SURABAYA (Mediabidik) - Sinkronisasi data siswa miskin SMA/SMK di kota Surabaya oleh Pemprov Jatim mendapat respons dingin dari wakil walikota Surabaya Wisnu Sakti Buana perihal kabar tersebut.
Whisnu menegaskan jika mengacu kepada UU, maka seluruh siswa di Kota Surabaya juga mendapatkan hak pendidikan (gratis-red), tidak hanya siswa yang berlatar belakang keluarga miskin.
"Anggaran di Pemkot itu untuk seluruh siswa, karena sesuai UU itu bunyinya setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan, bukan setiap warga miskin, maka kalau memang belum bisa diatasi, sebaiknya pengelolaannya diserahkan kembali ke kita," ucapnya usai mengikuti rapat paripurna di DPRD Surabaya, Senin (6/3/2017)
Tidak hanya itu, ketua DPC PDI Perjuangan Kota Surabaya ini menegaskan bahwa data milik Bappeko Kota Surabaya yang mencatat ada 11 ribu siswa miskin di sekolah SMA/SMK Surabaya tentu lebih kongkrit dibanding data pemprov yang hanya mencatat 5 ribu siswa miskin.
"Mereka (pemprov-red) bisa saja mendata sekian ribu atau berapa, tetapi data pemkot bisa dipastikan lebih kongkrit, karena jangkauan kita lebih mudah," tegasnya.
Whsinu menambahkan jika sebenarnya selama ini Pemkot Surabaya sudah menyiapkan sejumlah skema terkait bantuan untuk siswa miskin, namun untuk pelaksanaannya masih dibatasi oleh opsi yang diberikan pemprov sebagai pengelola.
"Karena sampai saat ini opsinya masih dibatasi, kalau kami luncurkan, apakah benar nantinya siswa di Surabaya bisa benar-benar terbebas dari biaya," tambahnya.
Bahkan Whisnu mengaku jika saat ini mulai mencium aroma yang tidak baik di sistem pengelolaan SMA/SMK yang kini menjadi kewenangan Pemprov Jatim.
"Persoalan yang muncul bukan hanya soal pembiayaan siswa, tetapi ada problem bagaimana pengelolaan SMA dan SMK," tandasnya.
Ini menyangkut good will Pemprov, lanjut Whisnu, yang dalam hal ini Gubernur, tetapi mungkin saja hal ini pak gubernur juga tidak tau.
"Sepertinya ada kepentingan lain di bawah, contoh kasus perpindahan kepala sekolah SMA ke SMK dan sebaliknya, itu juga perlu menjadi catatan," pungkasnya.(pan)
Whisnu menegaskan jika mengacu kepada UU, maka seluruh siswa di Kota Surabaya juga mendapatkan hak pendidikan (gratis-red), tidak hanya siswa yang berlatar belakang keluarga miskin.
"Anggaran di Pemkot itu untuk seluruh siswa, karena sesuai UU itu bunyinya setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan, bukan setiap warga miskin, maka kalau memang belum bisa diatasi, sebaiknya pengelolaannya diserahkan kembali ke kita," ucapnya usai mengikuti rapat paripurna di DPRD Surabaya, Senin (6/3/2017)
Tidak hanya itu, ketua DPC PDI Perjuangan Kota Surabaya ini menegaskan bahwa data milik Bappeko Kota Surabaya yang mencatat ada 11 ribu siswa miskin di sekolah SMA/SMK Surabaya tentu lebih kongkrit dibanding data pemprov yang hanya mencatat 5 ribu siswa miskin.
"Mereka (pemprov-red) bisa saja mendata sekian ribu atau berapa, tetapi data pemkot bisa dipastikan lebih kongkrit, karena jangkauan kita lebih mudah," tegasnya.
Whsinu menambahkan jika sebenarnya selama ini Pemkot Surabaya sudah menyiapkan sejumlah skema terkait bantuan untuk siswa miskin, namun untuk pelaksanaannya masih dibatasi oleh opsi yang diberikan pemprov sebagai pengelola.
"Karena sampai saat ini opsinya masih dibatasi, kalau kami luncurkan, apakah benar nantinya siswa di Surabaya bisa benar-benar terbebas dari biaya," tambahnya.
Bahkan Whisnu mengaku jika saat ini mulai mencium aroma yang tidak baik di sistem pengelolaan SMA/SMK yang kini menjadi kewenangan Pemprov Jatim.
"Persoalan yang muncul bukan hanya soal pembiayaan siswa, tetapi ada problem bagaimana pengelolaan SMA dan SMK," tandasnya.
Ini menyangkut good will Pemprov, lanjut Whisnu, yang dalam hal ini Gubernur, tetapi mungkin saja hal ini pak gubernur juga tidak tau.
"Sepertinya ada kepentingan lain di bawah, contoh kasus perpindahan kepala sekolah SMA ke SMK dan sebaliknya, itu juga perlu menjadi catatan," pungkasnya.(pan)
Comments
Post a Comment