Skip to main content

Masjid As-Sakinah Ditarget Selesai Ahkir Tahun

SURABAYA (Mediabidik) - Rencana Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya untuk membangun Masjid As-Sakinah di tempat semula berdirinya masjid, terlebih akan dibangun lebih besar dan lebih megah, mendapat respons positif dari para alim ulama. 

Majelis Ulama Indonesia (MUI) Jawa Timur bersama Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) Surabaya dan Pimpinan Daerah Muhammadiyah (PDM) Surabaya, menyampaikan bahwa tidak ada masalah dengan rencana pembangunan masjid As-Sakinah bila dibangun di tempat awalnya dan dibangun lebih besar. Para alim ulama juga menyampaikan harapannya agar pembangunan Masjid As-Sakinah bisa segera selesai. 

Sekretaris Umum MUI Jatim, Ainul Yaqin menyampaikan, pihaknya mendukung rencana Pemkot Surabaya untuk membangun masjid di tempat awal dengan lebih baik dan lebih luas sehingga bisa menampung lebih banyak jamaah. Menurutnya, yang terpenting adalah wujud masjid kelihatan lebih baik dan tidak bercampur dengan gedung lain. 

"Yang direncanakan pemkot sudah sesuai dengan apa yang dikehendaki syariat. Bahwa bangunan masjid adalah tanah waqaf yang tidak boleh ditukar fungsikan untuk yang lain. Entry poinnya di sana. Kami sangat mendukung, dengan harapan masjid yang dibangun lebih baik dan lebih luas," jelas Ainul Yaqin dalam jumpa pers di kantor Bagian Humas Pemkot Surabaya, Senin (11/12). 

Ketua PCNU Kota Surabaya, Muhibbin Zuhri menyampaikan, untuk membangun masjid baru yang lebih besar, maka membongkar masjid yang lama adalah keniscayaan. Yang terpenting, sambung Muhibbin, pemkot menyediakan lokasi dan fasilitas yang memadai agar aktivitas ibadah tetap bisa dilakukan di lokasi tersebut. "Ini penting agar aktivitas seperti ibadah sholat jumat yang selama ini dilaksanakan di masjid yang dibongkar, dapat tetap dilaksanakan di lokasi yang telah disediakan selama proses pembangunan," jelas Muhibbin.  

Sedangkan Ibrahim selaku Wakil Ketua PDM Surabaya, menyampaikan bahwa pihaknya telah berkunjung ke Wali Kota Surabaya, Tri Rismaharini untuk menyampaikan sikap dari PDM Muhammadiyah terkait masjid As-Sakinah. Beberapa poin tersebut, jelas Ibrahim, diantaranya bahwa pembangunan masjid di lingkungan tersebut, hendaknya menjadi ruang bagi publik. Bukan hanya untuk dewan saja agar syiarnya lebih menggema. Kedua, masjid dibangun kembali lebih luas dan megah agar menampung jamaah lebih banyak. "Serta ada tempat dan fasilitas pengganti sholat yang memenuhi syarat. Bila memang memenuhi syarat-syarat tersebut, kami sepakat," ujar Ibrahim. 

Kepala Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Tata Ruang Kota Surabaya, Ery Cahyadi menyampaikan, dalam proses pembangunan masjid As-Sakinah, pemkot mendengar masukan dari para alim ulama. "Dalam membangun masjid, pemkot hanya mendengarkan apa yang disampaikan oleh para alim ulama," ujar Ery Cahyadi.

