SURABAYA (Mediabidik) – Pentingnya peran serta pemerintah kota (pemkot) dalam penataan dan pembangunan kota Surabaya khususnya dalam hal pembangunan pemukiman bagi warga Surabaya, agar warga Surabaya bisa menjadi tuan dan nyonya di kota sendiri.
Anggota Komisi C (Pembangunan) Vicensius Awey mengatakan," Kalau kita biarkan mekanisme apsar itu berjalan, sampai kapan pun yang kasihan adalah anak cucu kita, buat saya mungkin sudah saya siapkan untuk anak saya. Tapi buat yang lain, yang punya satu rumah tinggal, bagaimana anak cucunya, ahkirnya mereka tidak bisa menempati Surabaya mereka hanya bisa menempati pinggiran, ketika mereka harus mencari nafka di Surabaya, mereka perlu biaya transportasi yang cukup besar. Akibatnya apa, biaya operation cosh transportasi sehari-hari menjadi tidak tekor lagi, maka pemerintah untuk ketahanan pangan dan sandang itu tidak cukup, tapi papan dan ini peran pemerintah untuk pengadaan rumah, harusnya yang dipikirkan pemerintah kota harusnya membangun rusunami bukan rusunawa,"terang Awey, Rabu (8/3).
Awey menambahkan,"Kalau rusunawa selamanya kalian jadi anak kos terus, kalau rusunami itu pilihan yang cerdas. Kenapa harus rusunami, supaya kalian punya kepemilikan, kalian punya masa depan, istri kalian jadi tenang, ketika suami memiliki satu rumah, dia mikir ketika suamiku harus pulang ke Khalid setidak-tidaknya aku sama anak tidak lagi kehujanan. Jadi, wanita itu lebih senang kalau punya rumah sendiri,"paparnya.
Lanjut Awey," Kenapa harus membangun Rusanami bukan Landit House (rumah tapak), itu tidak mungkin karena rumah tapak itu sudah sangat mahal untuk kota di metropolitan, maka harus dibangun vertical dengan harga satu rumah Rp 150 juta, itu sudah harga ideal untuk ditengah kota. Persoalannya adalah pemkot belum mampu menyediakan lahan ini, pengembang tidak mampu, sehingga memaksakan dirinya untuk membangun ditengah kota dengan nilai harga ratusan juta kemudian membangun harga yang seratus lima puluh juta tidak akan ketemu. Maka, cara untuk ketemu adalah, pemerintah harus intervensi lahan-lahan yang tidak aktif (tidur) baik milik PT KAI, Perhutani, itulah yang harus duduk bersama dengan Jokowi (Presiden RI) meminta BUMN ini untuk list lahan-lahan yang ada di kota masing-masing, kemudian pengembang suruh bangun, dengan begitu harganya bisa terjangkau, kedua kerjasama dengan perbankan dengan kredit lunak dan itulah peran serta pemerintah, itu harus dilakukan, kalau itu tidak di lakukan dan hanya Cuma teriak, bahwa kami harus membangun untuk masyarakat penghasilan rendah itu busyet,"tandasnya.
Sementara M.Fikser Kabag Humas Pemkot Surabaya membantah kritikan dari Vicensius Awey, selain keterbatasan lahan juga disebabkan dengan aturan yang ada,"Karena lahan di Surabaya sangat terbatas, jadi bangunan harus bertingkat (vertical), soal Rusunami kita harus lihat aturan dan aturan memperbolehkan ngak kalau dana APBD untuk bangun Rusunami tidak bisa harus sewa,"jelas, Fikser, Kamis (9/3).
Fikser menambahkan," Karena niat baiknya kita, kalau kita ngomong itu harus ada cantolan hukumnya, mungkin ide kita bagus, kalau cantolannya tidak ada akan jadi perkara, jadi ketika kita buat isu begitu jangan hanya lempar isu, harus ada dasar hukumnya nati jadi polemik ahkirnya tidak ada selesainya,"imbuhnya.
Fikser juga menanyakan," Pertanyaannya sekarang dibalik, sewa rusun yang termurah di Indonesia dimana,? Jawabnya pasti di Surabaya, itu yang harus di cermati,"pungkasnya.
Disinggung perlunya kerjasama dengan BUMN terkait pengadaan lahan, Fikser menegaskan," Jangankan untuk Rusunami, untuk jala-jalan fasilitas umum saja kita sewa, tidak bisa lepas. Aturannya ngak bisa toh, kalau kerjasama bisa tapi itukan ada aturan-aturan, itu kan cuma wacana dia (Awey) saja,"tegasnya. (pan)
Comments
Post a Comment