Skip to main content

Jelang Natal dan Tahun Baru, Komisi B Dorong Pemerintah Tetap Subsidi Ongkos Angkut

SURABAYA (Mediabidik) - Moment perayaan natal dan tahun baru biasanya menjadi moment yang sering terjadi  kelonjakan terhadap kebutuhan pokok sehingga otomatis berpengaruh pada kebutuhan perekonomian masyarakat se makin meningkat.

Anggota Komisi B DPRD Jatim Drs.H Subianto,MM mengatakan ,Pemerintah harus tetap memberikan subsidi ongkos angkut, hal ini dilakukan supaya harga tetap stabil sehingga masyarakat tidak perlu kawatir akan terjadi kelonjakan yang signifikan ketika jelang perayaan hari natal maupun tahun baru.

"Pemerintah daerah harus tetap memberikan subsidi ongkos angkut sehingga harga- harga kebutuhan pokok tetap stabil," tegas Bianto saat di temui di gedung DPRD Jatim, kamis (  21/12).

Selanjutnya. Masih terang Subianto, terkait maraknya parcel yang beredar di pasaran, Komisi B menekankan kepada Disperindag untuk selalu pro aktif mengecek di pasar hingga sampai pelosok untuk memonitor apakah makanan yang mau di kirimkan di pasaran itu tidak kadaluarsa atau masih layak konsumsi.

"Kerjasama yang bagus harus dijalankan antara pihak Indag Jatim maupun BPOM agar selalu koordinasi guna mengantisipasi barang yang tak layak konsumsi beredar di pasaran," tegas Subanto.

Politisi asal Partai Demokrat ini juga menekankan agar stakholder yang terkait saling bekerjasama melakukan pengawasan dan bila nanti di temukan pedagang nakal yang menjual makanan kadaluarsa harap di laporkan ke aparat yang mempunyai wewenang.

"Saya berharap tidak ada kelonjakan yang signifikan di tahun ini seperti tahun lalu ,sehingga barang kebutuhan pokok tetap stabil asal pemerintah daerah tetap memberikan subsidi ongkos angkut," pungkas nya.(rofik)

Comments

Popular posts from this blog

Tahun Depan, RS BDH Dilengkapi Fasiltas Medician Nuklir

SURABAYA (Mediabidik) - Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya terus mematangkan desain dan konsep fasilitas kedokteran nuklir di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bhakti Dharma Husada (BDH). Bahkan, pemkot sudah menargetkan tahun 2020 nanti, rumah sakit itu sudah dilengkapi fasilitas tersebut. Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Surabaya, Febria Rachmanita mengatakan menurut data selama ini, pasien-pasien yang membutuhkan penanganan selalu keluar kota, terutama pasien penyakit kanker. Sebab, di Surabaya hanya ada di RSU Dr Soetomo. Makanya, Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini meminta Dinkes untuk menyediakan fasilitas kedokteran nuklir ini demi warga Kota Surabaya. "Itu lah mengapa kita buat kedokteran nuklir ini, supaya warga Surabaya tidak perlu keluar kota untuk mendapatkan pelayanan ini," kata kata Feni-sapaan Febria Rachmanita saat jumpa pers di kantor Humas Pemkot Surabaya, Rabu (23/10/2019). Menurut Feni, jumlah pederita penyakit kanker payu darah tahun 2018 mencapai 5.63

Dalih Partisipasi Masyarakat, SMAN 8 Surabaya Wajibkan Siswa Bayar Uang Iuran Rp 1,5 Juta

Mediabidik.com - Berdalih iuran partisipasi masyarakat (PM), SMAN 8 Surabaya wajibkan siswa bayar uang iuran pembangunan sekolah sebesar Rp 1,5 juta. Jika tidak membayar siswa tidak dapat ikut ujian. Hal itu diungkapkan Mujib paman dari Farida Diah Anggraeni siswa kelas X IPS 3 SMAN 8 Jalan Iskandar Muda Surabaya mengatakan, ada ponakan sekolah di SMAN 8 Surabaya diminta bayar uang perbaikan sekolah Rp.1,5 juta. "Kalau gak bayar, tidak dapat ikut ulangan," ujar Mujib, kepada BIDIK. Jumat (3/1/2020). Mujib menambahkan, akhirnya terpaksa ortu nya pinjam uang tetangga 500 ribu, agar anaknya bisa ikut ujian. "Kasihan dia sudah tidak punya ayah, ibunya saudara saya, kerja sebagai pembantu rumah tangga. Tolong dibantu mas, agar uang bisa kembali,"ungkapnya. Perihal adanya penarikan uang iuran untuk pembangunan gedung sekolah, dibenarkan oleh Atika Fadhilah siswa kelas XI saat diwawancarai. "Benar, bilangnya wajib Rp 1,5 juta dan waktu terakh

Dampak Cuaca Ekstrem, Dewan Desak Pemkot Monitoring Seluruh Papan Reklame

Mediabidik.com - Anggota Komisi A DPRD Surabaya Arif Fathoni meminta kepada tim reklame pemkot Surabaya, supaya melakukan monitoring dan evaluasi terhadap keberadaan seluruh papan reklame di Surabaya. Monitoring dan evaluasi itu penting dilakukan untuk mengantisipasi papan reklame yang roboh akibat cuaca ekstrem. "Monitoring itu untuk mengetahui papan reklame yang tidak berijin atau masa berlaku ijinnya sudah habis" jelasnya disela acara pertemuan Forum Pimpinan Daerah (Forpimda) Surabaya di gedung baru DPRD Surabaya, Selasa (07/01/2020). Thoni menegaskan Satpol PP harus tegas melakukan penertiban terhadap papan reklame yang ilegal itu. "Kami mendesak Satpol PP potong reklame ilegal. Kami banyak menerima informasi masyarakat akan keberadaan papan reklame yang tidak berijin" tegasnya. Pria yang juga menjabat Ketua Fraksi Partai Golkar ini menekankan, kalau penertiban itu perlu dilakukan, pasca peristiwa pohon tumbang yang mengakibatkan 2 korban meni