Skip to main content

Non Kader Bisa Nyaleg di Partai NasDem Tanpa Embel-Embel

SURABAYA (Mediabidik) – Warga yang ingin menjadi wakil rakyat di DPRD dalam mengabdikan dirinya guna membantu kemajuan daerahnyanya tidak perlu lagi harus menjadi kader Partai, ini di buktikan Partai besutan Surya Paloh Partai NasDem khususnya di Jawa Timur telah membuka kesempatan seluas luasnya kepada masyarakat yang ingin menjadi anggota dewan atau wakil rakyat melalui pintu Nasdem.

Rendra Krisna Ketua DPD Partai Nasdem Jawa Timur menegaskan  pihaknya membuka pulang seluas-luasnya bagi masyarakat Jatim yang ingin maju menjadi anggota dewan dari Nasdem. Meskipun calon yang mendaftar tersebut bukan dari kader alias ekternal dan mereka tidak dikenakan biaya sepersen pun alias tanpa embel-embel.
    
Dijelaskan Rendra yang juga Bupati Malang, bahwa Partai Nasdem bisa dikatakan Partai yang berani merekrut Calon Legislatif (Caleg) di tingkat daerah maupun di tingkat Provinsi di luar struktural Partai bahkan non kader, baik dari kalangan pengusaha, pedagang bahkan wartawanpun bisa mendaftar dan itupun juga tanpa mahar atau ikatan.

" Tapi Kalau mengumpulkan massa yang bayar sendiri dong, mereka kan juga perlu ngopi, ngetan dan snack seadanya dan itu juga perlu biaya, tapi kan sedikit ?," terang Rendra saat ditemui usai acara Launching pendaftaran Caleg dari NasDem, Kamis (2/3).   

Untuk diketahui bahwa pendaftaran Caleg dari Partai NasDem resmi dibuka dari tanggal 1 - 31 Maret 2017, selanjutnya para pendaftar akan dilakukan survey oleh lembaga survey internal  Nasdem selanjutnya  hasil yang perolehan massa banyak  akan masuk sebagai caleg Nasdem. 

" Mereka yang kerja, yang tingkat popularitas dan elektabilitas dari hasil survey nya bagus, akan lolos sebagai caleg Nasdem, begitu juga sebaiknya," terang Rendra, Serius.

Disinggung mengenai target kursi anggota dewan di DPRD Jatim mendatang, Rendra menegaskan pihaknya menargetkan 14 suara, dengan kalkukasi jumlah dapil sebanyak 11 dan 4 kursi lagi dari wilayah potensial seperti Malang Raya, Probolinggo, Pasuruan, dan Jember. 

"Setiap dapil harus terisi satu kursi. Ditambah lagi dari daerah potensi. Kita tidak akan bedakan dari  kader mana maupun non kader masyarakat yang mau daftar. Semua harus berjuang, untuk anggota fraksi yang masih duduk di dewan juga harus wajib daftar," tegasnya. (rofik) 

Comments

Popular posts from this blog

Tahun Depan, RS BDH Dilengkapi Fasiltas Medician Nuklir

SURABAYA (Mediabidik) - Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya terus mematangkan desain dan konsep fasilitas kedokteran nuklir di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bhakti Dharma Husada (BDH). Bahkan, pemkot sudah menargetkan tahun 2020 nanti, rumah sakit itu sudah dilengkapi fasilitas tersebut. Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Surabaya, Febria Rachmanita mengatakan menurut data selama ini, pasien-pasien yang membutuhkan penanganan selalu keluar kota, terutama pasien penyakit kanker. Sebab, di Surabaya hanya ada di RSU Dr Soetomo. Makanya, Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini meminta Dinkes untuk menyediakan fasilitas kedokteran nuklir ini demi warga Kota Surabaya. "Itu lah mengapa kita buat kedokteran nuklir ini, supaya warga Surabaya tidak perlu keluar kota untuk mendapatkan pelayanan ini," kata kata Feni-sapaan Febria Rachmanita saat jumpa pers di kantor Humas Pemkot Surabaya, Rabu (23/10/2019). Menurut Feni, jumlah pederita penyakit kanker payu darah tahun 2018 mencapai 5.63

Dalih Partisipasi Masyarakat, SMAN 8 Surabaya Wajibkan Siswa Bayar Uang Iuran Rp 1,5 Juta

Mediabidik.com - Berdalih iuran partisipasi masyarakat (PM), SMAN 8 Surabaya wajibkan siswa bayar uang iuran pembangunan sekolah sebesar Rp 1,5 juta. Jika tidak membayar siswa tidak dapat ikut ujian. Hal itu diungkapkan Mujib paman dari Farida Diah Anggraeni siswa kelas X IPS 3 SMAN 8 Jalan Iskandar Muda Surabaya mengatakan, ada ponakan sekolah di SMAN 8 Surabaya diminta bayar uang perbaikan sekolah Rp.1,5 juta. "Kalau gak bayar, tidak dapat ikut ulangan," ujar Mujib, kepada BIDIK. Jumat (3/1/2020). Mujib menambahkan, akhirnya terpaksa ortu nya pinjam uang tetangga 500 ribu, agar anaknya bisa ikut ujian. "Kasihan dia sudah tidak punya ayah, ibunya saudara saya, kerja sebagai pembantu rumah tangga. Tolong dibantu mas, agar uang bisa kembali,"ungkapnya. Perihal adanya penarikan uang iuran untuk pembangunan gedung sekolah, dibenarkan oleh Atika Fadhilah siswa kelas XI saat diwawancarai. "Benar, bilangnya wajib Rp 1,5 juta dan waktu terakh

Dampak Cuaca Ekstrem, Dewan Desak Pemkot Monitoring Seluruh Papan Reklame

Mediabidik.com - Anggota Komisi A DPRD Surabaya Arif Fathoni meminta kepada tim reklame pemkot Surabaya, supaya melakukan monitoring dan evaluasi terhadap keberadaan seluruh papan reklame di Surabaya. Monitoring dan evaluasi itu penting dilakukan untuk mengantisipasi papan reklame yang roboh akibat cuaca ekstrem. "Monitoring itu untuk mengetahui papan reklame yang tidak berijin atau masa berlaku ijinnya sudah habis" jelasnya disela acara pertemuan Forum Pimpinan Daerah (Forpimda) Surabaya di gedung baru DPRD Surabaya, Selasa (07/01/2020). Thoni menegaskan Satpol PP harus tegas melakukan penertiban terhadap papan reklame yang ilegal itu. "Kami mendesak Satpol PP potong reklame ilegal. Kami banyak menerima informasi masyarakat akan keberadaan papan reklame yang tidak berijin" tegasnya. Pria yang juga menjabat Ketua Fraksi Partai Golkar ini menekankan, kalau penertiban itu perlu dilakukan, pasca peristiwa pohon tumbang yang mengakibatkan 2 korban meni