Skip to main content

Banyak Tanggul Jebol, Komisi D Jatim Minta PU Pengairan Segera Perbaiki

SURABAYA (Mediabidik) – Bencana banjir akhir-akhir ini mayoritas di akibatkan banyaknya tanggul yang jebol, sehingga perlunya evaluasi bagi dinas terkait dalam hal ini PU Pengairan untuk segera menganggarkan perbaikan pembangunan tanggul jebol yang ada di beberapa titik wilayah Jawa Timur.
    
Drs.H. Eddy Paripurna,M.Si Ketua Komisi D DPRD Jatim yang membidangi Pembangunan mengatakan untuk Dinas PU Pengairan Jawa Timur seharusnya melakukan perbaikan pembangunan tanggul yang sudah tak layak, sebab kalau terus dibiarkan  dikawatirkan daerah yang semestinya bebas banjir akan banjir, hal ini dikarenakan keberadaan tanggul yang tidak kuat lagi menampung air hujan sehingga mengakibatkan meluapnya air hujan di beberapa desa yang tak pernah mengalami banjir.
    
" Banjir di kabupaten Jombang saat ini diakibatkan meluapnya air hujan karena tanggul sudah tak kuat menahan deras air hujan dengan intensivitas tinggi, apalagi saat ini cuaca ekstrim yang tak menentu, saya juga kawatir di beberapa daerah juga mengalami banjir akibat debit air tinggi yang mengakibatkan jebolnya tanggul," terang Eddy  Paripurna saat di temui di ruang kerjanya, Senin (6/3).
    
Pria berkumis yang akan mencalonkan Bupati Pasuruan ini mengakui bahwa pihak Komisi D DPRD Jatim setiap tri wulan sekali selalu melakukan evaluasi bersama terhadap SKPD Mitra terkait anggaran yang tersedia agar di gunakan semaksimal mungkin termasuk salah satunya Dinas PU Pengairan Jawa Timur.
    
Politisi asal PDIP Jatim ini menambahkan,  hal ini dilakukan agar bisa memantau kinerja masing-masing SKPD dalam mengunakan Anggaran baik dari APBD murni maupun perubahan dalam rangkah sampai sejauh mana  menyerap anggaran untuk pelaksanaan program yang ada demi pembangunan Jawa Timur.
    
" Untuk menghindari Sisa lebih Pengguna Anggaran (Silpa) terlalu banyak supaya masing-masing SKPD mitra Komisi D DPRD Jatim bisa menyerap anggaran yang sudah di setujui DPRD Jatim untuk pembangunan yang sudah disiapkan dalam program masing-masing SKPD, tentunya dalam pengawasan Dewan Jatim," tegas pria murah senyum ini.
    
Ditekankan Eddy, Komisi D menginginkan SKPD mitra untuk selalu menghindari Silpa terlalu tinggi di tiap akhir tahun sebab ini juga berpengaruh terhadap kinerja SKPD tersebut.
    
" Khusus PU Pengairan Jatim, Komisi D berharap secepatnya mengecek turun kelapangan terhadap keberadaan tanggul yang masuk tanggung jawab Provinsi, supaya melakukan perbaikan pembangunan tanggul yang sudah tak layak lagi, sebab ini menyangkut nasib masyarakat yang sering kali manjadi korban banjir akibat jebolnya tanggul," pungkas pria asli Pasuruan. (rofik)

Comments

Popular posts from this blog

Tahun Depan, RS BDH Dilengkapi Fasiltas Medician Nuklir

SURABAYA (Mediabidik) - Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya terus mematangkan desain dan konsep fasilitas kedokteran nuklir di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bhakti Dharma Husada (BDH). Bahkan, pemkot sudah menargetkan tahun 2020 nanti, rumah sakit itu sudah dilengkapi fasilitas tersebut. Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Surabaya, Febria Rachmanita mengatakan menurut data selama ini, pasien-pasien yang membutuhkan penanganan selalu keluar kota, terutama pasien penyakit kanker. Sebab, di Surabaya hanya ada di RSU Dr Soetomo. Makanya, Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini meminta Dinkes untuk menyediakan fasilitas kedokteran nuklir ini demi warga Kota Surabaya. "Itu lah mengapa kita buat kedokteran nuklir ini, supaya warga Surabaya tidak perlu keluar kota untuk mendapatkan pelayanan ini," kata kata Feni-sapaan Febria Rachmanita saat jumpa pers di kantor Humas Pemkot Surabaya, Rabu (23/10/2019). Menurut Feni, jumlah pederita penyakit kanker payu darah tahun 2018 mencapai 5.63

Dalih Partisipasi Masyarakat, SMAN 8 Surabaya Wajibkan Siswa Bayar Uang Iuran Rp 1,5 Juta

Mediabidik.com - Berdalih iuran partisipasi masyarakat (PM), SMAN 8 Surabaya wajibkan siswa bayar uang iuran pembangunan sekolah sebesar Rp 1,5 juta. Jika tidak membayar siswa tidak dapat ikut ujian. Hal itu diungkapkan Mujib paman dari Farida Diah Anggraeni siswa kelas X IPS 3 SMAN 8 Jalan Iskandar Muda Surabaya mengatakan, ada ponakan sekolah di SMAN 8 Surabaya diminta bayar uang perbaikan sekolah Rp.1,5 juta. "Kalau gak bayar, tidak dapat ikut ulangan," ujar Mujib, kepada BIDIK. Jumat (3/1/2020). Mujib menambahkan, akhirnya terpaksa ortu nya pinjam uang tetangga 500 ribu, agar anaknya bisa ikut ujian. "Kasihan dia sudah tidak punya ayah, ibunya saudara saya, kerja sebagai pembantu rumah tangga. Tolong dibantu mas, agar uang bisa kembali,"ungkapnya. Perihal adanya penarikan uang iuran untuk pembangunan gedung sekolah, dibenarkan oleh Atika Fadhilah siswa kelas XI saat diwawancarai. "Benar, bilangnya wajib Rp 1,5 juta dan waktu terakh

Dampak Cuaca Ekstrem, Dewan Desak Pemkot Monitoring Seluruh Papan Reklame

Mediabidik.com - Anggota Komisi A DPRD Surabaya Arif Fathoni meminta kepada tim reklame pemkot Surabaya, supaya melakukan monitoring dan evaluasi terhadap keberadaan seluruh papan reklame di Surabaya. Monitoring dan evaluasi itu penting dilakukan untuk mengantisipasi papan reklame yang roboh akibat cuaca ekstrem. "Monitoring itu untuk mengetahui papan reklame yang tidak berijin atau masa berlaku ijinnya sudah habis" jelasnya disela acara pertemuan Forum Pimpinan Daerah (Forpimda) Surabaya di gedung baru DPRD Surabaya, Selasa (07/01/2020). Thoni menegaskan Satpol PP harus tegas melakukan penertiban terhadap papan reklame yang ilegal itu. "Kami mendesak Satpol PP potong reklame ilegal. Kami banyak menerima informasi masyarakat akan keberadaan papan reklame yang tidak berijin" tegasnya. Pria yang juga menjabat Ketua Fraksi Partai Golkar ini menekankan, kalau penertiban itu perlu dilakukan, pasca peristiwa pohon tumbang yang mengakibatkan 2 korban meni