Skip to main content

BNN akan Dalami Kasus Permen Dot

SURABAYA (Mediabidik) - Brigjen Polisi Fatkhur Rohman Kepala BNNP Propinsi Jawa Timur, mengaku terus mendalami kasus dugaan permen dot yang di duga mengandung narkoba. Ironisnya permen tersebut diperjualbelikan di lingkungan Sekolah Dasar (SD) dan Taman Kanak-Kanak (TK).

Fatkhur Rohman mengungkapkan, dalam razia yang dilakukan di 14 lokasi pihaknya menjumpai beberapa minuman dan juga permen dengan berbagai macam dan bentuk. 

"Kita tidak boleh menduga-duga. Makanya kita serahkan kepada BPOM (balai pengawasan obat dan makanan)," terang Fatkhur Rohman, Selasa (7/3/2017).

Menurut Fatkhur, terkuaknya peredaran permen dot yang disinyalir mengandung narkoba, bermula dari temuan adanya permen warna warni yang menarik calon pembeli. Permen itu berasal dari China.

Yang membuat petugas curiga, dalam kemasan permen tersebut tidak dicantumkan label dari Kementrian Kesehatan (Kemenkes) dan BPOM Padahal, permen tersebut diimpor dari luar negeri.

"Jadi ada beberapa hal yang kita curigai. Apalagi, dibungkusnya juga ada tulisan permen keras," ungkapnya.

Sementara untuk efek yang dirasakan anak-anak, menurutnya, sampai saat ini masih belum ada. Saat petugas BNNP mencobanya yang dirasakan ada mint dan kecut-kecutnya.

"Biasanya kalau untuk anak anak itu kan tidak bisa langsung. Ada proses satu minggu atau dua minggu baru yang bersangkutan ada rasa ingin membeli lagi," jelasnya panjang lebar.

Disinggung apakah ada penghentian distribusi untuk permen itu, Fathur mengaku belum sampai ke sana. Saat ini pihaknya masih menunggu hasil lab dari BPOM .

"Mungkin satu dua haiI ini akan keluarnya hasil labnya.  Setelah itu akan kami sampaikan ke media," pungkas Fathur. (pan) 

Comments

Popular posts from this blog

Dalih Partisipasi Masyarakat, SMAN 8 Surabaya Wajibkan Siswa Bayar Uang Iuran Rp 1,5 Juta

Mediabidik.com - Berdalih iuran partisipasi masyarakat (PM), SMAN 8 Surabaya wajibkan siswa bayar uang iuran pembangunan sekolah sebesar Rp 1,5 juta. Jika tidak membayar siswa tidak dapat ikut ujian. Hal itu diungkapkan Mujib paman dari Farida Diah Anggraeni siswa kelas X IPS 3 SMAN 8 Jalan Iskandar Muda Surabaya mengatakan, ada ponakan sekolah di SMAN 8 Surabaya diminta bayar uang perbaikan sekolah Rp.1,5 juta. "Kalau gak bayar, tidak dapat ikut ulangan," ujar Mujib, kepada BIDIK. Jumat (3/1/2020). Mujib menambahkan, akhirnya terpaksa ortu nya pinjam uang tetangga 500 ribu, agar anaknya bisa ikut ujian. "Kasihan dia sudah tidak punya ayah, ibunya saudara saya, kerja sebagai pembantu rumah tangga. Tolong dibantu mas, agar uang bisa kembali,"ungkapnya. Perihal adanya penarikan uang iuran untuk pembangunan gedung sekolah, dibenarkan oleh Atika Fadhilah siswa kelas XI saat diwawancarai. "Benar, bilangnya wajib Rp 1,5 juta dan waktu terakh...

Komisi B Minta Pemprov serius sosialisasi dana pinjaman untuk pelaku UMKM

SURABAYA ( Media Bidik) - Jatim sangat apresiasi terhadap Pemprov yang mempunyai program membantu pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Jatim dengan menggelontorkan dana sebesar 400 Miliar di Bank UMKM guna memberikan bantuan kredit lunak kepada para pelaku UMKM di Jatim. Namun Chusainuddin,S.Sos Anggota Komisi B yang menangani tentang Perekonomian menilai Pemerintah provinsi masih kurang serius memberikan sosialisasi kepada masyarakat terutrama pelaku UMKM yang sebenarnya ada dana pinjaman lunak untuk mereka. " Ketika saya menjalankan Reses di Blitar,Kediri dan Tulungagung , banyak masyarakat sana tak mengetahui ada dana pinjaman lunak di Bank UMKM untuk para pelaku UMKM, karena sebenarnya jika Pemprov serius memberikan sosialisasi sampai ke tingkat desa,maka saya yakin masyarakat sangat senang sekali," ucap pria yang akrab dipanggil Gus Udin tersebut. Apalagi menyambut MEA, seharusnya pelaku UMKM sudah mengerti kalau ada dana pinjaman unt...

Dampak Cuaca Ekstrem, Dewan Desak Pemkot Monitoring Seluruh Papan Reklame

Mediabidik.com - Anggota Komisi A DPRD Surabaya Arif Fathoni meminta kepada tim reklame pemkot Surabaya, supaya melakukan monitoring dan evaluasi terhadap keberadaan seluruh papan reklame di Surabaya. Monitoring dan evaluasi itu penting dilakukan untuk mengantisipasi papan reklame yang roboh akibat cuaca ekstrem. "Monitoring itu untuk mengetahui papan reklame yang tidak berijin atau masa berlaku ijinnya sudah habis" jelasnya disela acara pertemuan Forum Pimpinan Daerah (Forpimda) Surabaya di gedung baru DPRD Surabaya, Selasa (07/01/2020). Thoni menegaskan Satpol PP harus tegas melakukan penertiban terhadap papan reklame yang ilegal itu. "Kami mendesak Satpol PP potong reklame ilegal. Kami banyak menerima informasi masyarakat akan keberadaan papan reklame yang tidak berijin" tegasnya. Pria yang juga menjabat Ketua Fraksi Partai Golkar ini menekankan, kalau penertiban itu perlu dilakukan, pasca peristiwa pohon tumbang yang mengakibatkan 2 korban meni...