Skip to main content

Komisi C Desak Pemkot Serahkan Bangunan Sekolah SMA/SMK Untuk Dikelola Pemprov

SURABAYA (Mediabidik) – Terbengkalainya bangunan sekolah baru di beberapa kawasan di Surabaya yang notabene peruntukannnya untuk SMA/SMK saat ini dalam kondisi mangkrak, dan banyak yang mengalami kerusakan. 

Anggota Komisi C DPRD Surabaya, Vinsensius Awey, Senin (13/3) menyatakan, kondisi tersebut terjadi, pasca adanya peralihan pengelolaan SMA/SMk dari pemerintah kota ke Pemprof Jatim, sesuai UU 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.

"Beberapa sekolah yang kondisinya mengenaskan itu berada di kawasan Tengger, Lontar, Benowo, Kali Kedinding," terangnya.

Politisi Partai Nasdem ini menegaskan, semestinya sejumlah sekolah tersebut segera diserahkan ke pemerintah provinsi untuk dikelola. Menurutnya, meski ada peralihan kewenangan, pengelolaannya tetap berada pada negara. Untuk itu, ia mengkritisi jika pemerintah kota masih tetap mempertahankannya.

"Yang terjadi sekarang sepertinya ada perubahan perencanaan untuk SMP," katanya.

Padahal menurutnya, berdasarkan kajian akademis awalnya, peruntukan untuk gedung SMA/SMK, karena sekolah itu disekitar wilayah tersebut kurang. Apabila dialihkan ke SMP, dikhawatirkan jumlah sekolah tersebut sudah cukup banyak.

"Ini menunjukkan pimpinan daerah ini tidak mencerminkan kenegarawanannya, tapi justru menunjukkan egosektoralnya," paparnya.

Awey menegaskan, karena peruntukannnya tak sesuai rencana, maka warga yang tinggal dekat dengan sekolah tersebut tak bisa mendapatkan akses sekolah.

"Di depan RS BDH sudah dialihkan ke SMP. Di Tengger dan Lontar baru akan dilaihkan" katanya.

Anggota Komisi C ini menyayangkan sejumlah gedung SMA/SMK yang pembangunannnya menghabiskan anggaran milyaran rupiah tersebut saat ini kondisinya mengenaskan. Dari pantauannya, beberapa sekolah tersebut justru dimanfaatkan untuk kegiatan maksiat.

"Lebih baik kan dikelola Pemprov agar dikelola dengan baik," ujarnya.

Ia berharap pemerintah mengutamakan kepentingan anak bangsa dari sekedar mengutamakan kepentingan daerah. Pasalnya, negara berkewajiban memberikan pendidikan yang layak bagi warganya.(pan) 

Comments

Popular posts from this blog

Tahun Depan, RS BDH Dilengkapi Fasiltas Medician Nuklir

SURABAYA (Mediabidik) - Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya terus mematangkan desain dan konsep fasilitas kedokteran nuklir di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bhakti Dharma Husada (BDH). Bahkan, pemkot sudah menargetkan tahun 2020 nanti, rumah sakit itu sudah dilengkapi fasilitas tersebut. Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Surabaya, Febria Rachmanita mengatakan menurut data selama ini, pasien-pasien yang membutuhkan penanganan selalu keluar kota, terutama pasien penyakit kanker. Sebab, di Surabaya hanya ada di RSU Dr Soetomo. Makanya, Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini meminta Dinkes untuk menyediakan fasilitas kedokteran nuklir ini demi warga Kota Surabaya. "Itu lah mengapa kita buat kedokteran nuklir ini, supaya warga Surabaya tidak perlu keluar kota untuk mendapatkan pelayanan ini," kata kata Feni-sapaan Febria Rachmanita saat jumpa pers di kantor Humas Pemkot Surabaya, Rabu (23/10/2019). Menurut Feni, jumlah pederita penyakit kanker payu darah tahun 2018 mencapai 5.63

Dalih Partisipasi Masyarakat, SMAN 8 Surabaya Wajibkan Siswa Bayar Uang Iuran Rp 1,5 Juta

Mediabidik.com - Berdalih iuran partisipasi masyarakat (PM), SMAN 8 Surabaya wajibkan siswa bayar uang iuran pembangunan sekolah sebesar Rp 1,5 juta. Jika tidak membayar siswa tidak dapat ikut ujian. Hal itu diungkapkan Mujib paman dari Farida Diah Anggraeni siswa kelas X IPS 3 SMAN 8 Jalan Iskandar Muda Surabaya mengatakan, ada ponakan sekolah di SMAN 8 Surabaya diminta bayar uang perbaikan sekolah Rp.1,5 juta. "Kalau gak bayar, tidak dapat ikut ulangan," ujar Mujib, kepada BIDIK. Jumat (3/1/2020). Mujib menambahkan, akhirnya terpaksa ortu nya pinjam uang tetangga 500 ribu, agar anaknya bisa ikut ujian. "Kasihan dia sudah tidak punya ayah, ibunya saudara saya, kerja sebagai pembantu rumah tangga. Tolong dibantu mas, agar uang bisa kembali,"ungkapnya. Perihal adanya penarikan uang iuran untuk pembangunan gedung sekolah, dibenarkan oleh Atika Fadhilah siswa kelas XI saat diwawancarai. "Benar, bilangnya wajib Rp 1,5 juta dan waktu terakh

Dampak Cuaca Ekstrem, Dewan Desak Pemkot Monitoring Seluruh Papan Reklame

Mediabidik.com - Anggota Komisi A DPRD Surabaya Arif Fathoni meminta kepada tim reklame pemkot Surabaya, supaya melakukan monitoring dan evaluasi terhadap keberadaan seluruh papan reklame di Surabaya. Monitoring dan evaluasi itu penting dilakukan untuk mengantisipasi papan reklame yang roboh akibat cuaca ekstrem. "Monitoring itu untuk mengetahui papan reklame yang tidak berijin atau masa berlaku ijinnya sudah habis" jelasnya disela acara pertemuan Forum Pimpinan Daerah (Forpimda) Surabaya di gedung baru DPRD Surabaya, Selasa (07/01/2020). Thoni menegaskan Satpol PP harus tegas melakukan penertiban terhadap papan reklame yang ilegal itu. "Kami mendesak Satpol PP potong reklame ilegal. Kami banyak menerima informasi masyarakat akan keberadaan papan reklame yang tidak berijin" tegasnya. Pria yang juga menjabat Ketua Fraksi Partai Golkar ini menekankan, kalau penertiban itu perlu dilakukan, pasca peristiwa pohon tumbang yang mengakibatkan 2 korban meni