Skip to main content

Dewan Desak Pemkot Cari Direksi PD Pasar Profesional dan Siap Anggarkan Gaji Lebih Besar

SURABAYA (Mediabidik) – Untuk membenahi managemen PD Pasar Surya yang carut marut, komisi B DPRD Surabaya mendorong pemkot Surabaya untuk mencari figur direksi yang kredibel, agar bisa membenahi manajemen yang ada. Pasalnya, saat ini, masalah tersebut belum tuntas. Terutama masalah pemblokiran rekening akibat tunggakan pajak, sekarang muncul kasus lain, yakni kredit fiktif senilai Rp. 13,4 M. 

Anggota Komisi B, Baktiono, Selasa (12/12) menyatakan, untuk mendapatkan sosok yang diharapkan, kriterianya, calon yang bersangkutan memiliki track record yang bagus dan profesional. Mereka bisa berasal dari Mantan Direktur BUMN, BUMD yang mempunyai prestasi bagus di daerahnya, perusahaan swasta dan sebagainya."Dibayar mahal gak masalah, kita sediakan anggarannya," tegasnya.

Asalkan, direksi baru nanti membangun pasar yang dikelola PD Pasar Surya menjadi lebih baik, diantaranya menarik investor. Baktiono berharap, jajaran direksi nanti tugasnya tak hanya mengatur pungutan dari para pedagang, kemudian diputar lagi untuk membayar tagihan listrik, pajak dan sebagainya. "Ini untuk meningkatkan kualitas dan manajemen PD Pasar yang lebih baik," kata Politisi PDIP.

Ia yakin, apabila pengelolaan PD Pasar semakin baik, akan bisa menggerakkan ekonomi di lapisan bawah. Selama ini, problem yang dihadapi, jajaran direksi yang ada belum mempunyai jiwa wirausahawan dan rekam jejak yang sesuai harapan.
"Jika tak mempunyai pengalaman, apa bisa menarik investor. Jangankan dari luar negeri, dari dalam negeri saja belum tentu," ujarnya.

Baktiono mengungkapkan, penghasilan direktur utama BUMD milik pemerintah kota ini berkisar Rp. 30 – 50 juta. Untuk menaikkan gaji jajaran direksi memang perlu perubahan peraturan walikota. Meski gaji jajaran direksi sudah ada standarisasinya, namun ia menyatakan, kenaikan tak menjadi masalah asalkan diimbangi dengan kinerja baik, karena taruhannya adalah reputasi kota Surabaya."Saya kira sekelas manajer pasar di Surabaya masih kalah dari BUMN," ungkapnya.

Jumlah pasar tradisional di kota Surabaya sekitar 67  unit. Karena pertumbuhan ekonomi di kota Pahlawan in yang relative baik, semestinya calon direksi mendatang visioner, agar pangsa yang ada tak direbut pihak swasta."Kan kita sudah punya masterplannya, tinggal bagaimana bisa hadir di tengah-tengah itu," katanya.

Baktiono menyebut, April 2018 dari dua direksi yang masih menjabat, yakni Direktur Teknik dan Pembinaan Pedagang masa kerjanya berakhir. Namun, keduanya tak bisa mengambil keputusan strategis. Untuk itu, agar masalah di PD Pasar tak berlarut-larut penyelesaiannya."Pemkot Surabaya segera merekrut direksi yang kosong, atau menunggu April nanti direkrut seluruhnya," pungkasnya. (pan)

Comments

Popular posts from this blog

Dalih Partisipasi Masyarakat, SMAN 8 Surabaya Wajibkan Siswa Bayar Uang Iuran Rp 1,5 Juta

Mediabidik.com - Berdalih iuran partisipasi masyarakat (PM), SMAN 8 Surabaya wajibkan siswa bayar uang iuran pembangunan sekolah sebesar Rp 1,5 juta. Jika tidak membayar siswa tidak dapat ikut ujian. Hal itu diungkapkan Mujib paman dari Farida Diah Anggraeni siswa kelas X IPS 3 SMAN 8 Jalan Iskandar Muda Surabaya mengatakan, ada ponakan sekolah di SMAN 8 Surabaya diminta bayar uang perbaikan sekolah Rp.1,5 juta. "Kalau gak bayar, tidak dapat ikut ulangan," ujar Mujib, kepada BIDIK. Jumat (3/1/2020). Mujib menambahkan, akhirnya terpaksa ortu nya pinjam uang tetangga 500 ribu, agar anaknya bisa ikut ujian. "Kasihan dia sudah tidak punya ayah, ibunya saudara saya, kerja sebagai pembantu rumah tangga. Tolong dibantu mas, agar uang bisa kembali,"ungkapnya. Perihal adanya penarikan uang iuran untuk pembangunan gedung sekolah, dibenarkan oleh Atika Fadhilah siswa kelas XI saat diwawancarai. "Benar, bilangnya wajib Rp 1,5 juta dan waktu terakh

Tahun Depan, RS BDH Dilengkapi Fasiltas Medician Nuklir

SURABAYA (Mediabidik) - Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya terus mematangkan desain dan konsep fasilitas kedokteran nuklir di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bhakti Dharma Husada (BDH). Bahkan, pemkot sudah menargetkan tahun 2020 nanti, rumah sakit itu sudah dilengkapi fasilitas tersebut. Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Surabaya, Febria Rachmanita mengatakan menurut data selama ini, pasien-pasien yang membutuhkan penanganan selalu keluar kota, terutama pasien penyakit kanker. Sebab, di Surabaya hanya ada di RSU Dr Soetomo. Makanya, Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini meminta Dinkes untuk menyediakan fasilitas kedokteran nuklir ini demi warga Kota Surabaya. "Itu lah mengapa kita buat kedokteran nuklir ini, supaya warga Surabaya tidak perlu keluar kota untuk mendapatkan pelayanan ini," kata kata Feni-sapaan Febria Rachmanita saat jumpa pers di kantor Humas Pemkot Surabaya, Rabu (23/10/2019). Menurut Feni, jumlah pederita penyakit kanker payu darah tahun 2018 mencapai 5.63

Dampak Cuaca Ekstrem, Dewan Desak Pemkot Monitoring Seluruh Papan Reklame

Mediabidik.com - Anggota Komisi A DPRD Surabaya Arif Fathoni meminta kepada tim reklame pemkot Surabaya, supaya melakukan monitoring dan evaluasi terhadap keberadaan seluruh papan reklame di Surabaya. Monitoring dan evaluasi itu penting dilakukan untuk mengantisipasi papan reklame yang roboh akibat cuaca ekstrem. "Monitoring itu untuk mengetahui papan reklame yang tidak berijin atau masa berlaku ijinnya sudah habis" jelasnya disela acara pertemuan Forum Pimpinan Daerah (Forpimda) Surabaya di gedung baru DPRD Surabaya, Selasa (07/01/2020). Thoni menegaskan Satpol PP harus tegas melakukan penertiban terhadap papan reklame yang ilegal itu. "Kami mendesak Satpol PP potong reklame ilegal. Kami banyak menerima informasi masyarakat akan keberadaan papan reklame yang tidak berijin" tegasnya. Pria yang juga menjabat Ketua Fraksi Partai Golkar ini menekankan, kalau penertiban itu perlu dilakukan, pasca peristiwa pohon tumbang yang mengakibatkan 2 korban meni