Skip to main content

PKS Resmi Usung Pasangan Gus Ipul-Mas Anas di Pilgub Jatim

SURABAYA (Mediabidik) - Dewan Pengurus Pusat (DPP) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) memastikan telah resmi mendukung pasangan Saifullah Yusuf (Gus Ipul) dan Abdullah Azwar Anas (Mas Anas) sebagai calon gubernur dan calon wakil gubernur dalam pemilihan gubernur 2018 mendatang.

"Jadi kita sudah mendukung Gus Ipul karena PKS itu sebelum PDIP dan PKB memberikan rekom, PKS sudah komunikasi," kata Ketua Bidang Wilayah Dakwah Jatijaya DPP PKS Sigit Sosiantomo yang juga Wakil Ketua V DPR, ketika ditemui wartawan usai memimpin sidak persiapan angkutan Natal dan Tahun Baru di Stasiun Pasar Turi Kamis, 7 Desember 2017.

Sigit menambahkan, PKS sebagai partai pendukung pasangan Soekarwo - Saifullah Yusuf (KarSa) pada dua Pilgub Jatim sebelumnya sudah memantapkan pilihannya pada Gus Ipul. PKS beranggapan, majunya Gus Ipul tidak jauh berbeda dengan KarSa karena sosok Gus Ipul.

"Jadi kami berkomitmen mendukung Gus Ipul itu sudah tidak ada perubahan, sudah oke, sudah resmi itu," tegasnya.

Disinggung terkait surat dukungan secara resmi, Sigit akan melakukan pengecekan kembali ke DPP PKS, menurut sepengatahuan dirinya surat itu sudah ada. Kendati demikian, Sigit mengatakan, surat dukungan resmi PKS sangat gampang, karena seluruh pengurus sudah mantap dengan Gus Ipul - Anas.

"Sudah ada, kalau PKS sih yang penting orangnya setuju semua, surat gampang kan Ngak repot-repot di PKS," kata dia.

Sigit juga memastikan, partainya tidak bergabung dengan poros baru seperti yang diberitakan beberapa waktu yang lalu. Menurut Sigit, poros baru sangat tidak masuk akal. Pasalnya, hingga saat ini belum tahu siapa yang akan diusung dari poros baru tersebut.

"Ngak ada poros baru, kita ngak gabung ke poros baru karena ngak jelas siapa yang mau di dukung. Ngak jelas kan?. Pakai yang lama aja lah sudah terbukti," ujarnya.(rofik)

Comments

Popular posts from this blog

Tahun Depan, RS BDH Dilengkapi Fasiltas Medician Nuklir

SURABAYA (Mediabidik) - Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya terus mematangkan desain dan konsep fasilitas kedokteran nuklir di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bhakti Dharma Husada (BDH). Bahkan, pemkot sudah menargetkan tahun 2020 nanti, rumah sakit itu sudah dilengkapi fasilitas tersebut. Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Surabaya, Febria Rachmanita mengatakan menurut data selama ini, pasien-pasien yang membutuhkan penanganan selalu keluar kota, terutama pasien penyakit kanker. Sebab, di Surabaya hanya ada di RSU Dr Soetomo. Makanya, Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini meminta Dinkes untuk menyediakan fasilitas kedokteran nuklir ini demi warga Kota Surabaya. "Itu lah mengapa kita buat kedokteran nuklir ini, supaya warga Surabaya tidak perlu keluar kota untuk mendapatkan pelayanan ini," kata kata Feni-sapaan Febria Rachmanita saat jumpa pers di kantor Humas Pemkot Surabaya, Rabu (23/10/2019). Menurut Feni, jumlah pederita penyakit kanker payu darah tahun 2018 mencapai 5.63

Dalih Partisipasi Masyarakat, SMAN 8 Surabaya Wajibkan Siswa Bayar Uang Iuran Rp 1,5 Juta

Mediabidik.com - Berdalih iuran partisipasi masyarakat (PM), SMAN 8 Surabaya wajibkan siswa bayar uang iuran pembangunan sekolah sebesar Rp 1,5 juta. Jika tidak membayar siswa tidak dapat ikut ujian. Hal itu diungkapkan Mujib paman dari Farida Diah Anggraeni siswa kelas X IPS 3 SMAN 8 Jalan Iskandar Muda Surabaya mengatakan, ada ponakan sekolah di SMAN 8 Surabaya diminta bayar uang perbaikan sekolah Rp.1,5 juta. "Kalau gak bayar, tidak dapat ikut ulangan," ujar Mujib, kepada BIDIK. Jumat (3/1/2020). Mujib menambahkan, akhirnya terpaksa ortu nya pinjam uang tetangga 500 ribu, agar anaknya bisa ikut ujian. "Kasihan dia sudah tidak punya ayah, ibunya saudara saya, kerja sebagai pembantu rumah tangga. Tolong dibantu mas, agar uang bisa kembali,"ungkapnya. Perihal adanya penarikan uang iuran untuk pembangunan gedung sekolah, dibenarkan oleh Atika Fadhilah siswa kelas XI saat diwawancarai. "Benar, bilangnya wajib Rp 1,5 juta dan waktu terakh

Dampak Cuaca Ekstrem, Dewan Desak Pemkot Monitoring Seluruh Papan Reklame

Mediabidik.com - Anggota Komisi A DPRD Surabaya Arif Fathoni meminta kepada tim reklame pemkot Surabaya, supaya melakukan monitoring dan evaluasi terhadap keberadaan seluruh papan reklame di Surabaya. Monitoring dan evaluasi itu penting dilakukan untuk mengantisipasi papan reklame yang roboh akibat cuaca ekstrem. "Monitoring itu untuk mengetahui papan reklame yang tidak berijin atau masa berlaku ijinnya sudah habis" jelasnya disela acara pertemuan Forum Pimpinan Daerah (Forpimda) Surabaya di gedung baru DPRD Surabaya, Selasa (07/01/2020). Thoni menegaskan Satpol PP harus tegas melakukan penertiban terhadap papan reklame yang ilegal itu. "Kami mendesak Satpol PP potong reklame ilegal. Kami banyak menerima informasi masyarakat akan keberadaan papan reklame yang tidak berijin" tegasnya. Pria yang juga menjabat Ketua Fraksi Partai Golkar ini menekankan, kalau penertiban itu perlu dilakukan, pasca peristiwa pohon tumbang yang mengakibatkan 2 korban meni