Dalam jumpa pers tersebut, Ery juga menyampaikan masjid As-Sakinah akan dibangun lebih besar sembari memperlihatkan gambar desain masjid tersebut. Ery menyebut luasan bangunannya 15x24 meter dan anggarannya jadi satu dengan renovasi pembangunan gedung dewan. "Pembangunan masjid baru ini ditargetkan selesai pada Desember 2018," sambung Ery.(pan)

Comments

Popular posts from this blog

Dalih Partisipasi Masyarakat, SMAN 8 Surabaya Wajibkan Siswa Bayar Uang Iuran Rp 1,5 Juta

Mediabidik.com - Berdalih iuran partisipasi masyarakat (PM), SMAN 8 Surabaya wajibkan siswa bayar uang iuran pembangunan sekolah sebesar Rp 1,5 juta. Jika tidak membayar siswa tidak dapat ikut ujian. Hal itu diungkapkan Mujib paman dari Farida Diah Anggraeni siswa kelas X IPS 3 SMAN 8 Jalan Iskandar Muda Surabaya mengatakan, ada ponakan sekolah di SMAN 8 Surabaya diminta bayar uang perbaikan sekolah Rp.1,5 juta. "Kalau gak bayar, tidak dapat ikut ulangan," ujar Mujib, kepada BIDIK. Jumat (3/1/2020). Mujib menambahkan, akhirnya terpaksa ortu nya pinjam uang tetangga 500 ribu, agar anaknya bisa ikut ujian. "Kasihan dia sudah tidak punya ayah, ibunya saudara saya, kerja sebagai pembantu rumah tangga. Tolong dibantu mas, agar uang bisa kembali,"ungkapnya. Perihal adanya penarikan uang iuran untuk pembangunan gedung sekolah, dibenarkan oleh Atika Fadhilah siswa kelas XI saat diwawancarai. "Benar, bilangnya wajib Rp 1,5 juta dan waktu terakh

Tahun Depan, RS BDH Dilengkapi Fasiltas Medician Nuklir

SURABAYA (Mediabidik) - Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya terus mematangkan desain dan konsep fasilitas kedokteran nuklir di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bhakti Dharma Husada (BDH). Bahkan, pemkot sudah menargetkan tahun 2020 nanti, rumah sakit itu sudah dilengkapi fasilitas tersebut. Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Surabaya, Febria Rachmanita mengatakan menurut data selama ini, pasien-pasien yang membutuhkan penanganan selalu keluar kota, terutama pasien penyakit kanker. Sebab, di Surabaya hanya ada di RSU Dr Soetomo. Makanya, Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini meminta Dinkes untuk menyediakan fasilitas kedokteran nuklir ini demi warga Kota Surabaya. "Itu lah mengapa kita buat kedokteran nuklir ini, supaya warga Surabaya tidak perlu keluar kota untuk mendapatkan pelayanan ini," kata kata Feni-sapaan Febria Rachmanita saat jumpa pers di kantor Humas Pemkot Surabaya, Rabu (23/10/2019). Menurut Feni, jumlah pederita penyakit kanker payu darah tahun 2018 mencapai 5.63

Dampak Cuaca Ekstrem, Dewan Desak Pemkot Monitoring Seluruh Papan Reklame

Mediabidik.com - Anggota Komisi A DPRD Surabaya Arif Fathoni meminta kepada tim reklame pemkot Surabaya, supaya melakukan monitoring dan evaluasi terhadap keberadaan seluruh papan reklame di Surabaya. Monitoring dan evaluasi itu penting dilakukan untuk mengantisipasi papan reklame yang roboh akibat cuaca ekstrem. "Monitoring itu untuk mengetahui papan reklame yang tidak berijin atau masa berlaku ijinnya sudah habis" jelasnya disela acara pertemuan Forum Pimpinan Daerah (Forpimda) Surabaya di gedung baru DPRD Surabaya, Selasa (07/01/2020). Thoni menegaskan Satpol PP harus tegas melakukan penertiban terhadap papan reklame yang ilegal itu. "Kami mendesak Satpol PP potong reklame ilegal. Kami banyak menerima informasi masyarakat akan keberadaan papan reklame yang tidak berijin" tegasnya. Pria yang juga menjabat Ketua Fraksi Partai Golkar ini menekankan, kalau penertiban itu perlu dilakukan, pasca peristiwa pohon tumbang yang mengakibatkan 2 korban meni