Skip to main content

Awey : Pemkot Harusnya Bangun Rusunami Bukan Rusunawa

SURABAYA (Mediabidik) – Pentingnya peran serta pemerintah kota (pemkot) dalam penataan dan pembangunan kota Surabaya khususnya dalam hal pembangunan pemukiman bagi warga Surabaya, agar warga Surabaya bisa menjadi tuan dan nyonya di kota sendiri.

Anggota Komisi C (Pembangunan) Vicensius Awey mengatakan," Kalau kita biarkan mekanisme apsar itu berjalan, sampai kapan pun yang kasihan adalah anak cucu kita, buat saya mungkin sudah saya siapkan untuk anak saya. Tapi buat yang lain, yang punya satu rumah tinggal, bagaimana anak cucunya, ahkirnya mereka tidak bisa menempati Surabaya mereka hanya bisa menempati pinggiran, ketika mereka harus mencari nafka di Surabaya, mereka perlu biaya transportasi yang cukup besar. Akibatnya apa, biaya operation cosh transportasi sehari-hari menjadi tidak tekor lagi, maka pemerintah untuk ketahanan pangan dan sandang itu tidak cukup, tapi papan dan ini peran pemerintah untuk pengadaan rumah, harusnya yang dipikirkan pemerintah kota harusnya membangun rusunami bukan rusunawa,"terang Awey, Rabu (8/3).

Awey menambahkan,"Kalau rusunawa selamanya kalian jadi anak kos terus, kalau rusunami itu pilihan yang cerdas. Kenapa harus rusunami, supaya kalian punya kepemilikan, kalian punya masa depan, istri kalian jadi tenang, ketika suami memiliki satu rumah, dia mikir ketika suamiku harus pulang ke Khalid setidak-tidaknya aku sama anak tidak lagi kehujanan. Jadi, wanita itu lebih senang kalau punya rumah sendiri,"paparnya.

Lanjut Awey," Kenapa harus membangun Rusanami bukan Landit House (rumah tapak), itu tidak mungkin karena rumah tapak itu sudah sangat mahal untuk kota di metropolitan, maka harus dibangun vertical dengan harga satu rumah Rp 150 juta, itu sudah harga ideal untuk ditengah kota. Persoalannya adalah pemkot belum mampu menyediakan lahan ini, pengembang tidak mampu, sehingga memaksakan dirinya untuk membangun ditengah kota dengan nilai harga ratusan juta kemudian membangun harga yang seratus lima puluh juta tidak akan ketemu. Maka, cara untuk ketemu adalah, pemerintah harus intervensi lahan-lahan yang tidak aktif (tidur) baik milik PT KAI, Perhutani, itulah yang harus duduk bersama dengan Jokowi (Presiden RI) meminta BUMN ini untuk list lahan-lahan yang ada di kota masing-masing, kemudian pengembang suruh bangun, dengan begitu harganya bisa terjangkau, kedua kerjasama dengan perbankan dengan kredit lunak dan itulah peran serta pemerintah, itu harus dilakukan, kalau itu tidak di lakukan dan hanya Cuma teriak, bahwa kami harus membangun untuk masyarakat penghasilan rendah itu busyet,"tandasnya.

Sementara M.Fikser Kabag Humas Pemkot Surabaya membantah kritikan dari Vicensius Awey, selain keterbatasan lahan juga disebabkan dengan aturan yang ada,"Karena lahan di Surabaya sangat terbatas, jadi bangunan harus bertingkat (vertical), soal Rusunami kita harus lihat aturan dan aturan memperbolehkan ngak kalau dana APBD untuk bangun Rusunami tidak bisa harus sewa,"jelas, Fikser, Kamis (9/3).

Fikser menambahkan," Karena niat baiknya kita, kalau kita ngomong itu harus ada cantolan hukumnya, mungkin ide kita bagus, kalau cantolannya tidak ada akan jadi perkara, jadi ketika kita buat isu begitu jangan hanya lempar isu, harus ada dasar hukumnya nati jadi polemik ahkirnya tidak ada selesainya,"imbuhnya.

Fikser juga menanyakan," Pertanyaannya sekarang dibalik, sewa rusun yang termurah di Indonesia dimana,? Jawabnya pasti di Surabaya, itu yang harus di cermati,"pungkasnya.

