Skip to main content

Banyak Tanggul Jebol, Komisi D Jatim Minta PU Pengairan Segera Perbaiki

SURABAYA (Mediabidik) – Bencana banjir akhir-akhir ini mayoritas di akibatkan banyaknya tanggul yang jebol, sehingga perlunya evaluasi bagi dinas terkait dalam hal ini PU Pengairan untuk segera menganggarkan perbaikan pembangunan tanggul jebol yang ada di beberapa titik wilayah Jawa Timur.
    
Drs.H. Eddy Paripurna,M.Si Ketua Komisi D DPRD Jatim yang membidangi Pembangunan mengatakan untuk Dinas PU Pengairan Jawa Timur seharusnya melakukan perbaikan pembangunan tanggul yang sudah tak layak, sebab kalau terus dibiarkan  dikawatirkan daerah yang semestinya bebas banjir akan banjir, hal ini dikarenakan keberadaan tanggul yang tidak kuat lagi menampung air hujan sehingga mengakibatkan meluapnya air hujan di beberapa desa yang tak pernah mengalami banjir.
    
" Banjir di kabupaten Jombang saat ini diakibatkan meluapnya air hujan karena tanggul sudah tak kuat menahan deras air hujan dengan intensivitas tinggi, apalagi saat ini cuaca ekstrim yang tak menentu, saya juga kawatir di beberapa daerah juga mengalami banjir akibat debit air tinggi yang mengakibatkan jebolnya tanggul," terang Eddy  Paripurna saat di temui di ruang kerjanya, Senin (6/3).
    
Pria berkumis yang akan mencalonkan Bupati Pasuruan ini mengakui bahwa pihak Komisi D DPRD Jatim setiap tri wulan sekali selalu melakukan evaluasi bersama terhadap SKPD Mitra terkait anggaran yang tersedia agar di gunakan semaksimal mungkin termasuk salah satunya Dinas PU Pengairan Jawa Timur.
    
Politisi asal PDIP Jatim ini menambahkan,  hal ini dilakukan agar bisa memantau kinerja masing-masing SKPD dalam mengunakan Anggaran baik dari APBD murni maupun perubahan dalam rangkah sampai sejauh mana  menyerap anggaran untuk pelaksanaan program yang ada demi pembangunan Jawa Timur.
    
" Untuk menghindari Sisa lebih Pengguna Anggaran (Silpa) terlalu banyak supaya masing-masing SKPD mitra Komisi D DPRD Jatim bisa menyerap anggaran yang sudah di setujui DPRD Jatim untuk pembangunan yang sudah disiapkan dalam program masing-masing SKPD, tentunya dalam pengawasan Dewan Jatim," tegas pria murah senyum ini.
    
Ditekankan Eddy, Komisi D menginginkan SKPD mitra untuk selalu menghindari Silpa terlalu tinggi di tiap akhir tahun sebab ini juga berpengaruh terhadap kinerja SKPD tersebut.
    
" Khusus PU Pengairan Jatim, Komisi D berharap secepatnya mengecek turun kelapangan terhadap keberadaan tanggul yang masuk tanggung jawab Provinsi, supaya melakukan perbaikan pembangunan tanggul yang sudah tak layak lagi, sebab ini menyangkut nasib masyarakat yang sering kali manjadi korban banjir akibat jebolnya tanggul," pungkas pria asli Pasuruan. (rofik)

Comments

Popular posts from this blog

Dalih Partisipasi Masyarakat, SMAN 8 Surabaya Wajibkan Siswa Bayar Uang Iuran Rp 1,5 Juta

Mediabidik.com - Berdalih iuran partisipasi masyarakat (PM), SMAN 8 Surabaya wajibkan siswa bayar uang iuran pembangunan sekolah sebesar Rp 1,5 juta. Jika tidak membayar siswa tidak dapat ikut ujian. Hal itu diungkapkan Mujib paman dari Farida Diah Anggraeni siswa kelas X IPS 3 SMAN 8 Jalan Iskandar Muda Surabaya mengatakan, ada ponakan sekolah di SMAN 8 Surabaya diminta bayar uang perbaikan sekolah Rp.1,5 juta. "Kalau gak bayar, tidak dapat ikut ulangan," ujar Mujib, kepada BIDIK. Jumat (3/1/2020). Mujib menambahkan, akhirnya terpaksa ortu nya pinjam uang tetangga 500 ribu, agar anaknya bisa ikut ujian. "Kasihan dia sudah tidak punya ayah, ibunya saudara saya, kerja sebagai pembantu rumah tangga. Tolong dibantu mas, agar uang bisa kembali,"ungkapnya. Perihal adanya penarikan uang iuran untuk pembangunan gedung sekolah, dibenarkan oleh Atika Fadhilah siswa kelas XI saat diwawancarai. "Benar, bilangnya wajib Rp 1,5 juta dan waktu terakh...

Tiga Alasan Kejaksaan Ajukan Kasasi Atas Vonis Bebas Eks Dirut PT DOK

SURABAYA (Mediabidik) – Kepala Seksi Pidana Khusus (Kasipidsus) Kejaksaan Negeri (Kejari) Surabaya, Heru Kamarullah, secara tegas menyatakan pihaknya sudah menyatakan secara resmi, untuk mengajukan perlawanan terhadap vonis bebas yang dijatuhkan hakim Pengadilan Tipikor Surabaya terhadap Mantan Direktur Utama (Dirut) PT Dok dan Perkapalan Surabaya (DPS), Riry Syeried Jetta. "Perlawanan dalam bentuk upaya hukum kasasi tersebut sudah resmi kita dinyatakan ke Pengadilan pada Rabu (23/10/2019) lalu," terang Heru, Jumat (25/10/2019) Heru menambahkan, Kasasi atas putusan bebas tersebut dilakukan berdasarkan tiga pertimbangan sebagaimana diatur dalam pasal 253 Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Pertama, terkait peraturan hukum yang tidak diterapkan sebagaimana mestinya. Kedua, untuk menguji kinerja hakim dalam mengadili perkara telah sesuai dengan Undang-Undang apa tidak atau dalam istilah hukum disebut judex facti. Dan yang ketiga, untuk menguji batas kewenangan pe...

Komisi B Minta Pemprov serius sosialisasi dana pinjaman untuk pelaku UMKM

SURABAYA ( Media Bidik) - Jatim sangat apresiasi terhadap Pemprov yang mempunyai program membantu pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Jatim dengan menggelontorkan dana sebesar 400 Miliar di Bank UMKM guna memberikan bantuan kredit lunak kepada para pelaku UMKM di Jatim. Namun Chusainuddin,S.Sos Anggota Komisi B yang menangani tentang Perekonomian menilai Pemerintah provinsi masih kurang serius memberikan sosialisasi kepada masyarakat terutrama pelaku UMKM yang sebenarnya ada dana pinjaman lunak untuk mereka. " Ketika saya menjalankan Reses di Blitar,Kediri dan Tulungagung , banyak masyarakat sana tak mengetahui ada dana pinjaman lunak di Bank UMKM untuk para pelaku UMKM, karena sebenarnya jika Pemprov serius memberikan sosialisasi sampai ke tingkat desa,maka saya yakin masyarakat sangat senang sekali," ucap pria yang akrab dipanggil Gus Udin tersebut. Apalagi menyambut MEA, seharusnya pelaku UMKM sudah mengerti kalau ada dana pinjaman unt...