Skip to main content

Awey : Janganlah Menunjukan Sifat Kekanak-Kanakan Seperti Ini

SURABAYA (Mediabidik) - Penarikan tiga unit mobil operasional pengadilan negeri (PN) Surabaya mendapat kritikan dari beberapa kalangan salah satunya Vicensius Awey anggota Komisi C DPRD Surabaya mengatakan, seharusnya Risma lebih bijak lagi dalam menghadapi persoalan seperti ini.

"Janganlah menunjukan sifat kekanak kanakan seperti ini, sungguh tidak elok menampilkan tontonan seperti ini. Jangan memberikan tontonan edukasi seperti ini kepada masyarakat Surabaya. "kata Awey, Kamis (23/3).

Awey menambahkan," Masyarakat akan menertawakannya kedua lembaga negara ini (eksekutif dan yudikatif) hubungan yang "kekanak kanakan" seperti ini antara eksekutif dengan yudikatif,"imbuhnya.

Awey juga menjelaskan, memang pemkot berhak menarik kembali mobil pinjaman tersebut. Namun, setelah keputusan pengadilan yang sepertinya tidak berpihak kepada pemkot, lantas dapat kabar, keesokan harinya pemkot menarik mobil pinjaman tersebut.

" Meminjamkan mobil kepada lembaga peradilan itu bukan berarti lembaga tersebut harus memenangkan pemkot dalam gugatan pengadilan kepada PT GBP. Kalau itu yang di inginkan maka sama halnya peminjaman selama ini memiliki maksud tertentu, semoga pemkot tidak bermaksud seperti itu,"ujarnya. 

Oleh karena itu, dia menyarankan, akan lebih baik kalau pemkot mempersiapkan segala kelengkapan dokumen yang ada, 

" Mempersiapkan konsultan hukum maupun lawyer yang mumpuni dengan jam terbang tinggi (memiliki track record pemenangan banyak perkara perdata ataupun sengketa tanah) untuk kembali melakukan gugatan baru. Jauh lebih elegan."pungkasnya. (pan) 

Comments

Popular posts from this blog

Dalih Partisipasi Masyarakat, SMAN 8 Surabaya Wajibkan Siswa Bayar Uang Iuran Rp 1,5 Juta

Mediabidik.com - Berdalih iuran partisipasi masyarakat (PM), SMAN 8 Surabaya wajibkan siswa bayar uang iuran pembangunan sekolah sebesar Rp 1,5 juta. Jika tidak membayar siswa tidak dapat ikut ujian. Hal itu diungkapkan Mujib paman dari Farida Diah Anggraeni siswa kelas X IPS 3 SMAN 8 Jalan Iskandar Muda Surabaya mengatakan, ada ponakan sekolah di SMAN 8 Surabaya diminta bayar uang perbaikan sekolah Rp.1,5 juta. "Kalau gak bayar, tidak dapat ikut ulangan," ujar Mujib, kepada BIDIK. Jumat (3/1/2020). Mujib menambahkan, akhirnya terpaksa ortu nya pinjam uang tetangga 500 ribu, agar anaknya bisa ikut ujian. "Kasihan dia sudah tidak punya ayah, ibunya saudara saya, kerja sebagai pembantu rumah tangga. Tolong dibantu mas, agar uang bisa kembali,"ungkapnya. Perihal adanya penarikan uang iuran untuk pembangunan gedung sekolah, dibenarkan oleh Atika Fadhilah siswa kelas XI saat diwawancarai. "Benar, bilangnya wajib Rp 1,5 juta dan waktu terakh...

Komisi B Minta Pemprov serius sosialisasi dana pinjaman untuk pelaku UMKM

SURABAYA ( Media Bidik) - Jatim sangat apresiasi terhadap Pemprov yang mempunyai program membantu pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Jatim dengan menggelontorkan dana sebesar 400 Miliar di Bank UMKM guna memberikan bantuan kredit lunak kepada para pelaku UMKM di Jatim. Namun Chusainuddin,S.Sos Anggota Komisi B yang menangani tentang Perekonomian menilai Pemerintah provinsi masih kurang serius memberikan sosialisasi kepada masyarakat terutrama pelaku UMKM yang sebenarnya ada dana pinjaman lunak untuk mereka. " Ketika saya menjalankan Reses di Blitar,Kediri dan Tulungagung , banyak masyarakat sana tak mengetahui ada dana pinjaman lunak di Bank UMKM untuk para pelaku UMKM, karena sebenarnya jika Pemprov serius memberikan sosialisasi sampai ke tingkat desa,maka saya yakin masyarakat sangat senang sekali," ucap pria yang akrab dipanggil Gus Udin tersebut. Apalagi menyambut MEA, seharusnya pelaku UMKM sudah mengerti kalau ada dana pinjaman unt...

Dampak Cuaca Ekstrem, Dewan Desak Pemkot Monitoring Seluruh Papan Reklame

Mediabidik.com - Anggota Komisi A DPRD Surabaya Arif Fathoni meminta kepada tim reklame pemkot Surabaya, supaya melakukan monitoring dan evaluasi terhadap keberadaan seluruh papan reklame di Surabaya. Monitoring dan evaluasi itu penting dilakukan untuk mengantisipasi papan reklame yang roboh akibat cuaca ekstrem. "Monitoring itu untuk mengetahui papan reklame yang tidak berijin atau masa berlaku ijinnya sudah habis" jelasnya disela acara pertemuan Forum Pimpinan Daerah (Forpimda) Surabaya di gedung baru DPRD Surabaya, Selasa (07/01/2020). Thoni menegaskan Satpol PP harus tegas melakukan penertiban terhadap papan reklame yang ilegal itu. "Kami mendesak Satpol PP potong reklame ilegal. Kami banyak menerima informasi masyarakat akan keberadaan papan reklame yang tidak berijin" tegasnya. Pria yang juga menjabat Ketua Fraksi Partai Golkar ini menekankan, kalau penertiban itu perlu dilakukan, pasca peristiwa pohon tumbang yang mengakibatkan 2 korban meni...