Disinggung perlunya kerjasama dengan BUMN terkait pengadaan lahan, Fikser menegaskan," Jangankan untuk Rusunami, untuk jala-jalan fasilitas umum saja kita sewa, tidak bisa lepas. Aturannya ngak bisa toh, kalau kerjasama bisa tapi itukan ada aturan-aturan, itu kan cuma wacana dia (Awey) saja,"tegasnya. (pan)

Comments

Popular posts from this blog

Tahun Depan, RS BDH Dilengkapi Fasiltas Medician Nuklir

SURABAYA (Mediabidik) - Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya terus mematangkan desain dan konsep fasilitas kedokteran nuklir di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bhakti Dharma Husada (BDH). Bahkan, pemkot sudah menargetkan tahun 2020 nanti, rumah sakit itu sudah dilengkapi fasilitas tersebut. Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Surabaya, Febria Rachmanita mengatakan menurut data selama ini, pasien-pasien yang membutuhkan penanganan selalu keluar kota, terutama pasien penyakit kanker. Sebab, di Surabaya hanya ada di RSU Dr Soetomo. Makanya, Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini meminta Dinkes untuk menyediakan fasilitas kedokteran nuklir ini demi warga Kota Surabaya. "Itu lah mengapa kita buat kedokteran nuklir ini, supaya warga Surabaya tidak perlu keluar kota untuk mendapatkan pelayanan ini," kata kata Feni-sapaan Febria Rachmanita saat jumpa pers di kantor Humas Pemkot Surabaya, Rabu (23/10/2019). Menurut Feni, jumlah pederita penyakit kanker payu darah tahun 2018 mencapai 5.63

Dalih Partisipasi Masyarakat, SMAN 8 Surabaya Wajibkan Siswa Bayar Uang Iuran Rp 1,5 Juta

Mediabidik.com - Berdalih iuran partisipasi masyarakat (PM), SMAN 8 Surabaya wajibkan siswa bayar uang iuran pembangunan sekolah sebesar Rp 1,5 juta. Jika tidak membayar siswa tidak dapat ikut ujian. Hal itu diungkapkan Mujib paman dari Farida Diah Anggraeni siswa kelas X IPS 3 SMAN 8 Jalan Iskandar Muda Surabaya mengatakan, ada ponakan sekolah di SMAN 8 Surabaya diminta bayar uang perbaikan sekolah Rp.1,5 juta. "Kalau gak bayar, tidak dapat ikut ulangan," ujar Mujib, kepada BIDIK. Jumat (3/1/2020). Mujib menambahkan, akhirnya terpaksa ortu nya pinjam uang tetangga 500 ribu, agar anaknya bisa ikut ujian. "Kasihan dia sudah tidak punya ayah, ibunya saudara saya, kerja sebagai pembantu rumah tangga. Tolong dibantu mas, agar uang bisa kembali,"ungkapnya. Perihal adanya penarikan uang iuran untuk pembangunan gedung sekolah, dibenarkan oleh Atika Fadhilah siswa kelas XI saat diwawancarai. "Benar, bilangnya wajib Rp 1,5 juta dan waktu terakh

Dampak Cuaca Ekstrem, Dewan Desak Pemkot Monitoring Seluruh Papan Reklame

Mediabidik.com - Anggota Komisi A DPRD Surabaya Arif Fathoni meminta kepada tim reklame pemkot Surabaya, supaya melakukan monitoring dan evaluasi terhadap keberadaan seluruh papan reklame di Surabaya. Monitoring dan evaluasi itu penting dilakukan untuk mengantisipasi papan reklame yang roboh akibat cuaca ekstrem. "Monitoring itu untuk mengetahui papan reklame yang tidak berijin atau masa berlaku ijinnya sudah habis" jelasnya disela acara pertemuan Forum Pimpinan Daerah (Forpimda) Surabaya di gedung baru DPRD Surabaya, Selasa (07/01/2020). Thoni menegaskan Satpol PP harus tegas melakukan penertiban terhadap papan reklame yang ilegal itu. "Kami mendesak Satpol PP potong reklame ilegal. Kami banyak menerima informasi masyarakat akan keberadaan papan reklame yang tidak berijin" tegasnya. Pria yang juga menjabat Ketua Fraksi Partai Golkar ini menekankan, kalau penertiban itu perlu dilakukan, pasca peristiwa pohon tumbang yang mengakibatkan 2 korban meni