dana desa juga harus benar, transparan dan dilakukan secara tepat. "Kita harus mencari cara bagaimana  bisa meningkatkan kualitas kades dan perangkat desa, sekaligus penghasilannya," kata Gus Ipul yang juga Dewan Pembina PPDI Provinsi Jawa Timur ini.

"Semua yang menjadi usulan sudah saya catat dan saya ikuti. Setelah itu kita cari solusinya bersama. Misalnya Gaji  Kades dan perangkat antar Kabupaten tidak sama. Untuk itu, kita harus cari jalan tengahnya agar tidak terjadi kesenjangan. Yang lemah dibantu provinsi dan yang sudah tinggi ya sudah dan yang tengah-tengah kita sharing," jelas Gus Ipul.

Sementara itu, Musda PPDI Jatim ke-2 kali ini diikuti 483 peserta dari 20 Kabupaten di Jawa Timur. Muda dan digelar dua hari 9-10 Desember di Hotel PCP Trawas Mojokerto. (rofik)

Comments

Popular posts from this blog

Tahun Depan, RS BDH Dilengkapi Fasiltas Medician Nuklir

SURABAYA (Mediabidik) - Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya terus mematangkan desain dan konsep fasilitas kedokteran nuklir di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bhakti Dharma Husada (BDH). Bahkan, pemkot sudah menargetkan tahun 2020 nanti, rumah sakit itu sudah dilengkapi fasilitas tersebut. Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Surabaya, Febria Rachmanita mengatakan menurut data selama ini, pasien-pasien yang membutuhkan penanganan selalu keluar kota, terutama pasien penyakit kanker. Sebab, di Surabaya hanya ada di RSU Dr Soetomo. Makanya, Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini meminta Dinkes untuk menyediakan fasilitas kedokteran nuklir ini demi warga Kota Surabaya. "Itu lah mengapa kita buat kedokteran nuklir ini, supaya warga Surabaya tidak perlu keluar kota untuk mendapatkan pelayanan ini," kata kata Feni-sapaan Febria Rachmanita saat jumpa pers di kantor Humas Pemkot Surabaya, Rabu (23/10/2019). Menurut Feni, jumlah pederita penyakit kanker payu darah tahun 2018 mencapai 5.63

Dalih Partisipasi Masyarakat, SMAN 8 Surabaya Wajibkan Siswa Bayar Uang Iuran Rp 1,5 Juta

Mediabidik.com - Berdalih iuran partisipasi masyarakat (PM), SMAN 8 Surabaya wajibkan siswa bayar uang iuran pembangunan sekolah sebesar Rp 1,5 juta. Jika tidak membayar siswa tidak dapat ikut ujian. Hal itu diungkapkan Mujib paman dari Farida Diah Anggraeni siswa kelas X IPS 3 SMAN 8 Jalan Iskandar Muda Surabaya mengatakan, ada ponakan sekolah di SMAN 8 Surabaya diminta bayar uang perbaikan sekolah Rp.1,5 juta. "Kalau gak bayar, tidak dapat ikut ulangan," ujar Mujib, kepada BIDIK. Jumat (3/1/2020). Mujib menambahkan, akhirnya terpaksa ortu nya pinjam uang tetangga 500 ribu, agar anaknya bisa ikut ujian. "Kasihan dia sudah tidak punya ayah, ibunya saudara saya, kerja sebagai pembantu rumah tangga. Tolong dibantu mas, agar uang bisa kembali,"ungkapnya. Perihal adanya penarikan uang iuran untuk pembangunan gedung sekolah, dibenarkan oleh Atika Fadhilah siswa kelas XI saat diwawancarai. "Benar, bilangnya wajib Rp 1,5 juta dan waktu terakh

Dampak Cuaca Ekstrem, Dewan Desak Pemkot Monitoring Seluruh Papan Reklame

Mediabidik.com - Anggota Komisi A DPRD Surabaya Arif Fathoni meminta kepada tim reklame pemkot Surabaya, supaya melakukan monitoring dan evaluasi terhadap keberadaan seluruh papan reklame di Surabaya. Monitoring dan evaluasi itu penting dilakukan untuk mengantisipasi papan reklame yang roboh akibat cuaca ekstrem. "Monitoring itu untuk mengetahui papan reklame yang tidak berijin atau masa berlaku ijinnya sudah habis" jelasnya disela acara pertemuan Forum Pimpinan Daerah (Forpimda) Surabaya di gedung baru DPRD Surabaya, Selasa (07/01/2020). Thoni menegaskan Satpol PP harus tegas melakukan penertiban terhadap papan reklame yang ilegal itu. "Kami mendesak Satpol PP potong reklame ilegal. Kami banyak menerima informasi masyarakat akan keberadaan papan reklame yang tidak berijin" tegasnya. Pria yang juga menjabat Ketua Fraksi Partai Golkar ini menekankan, kalau penertiban itu perlu dilakukan, pasca peristiwa pohon tumbang yang mengakibatkan 2 korban meni