Skip to main content

Kyai Kampung Minta Mensos Khofifah Maju Dalam Cagub Jawa Timur

SURABAYA (Mediabidik) - Ratusan kyai yang tergabung dalam Forum Komunikasi Kyai Kampung Jawa Timur (FK3JT) menilai Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa, dan Wakil Gubernur Jatim Saifullah Yusuf berpeluang maju sebaga bakal cagub Jatim. Namun diantara calon tersebut, FK3JT akan melobi Presiden RI, Joko Widodo agar merelakan Khofifah maju di Pilgub 2018.
     
"Bu Nyai Khofifah Indar Parawansa, dan Gus Ipul (Saifullah Yusuf) memiliki peluang maju sebagai bakal cagub. Meskipun sebelumnya sempat berhadapan di dua periode Pilgub, yakni tahun 2008 dan 2013," ujar Koordinator FK3JT, KH Fahrurrozi saat ditemu di Surabaya, Selasa (28/3)
     
Gus Fahrur, sapaan akrab Fahrurrozi, Khofifah memiliki peluang yang lebih besar dan kendaraan politiknya lebih jelas dibandingkan Gus Ipul, karena posisinya sedang dalam koalisi pemerintahan.
      
"Dua-duanya berpotensi. Namun saat ini yang sudah jelas kendaraan politiknya adalah Bu Khofifah, karena tergabung dalam koalisi pemerintah. Tetapi Gus Ipul juga tidak menutup kemungkinan," ungkapnya.
     
Gus Fahrur akan berkirim surat sekaligus beraudensi  dengan presiden untuk menyampaikan pilar-pilar kehidupan berbangsa dan bernegara, sekaligus merelakan Khofifah diturunkan sebagai bakal cagub Jatim.
      
Sementara untuk bakal cawagub, FK3JT menginginkan dari birokrat. Mengingat dulunya Soekarwo sebelum menjadi Gubernur Jatim dari birokrat murni Pemprov Jatim. Lima nama yang akan didukung Kyai kampung adalah Wachid Wahyudi Kadishub Jatim, Nurwiyatno Inspektur Jatim, Fattah Jasin Asisten II Sekdaprov Jatim, Heru Thahjono Kadis Kelautan dan Perikanan Jatim, dan Hadi Prasetyo Komisaris Utama PT SIER.(rofik)

Comments

Popular posts from this blog

Dalih Partisipasi Masyarakat, SMAN 8 Surabaya Wajibkan Siswa Bayar Uang Iuran Rp 1,5 Juta

Mediabidik.com - Berdalih iuran partisipasi masyarakat (PM), SMAN 8 Surabaya wajibkan siswa bayar uang iuran pembangunan sekolah sebesar Rp 1,5 juta. Jika tidak membayar siswa tidak dapat ikut ujian. Hal itu diungkapkan Mujib paman dari Farida Diah Anggraeni siswa kelas X IPS 3 SMAN 8 Jalan Iskandar Muda Surabaya mengatakan, ada ponakan sekolah di SMAN 8 Surabaya diminta bayar uang perbaikan sekolah Rp.1,5 juta. "Kalau gak bayar, tidak dapat ikut ulangan," ujar Mujib, kepada BIDIK. Jumat (3/1/2020). Mujib menambahkan, akhirnya terpaksa ortu nya pinjam uang tetangga 500 ribu, agar anaknya bisa ikut ujian. "Kasihan dia sudah tidak punya ayah, ibunya saudara saya, kerja sebagai pembantu rumah tangga. Tolong dibantu mas, agar uang bisa kembali,"ungkapnya. Perihal adanya penarikan uang iuran untuk pembangunan gedung sekolah, dibenarkan oleh Atika Fadhilah siswa kelas XI saat diwawancarai. "Benar, bilangnya wajib Rp 1,5 juta dan waktu terakh

Tahun Depan, RS BDH Dilengkapi Fasiltas Medician Nuklir

SURABAYA (Mediabidik) - Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya terus mematangkan desain dan konsep fasilitas kedokteran nuklir di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bhakti Dharma Husada (BDH). Bahkan, pemkot sudah menargetkan tahun 2020 nanti, rumah sakit itu sudah dilengkapi fasilitas tersebut. Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Surabaya, Febria Rachmanita mengatakan menurut data selama ini, pasien-pasien yang membutuhkan penanganan selalu keluar kota, terutama pasien penyakit kanker. Sebab, di Surabaya hanya ada di RSU Dr Soetomo. Makanya, Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini meminta Dinkes untuk menyediakan fasilitas kedokteran nuklir ini demi warga Kota Surabaya. "Itu lah mengapa kita buat kedokteran nuklir ini, supaya warga Surabaya tidak perlu keluar kota untuk mendapatkan pelayanan ini," kata kata Feni-sapaan Febria Rachmanita saat jumpa pers di kantor Humas Pemkot Surabaya, Rabu (23/10/2019). Menurut Feni, jumlah pederita penyakit kanker payu darah tahun 2018 mencapai 5.63

Dampak Cuaca Ekstrem, Dewan Desak Pemkot Monitoring Seluruh Papan Reklame

Mediabidik.com - Anggota Komisi A DPRD Surabaya Arif Fathoni meminta kepada tim reklame pemkot Surabaya, supaya melakukan monitoring dan evaluasi terhadap keberadaan seluruh papan reklame di Surabaya. Monitoring dan evaluasi itu penting dilakukan untuk mengantisipasi papan reklame yang roboh akibat cuaca ekstrem. "Monitoring itu untuk mengetahui papan reklame yang tidak berijin atau masa berlaku ijinnya sudah habis" jelasnya disela acara pertemuan Forum Pimpinan Daerah (Forpimda) Surabaya di gedung baru DPRD Surabaya, Selasa (07/01/2020). Thoni menegaskan Satpol PP harus tegas melakukan penertiban terhadap papan reklame yang ilegal itu. "Kami mendesak Satpol PP potong reklame ilegal. Kami banyak menerima informasi masyarakat akan keberadaan papan reklame yang tidak berijin" tegasnya. Pria yang juga menjabat Ketua Fraksi Partai Golkar ini menekankan, kalau penertiban itu perlu dilakukan, pasca peristiwa pohon tumbang yang mengakibatkan 2 korban meni