Skip to main content

Komisi E Jatim Dorong BPJS Percepat Klaim Tagihan Rumah Sakit

SURABAYA (Mediabidik) - Permasalahan pasien yang menggunakan peserta BPJS Kesehatan selalu dihadapkan sulitnya mendapat penanganan serius dari pihak rumah sakit, hal ini dikarenakan pihak rumah sakit terlalu banyak menanggung hutang dari BPJS, sebab tingginya pasien memakai BPJS memaksa pihak rumah sakit harus kelabakan membiayai beli obat sendiri akibatnya administrasi terus membengkak.
      
H. Sulli Daim ,S.Pd,M.M Wakil Ketua Komisi E DPRD Jatim yang menangani Kesejahteraan Rakyat (Kesra) melihat hingga kini banyak pasien BPJS selalu di anak tirikan dengan pasien umum, padahal pasien BPJS juga membayar premi tiap bulan, apalagi mereka menjadi peserta BPJS Mandiri yang notebene setiap anggota keluarga juga di wajibkan membayar .
    
"Jadi tidak alasan pasien BPJS di persulit dalam mendapat penanganan kesehatan, sebab mereka setiap bulan juga membayar premi, jangan mentang-mentang pasien BPJS gak bayar terus pihak rumah sakit setengah hati melayani pasien BPJS ," terang Pria yang akrab di sapa Kang Suli saat ditemui diruang kerjanya, Senin ( 6/3).
    
Politisi asal PAN Jatim ini juga mengakui bahwa pihak Rumah Sakit selalu menanggung beban hutang yang tinggi terhadap pasien BPJS, menurutnya sering kali pihak rumah sakit mengajukan klaim tagihan ke BPJS selalu cair dengan jangka waktu 3 bulan, padahal setiap hari pasien BPJS selalu membludak. Sehingga hal ini yang menyebabkan pihak rumah sakit selalu menomer duakan pasien BPJS dengan pasien umum yang langsung bayar.
    
" Pemerintah Pusat jangan setengah hati dalam membayar klaim tagihan rumah sakit, karena pihak rumah sakit harus membayar jasa medis, obat-obatan dan karyawan, seharusnya tagihan klaim langsung dibayar tanpa menunggu pencairan 3 bulan, sehingga proses pelayanan kesehatan untuk pasien peserta BPJS juga lancar tanpa ada perbedaan dengan pasien umum  ," terang  kang Sulli.
     
Ditegaskan Kang Sulli, bahwa sudah berkali-kali pihak Komisi E DPRD Jatim meminta supaya pihak BPJS Kesehatan sebagai penyelenggara agar memperhatikan klaim tagihan dari pihak rumah sakit, hal ini dilakukan supaya penyelengaraan kesehatan bisa lancar karena masyarakat yang menjadi peserta BPJS setiap bulan membayar premi apalagi menjadi peserta BPJS mandiri.(rofik)
    

Labels:

Comments

Post a Comment

Popular posts from this blog

Dalih Partisipasi Masyarakat, SMAN 8 Surabaya Wajibkan Siswa Bayar Uang Iuran Rp 1,5 Juta

Mediabidik.com - Berdalih iuran partisipasi masyarakat (PM), SMAN 8 Surabaya wajibkan siswa bayar uang iuran pembangunan sekolah sebesar Rp 1,5 juta. Jika tidak membayar siswa tidak dapat ikut ujian. Hal itu diungkapkan Mujib paman dari Farida Diah Anggraeni siswa kelas X IPS 3 SMAN 8 Jalan Iskandar Muda Surabaya mengatakan, ada ponakan sekolah di SMAN 8 Surabaya diminta bayar uang perbaikan sekolah Rp.1,5 juta. "Kalau gak bayar, tidak dapat ikut ulangan," ujar Mujib, kepada BIDIK. Jumat (3/1/2020). Mujib menambahkan, akhirnya terpaksa ortu nya pinjam uang tetangga 500 ribu, agar anaknya bisa ikut ujian. "Kasihan dia sudah tidak punya ayah, ibunya saudara saya, kerja sebagai pembantu rumah tangga. Tolong dibantu mas, agar uang bisa kembali,"ungkapnya. Perihal adanya penarikan uang iuran untuk pembangunan gedung sekolah, dibenarkan oleh Atika Fadhilah siswa kelas XI saat diwawancarai. "Benar, bilangnya wajib Rp 1,5 juta dan waktu terakh...
207 comments
Read more

Komisi B Minta Pemprov serius sosialisasi dana pinjaman untuk pelaku UMKM

SURABAYA ( Media Bidik) - Jatim sangat apresiasi terhadap Pemprov yang mempunyai program membantu pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Jatim dengan menggelontorkan dana sebesar 400 Miliar di Bank UMKM guna memberikan bantuan kredit lunak kepada para pelaku UMKM di Jatim. Namun Chusainuddin,S.Sos Anggota Komisi B yang menangani tentang Perekonomian menilai Pemerintah provinsi masih kurang serius memberikan sosialisasi kepada masyarakat terutrama pelaku UMKM yang sebenarnya ada dana pinjaman lunak untuk mereka. " Ketika saya menjalankan Reses di Blitar,Kediri dan Tulungagung , banyak masyarakat sana tak mengetahui ada dana pinjaman lunak di Bank UMKM untuk para pelaku UMKM, karena sebenarnya jika Pemprov serius memberikan sosialisasi sampai ke tingkat desa,maka saya yakin masyarakat sangat senang sekali," ucap pria yang akrab dipanggil Gus Udin tersebut. Apalagi menyambut MEA, seharusnya pelaku UMKM sudah mengerti kalau ada dana pinjaman unt...
195 comments
Read more

Oknum Staf Kecamatan Dukuh Pakis Pungli KTP, KK dan Akte Kelahiran Rp 8.2 Juta

SURABAYA (Mediabidik) – Mahalnya biaya untuk pengurusan KTP, KK dan Akte Kelahiran, itulah yang terjadi di kecamatan Dukuh Pakis Surabaya yang dialami oleh Sri Wulansari warga asal Kediri. Hanya ingin pindah tempat menjadi warga Surabaya dia harus mengeluarkan biaya Rp 8.2 juta kepada oknum staf kecamatan Dukuh Pakis yang bernama Sugeng, hanya menulis nama, alamat, tempat tanggal lahir dan nama orang tua di kertas kosong dia sudah mendapatkan KTP dan KSK Surabaya tanpa harus membawa surat pindah tempat dari Dispenduk Capil Kediri. Hal itu disampaikan Andi kerabat dari Sri Wulandari saat ditemui di kantor Humas pemkot Surabaya, Selasa (5/12) mengatakan, hanya dengan menyerahkan nama, tempat tanggal lahir dan orang tua sudah dapat KTP dan KSK Surabaya. "Untuk data cabut bendel dari Dispenduk capil dari Kediri tidak perlu, cukup hanya mengisi data nama, tempat tanggal lahir dan nama orang tua, janjinya seminggu jadi, ternyata sebulan lebih baru jadi. Untuk pembua...
131 comments
Read more