Skip to main content

Dewan Desak Pemkot Cari Direksi PD Pasar Profesional dan Siap Anggarkan Gaji Lebih Besar

SURABAYA (Mediabidik) – Untuk membenahi managemen PD Pasar Surya yang carut marut, komisi B DPRD Surabaya mendorong pemkot Surabaya untuk mencari figur direksi yang kredibel, agar bisa membenahi manajemen yang ada. Pasalnya, saat ini, masalah tersebut belum tuntas. Terutama masalah pemblokiran rekening akibat tunggakan pajak, sekarang muncul kasus lain, yakni kredit fiktif senilai Rp. 13,4 M. 

Anggota Komisi B, Baktiono, Selasa (12/12) menyatakan, untuk mendapatkan sosok yang diharapkan, kriterianya, calon yang bersangkutan memiliki track record yang bagus dan profesional. Mereka bisa berasal dari Mantan Direktur BUMN, BUMD yang mempunyai prestasi bagus di daerahnya, perusahaan swasta dan sebagainya."Dibayar mahal gak masalah, kita sediakan anggarannya," tegasnya.

Asalkan, direksi baru nanti membangun pasar yang dikelola PD Pasar Surya menjadi lebih baik, diantaranya menarik investor. Baktiono berharap, jajaran direksi nanti tugasnya tak hanya mengatur pungutan dari para pedagang, kemudian diputar lagi untuk membayar tagihan listrik, pajak dan sebagainya. "Ini untuk meningkatkan kualitas dan manajemen PD Pasar yang lebih baik," kata Politisi PDIP.

Ia yakin, apabila pengelolaan PD Pasar semakin baik, akan bisa menggerakkan ekonomi di lapisan bawah. Selama ini, problem yang dihadapi, jajaran direksi yang ada belum mempunyai jiwa wirausahawan dan rekam jejak yang sesuai harapan.
"Jika tak mempunyai pengalaman, apa bisa menarik investor. Jangankan dari luar negeri, dari dalam negeri saja belum tentu," ujarnya.

Baktiono mengungkapkan, penghasilan direktur utama BUMD milik pemerintah kota ini berkisar Rp. 30 – 50 juta. Untuk menaikkan gaji jajaran direksi memang perlu perubahan peraturan walikota. Meski gaji jajaran direksi sudah ada standarisasinya, namun ia menyatakan, kenaikan tak menjadi masalah asalkan diimbangi dengan kinerja baik, karena taruhannya adalah reputasi kota Surabaya."Saya kira sekelas manajer pasar di Surabaya masih kalah dari BUMN," ungkapnya.

Jumlah pasar tradisional di kota Surabaya sekitar 67  unit. Karena pertumbuhan ekonomi di kota Pahlawan in yang relative baik, semestinya calon direksi mendatang visioner, agar pangsa yang ada tak direbut pihak swasta."Kan kita sudah punya masterplannya, tinggal bagaimana bisa hadir di tengah-tengah itu," katanya.

Baktiono menyebut, April 2018 dari dua direksi yang masih menjabat, yakni Direktur Teknik dan Pembinaan Pedagang masa kerjanya berakhir. Namun, keduanya tak bisa mengambil keputusan strategis. Untuk itu, agar masalah di PD Pasar tak berlarut-larut penyelesaiannya."Pemkot Surabaya segera merekrut direksi yang kosong, atau menunggu April nanti direkrut seluruhnya," pungkasnya. (pan)

Comments

Popular posts from this blog

Komisi B Minta Pemprov serius sosialisasi dana pinjaman untuk pelaku UMKM

SURABAYA ( Media Bidik) - Jatim sangat apresiasi terhadap Pemprov yang mempunyai program membantu pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Jatim dengan menggelontorkan dana sebesar 400 Miliar di Bank UMKM guna memberikan bantuan kredit lunak kepada para pelaku UMKM di Jatim. Namun Chusainuddin,S.Sos Anggota Komisi B yang menangani tentang Perekonomian menilai Pemerintah provinsi masih kurang serius memberikan sosialisasi kepada masyarakat terutrama pelaku UMKM yang sebenarnya ada dana pinjaman lunak untuk mereka. " Ketika saya menjalankan Reses di Blitar,Kediri dan Tulungagung , banyak masyarakat sana tak mengetahui ada dana pinjaman lunak di Bank UMKM untuk para pelaku UMKM, karena sebenarnya jika Pemprov serius memberikan sosialisasi sampai ke tingkat desa,maka saya yakin masyarakat sangat senang sekali," ucap pria yang akrab dipanggil Gus Udin tersebut. Apalagi menyambut MEA, seharusnya pelaku UMKM sudah mengerti kalau ada dana pinjaman unt

Tahun Depan, RS BDH Dilengkapi Fasiltas Medician Nuklir

SURABAYA (Mediabidik) - Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya terus mematangkan desain dan konsep fasilitas kedokteran nuklir di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bhakti Dharma Husada (BDH). Bahkan, pemkot sudah menargetkan tahun 2020 nanti, rumah sakit itu sudah dilengkapi fasilitas tersebut. Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Surabaya, Febria Rachmanita mengatakan menurut data selama ini, pasien-pasien yang membutuhkan penanganan selalu keluar kota, terutama pasien penyakit kanker. Sebab, di Surabaya hanya ada di RSU Dr Soetomo. Makanya, Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini meminta Dinkes untuk menyediakan fasilitas kedokteran nuklir ini demi warga Kota Surabaya. "Itu lah mengapa kita buat kedokteran nuklir ini, supaya warga Surabaya tidak perlu keluar kota untuk mendapatkan pelayanan ini," kata kata Feni-sapaan Febria Rachmanita saat jumpa pers di kantor Humas Pemkot Surabaya, Rabu (23/10/2019). Menurut Feni, jumlah pederita penyakit kanker payu darah tahun 2018 mencapai 5.63

40 Saksi Masuk Dalam Daftar Jaksa, Salah Satunya Anak Risma

SURABAYA (Mediabidik) - Sebanyak hampir 40 orang masuk dalam daftar saksi perkara amblesnya jalan Raya Gubeng, Kota Surabaya, Jawa Timur. Salah satu di antaranya ialah putra dari Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini alias Risma, Fuad Benardi. Jaksa Penuntut Umum tak menyebut dalam kapasitas sebagai apa Fuad insiden Gubeng ambles itu.  Para saksi itu tercantum dalam dua berkas terpisah. Berkas pertama terdiri dari tiga terdakwa dari PT Nusa Konstruksi Enjiniring (NKE) dan berkas kedua juga terdiri dari tiga terdakwa dari pihak pemilik proyek, PT Saputra Karya. "Yang (berkas terdakwa) NKE hampir 40 (saksi)," kata jaksa Rahmat Hari Basuki.  Para saksi itu kebanyakan dari pihak swasta yang digandeng PT Saputra Karya dalam pengerjaan proyek Gubeng Mixed Used Development, gedung pengembangan dari Rumah Sakit Siloam. Ada juga saksi dari pihak Pemerintah Kota Surabaya berkaitan dengan penerbitan Ijin Mendirikan Bangunan atau IMB.  Sayang, Rahmat ogah menyebutkan nama