Skip to main content

Kyai Kampung Minta Mensos Khofifah Maju Dalam Cagub Jawa Timur

SURABAYA (Mediabidik) - Ratusan kyai yang tergabung dalam Forum Komunikasi Kyai Kampung Jawa Timur (FK3JT) menilai Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa, dan Wakil Gubernur Jatim Saifullah Yusuf berpeluang maju sebaga bakal cagub Jatim. Namun diantara calon tersebut, FK3JT akan melobi Presiden RI, Joko Widodo agar merelakan Khofifah maju di Pilgub 2018.
     
"Bu Nyai Khofifah Indar Parawansa, dan Gus Ipul (Saifullah Yusuf) memiliki peluang maju sebagai bakal cagub. Meskipun sebelumnya sempat berhadapan di dua periode Pilgub, yakni tahun 2008 dan 2013," ujar Koordinator FK3JT, KH Fahrurrozi saat ditemu di Surabaya, Selasa (28/3)
     
Gus Fahrur, sapaan akrab Fahrurrozi, Khofifah memiliki peluang yang lebih besar dan kendaraan politiknya lebih jelas dibandingkan Gus Ipul, karena posisinya sedang dalam koalisi pemerintahan.
      
"Dua-duanya berpotensi. Namun saat ini yang sudah jelas kendaraan politiknya adalah Bu Khofifah, karena tergabung dalam koalisi pemerintah. Tetapi Gus Ipul juga tidak menutup kemungkinan," ungkapnya.
     
Gus Fahrur akan berkirim surat sekaligus beraudensi  dengan presiden untuk menyampaikan pilar-pilar kehidupan berbangsa dan bernegara, sekaligus merelakan Khofifah diturunkan sebagai bakal cagub Jatim.
      
Sementara untuk bakal cawagub, FK3JT menginginkan dari birokrat. Mengingat dulunya Soekarwo sebelum menjadi Gubernur Jatim dari birokrat murni Pemprov Jatim. Lima nama yang akan didukung Kyai kampung adalah Wachid Wahyudi Kadishub Jatim, Nurwiyatno Inspektur Jatim, Fattah Jasin Asisten II Sekdaprov Jatim, Heru Thahjono Kadis Kelautan dan Perikanan Jatim, dan Hadi Prasetyo Komisaris Utama PT SIER.(rofik)

Comments

Popular posts from this blog

Dalih Partisipasi Masyarakat, SMAN 8 Surabaya Wajibkan Siswa Bayar Uang Iuran Rp 1,5 Juta

Mediabidik.com - Berdalih iuran partisipasi masyarakat (PM), SMAN 8 Surabaya wajibkan siswa bayar uang iuran pembangunan sekolah sebesar Rp 1,5 juta. Jika tidak membayar siswa tidak dapat ikut ujian. Hal itu diungkapkan Mujib paman dari Farida Diah Anggraeni siswa kelas X IPS 3 SMAN 8 Jalan Iskandar Muda Surabaya mengatakan, ada ponakan sekolah di SMAN 8 Surabaya diminta bayar uang perbaikan sekolah Rp.1,5 juta. "Kalau gak bayar, tidak dapat ikut ulangan," ujar Mujib, kepada BIDIK. Jumat (3/1/2020). Mujib menambahkan, akhirnya terpaksa ortu nya pinjam uang tetangga 500 ribu, agar anaknya bisa ikut ujian. "Kasihan dia sudah tidak punya ayah, ibunya saudara saya, kerja sebagai pembantu rumah tangga. Tolong dibantu mas, agar uang bisa kembali,"ungkapnya. Perihal adanya penarikan uang iuran untuk pembangunan gedung sekolah, dibenarkan oleh Atika Fadhilah siswa kelas XI saat diwawancarai. "Benar, bilangnya wajib Rp 1,5 juta dan waktu terakh...

Komisi B Minta Pemprov serius sosialisasi dana pinjaman untuk pelaku UMKM

SURABAYA ( Media Bidik) - Jatim sangat apresiasi terhadap Pemprov yang mempunyai program membantu pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Jatim dengan menggelontorkan dana sebesar 400 Miliar di Bank UMKM guna memberikan bantuan kredit lunak kepada para pelaku UMKM di Jatim. Namun Chusainuddin,S.Sos Anggota Komisi B yang menangani tentang Perekonomian menilai Pemerintah provinsi masih kurang serius memberikan sosialisasi kepada masyarakat terutrama pelaku UMKM yang sebenarnya ada dana pinjaman lunak untuk mereka. " Ketika saya menjalankan Reses di Blitar,Kediri dan Tulungagung , banyak masyarakat sana tak mengetahui ada dana pinjaman lunak di Bank UMKM untuk para pelaku UMKM, karena sebenarnya jika Pemprov serius memberikan sosialisasi sampai ke tingkat desa,maka saya yakin masyarakat sangat senang sekali," ucap pria yang akrab dipanggil Gus Udin tersebut. Apalagi menyambut MEA, seharusnya pelaku UMKM sudah mengerti kalau ada dana pinjaman unt...

Dampak Cuaca Ekstrem, Dewan Desak Pemkot Monitoring Seluruh Papan Reklame

Mediabidik.com - Anggota Komisi A DPRD Surabaya Arif Fathoni meminta kepada tim reklame pemkot Surabaya, supaya melakukan monitoring dan evaluasi terhadap keberadaan seluruh papan reklame di Surabaya. Monitoring dan evaluasi itu penting dilakukan untuk mengantisipasi papan reklame yang roboh akibat cuaca ekstrem. "Monitoring itu untuk mengetahui papan reklame yang tidak berijin atau masa berlaku ijinnya sudah habis" jelasnya disela acara pertemuan Forum Pimpinan Daerah (Forpimda) Surabaya di gedung baru DPRD Surabaya, Selasa (07/01/2020). Thoni menegaskan Satpol PP harus tegas melakukan penertiban terhadap papan reklame yang ilegal itu. "Kami mendesak Satpol PP potong reklame ilegal. Kami banyak menerima informasi masyarakat akan keberadaan papan reklame yang tidak berijin" tegasnya. Pria yang juga menjabat Ketua Fraksi Partai Golkar ini menekankan, kalau penertiban itu perlu dilakukan, pasca peristiwa pohon tumbang yang mengakibatkan 2 korban meni...