Skip to main content

Komisi C Minta Dishub Kaji Ulang Amdalalin Transmart Rungkut

SURABAYA (Mediabidik) - Dampak berdiri Transmart Rungkut mendapat keluhan dari masyarakat, hal ini disebabkan kemacetan yang terjadi di jalan Kali Rungkut, Surabaya, pasca diresmikannya pusat perbelanjaan Transmart.  Hal ini ditanggapi secara serius oleh Anggota Komisi C (pembangunan) DPRD Kota Surabaya, Vincensius Awey.

Vincensius menyarankan agar masyarakat membuat kajian alternatif tentang amdal lalin terkait keberadaan Transmart. Langkah itu dilakukan apabila ada masyarakat yang masih meragukan amdal lalin yang dikeluarkan pemerintah kota.

"Keluhan masyarakat tentu ada dasarnya. Karena merekalah yang mengetahui kondisi di sana tiap harinya. Yang dulunya tidak macet, sekarang mengalami kemacetan," ujar Vincensius, Rabu (1/3/2027).

Meski demikian, ia meminta agar masyarakat tidak serta merta menuding Transmart sebagai biang kemacetan yang ada di Jalan Kali Rungkut. Hal itu untuk menjaga nama baik Kota Surabaya sebagai kota barang dan jasa.

"Kita semua bicara soal aturan. Kalau ada yang meragukan hasil kajian dari Dishub, sampaikan langsung ke dinas perhubungan. Itu langkah pertama. Kalau tidak direspon baru buat kajian alternatif," tegasnya.

Untuk kajian alternatif yang akan dilakukan, ia menyarankan menggandeng lembaga terpercaya yang telah bersertifikasi. Misalkan dengan melobatkan universitas yang sudah ahli dalam bidang tersebut.
Selanjutnya, kajian yang telah dihasilkan bisa dijadikan sebagai second opinion sekaligus pembanding kajian amdal lalin yang dikeluarkan pemerintah kota. Karena tidak menutup kemungkinan ada kekeliruan dalam kajian yang dilakukan Pemkot Surabaya.

"Masyarakat boleh meragukan hasil kajian Dishub. Tapi sekali lagi, sebelum ke arah sana ada baiknya dishub mengevaluasi kembali," saran politisi yang dikenal cukup kritis ini.

Awey juga meminta Dishub melihat secara langsung ke lapangan simpul-simpul kemacetan yang ada di kota pahlawan. Misalnya di FR A. Yani, HR Muhammad, Mayjend Sungkono dan Rungkut.

"Dishub jangan hanya menampung. Tapi benar-benar melihat di lapangan kemudian membuat  kajian yang lebih baik. Kalau tidak masyarakat yang akan dirugikan," pungkas Awey.(pan) 

Comments

Popular posts from this blog

Tahun Depan, RS BDH Dilengkapi Fasiltas Medician Nuklir

SURABAYA (Mediabidik) - Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya terus mematangkan desain dan konsep fasilitas kedokteran nuklir di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bhakti Dharma Husada (BDH). Bahkan, pemkot sudah menargetkan tahun 2020 nanti, rumah sakit itu sudah dilengkapi fasilitas tersebut. Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Surabaya, Febria Rachmanita mengatakan menurut data selama ini, pasien-pasien yang membutuhkan penanganan selalu keluar kota, terutama pasien penyakit kanker. Sebab, di Surabaya hanya ada di RSU Dr Soetomo. Makanya, Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini meminta Dinkes untuk menyediakan fasilitas kedokteran nuklir ini demi warga Kota Surabaya. "Itu lah mengapa kita buat kedokteran nuklir ini, supaya warga Surabaya tidak perlu keluar kota untuk mendapatkan pelayanan ini," kata kata Feni-sapaan Febria Rachmanita saat jumpa pers di kantor Humas Pemkot Surabaya, Rabu (23/10/2019). Menurut Feni, jumlah pederita penyakit kanker payu darah tahun 2018 mencapai 5.63

Dalih Partisipasi Masyarakat, SMAN 8 Surabaya Wajibkan Siswa Bayar Uang Iuran Rp 1,5 Juta

Mediabidik.com - Berdalih iuran partisipasi masyarakat (PM), SMAN 8 Surabaya wajibkan siswa bayar uang iuran pembangunan sekolah sebesar Rp 1,5 juta. Jika tidak membayar siswa tidak dapat ikut ujian. Hal itu diungkapkan Mujib paman dari Farida Diah Anggraeni siswa kelas X IPS 3 SMAN 8 Jalan Iskandar Muda Surabaya mengatakan, ada ponakan sekolah di SMAN 8 Surabaya diminta bayar uang perbaikan sekolah Rp.1,5 juta. "Kalau gak bayar, tidak dapat ikut ulangan," ujar Mujib, kepada BIDIK. Jumat (3/1/2020). Mujib menambahkan, akhirnya terpaksa ortu nya pinjam uang tetangga 500 ribu, agar anaknya bisa ikut ujian. "Kasihan dia sudah tidak punya ayah, ibunya saudara saya, kerja sebagai pembantu rumah tangga. Tolong dibantu mas, agar uang bisa kembali,"ungkapnya. Perihal adanya penarikan uang iuran untuk pembangunan gedung sekolah, dibenarkan oleh Atika Fadhilah siswa kelas XI saat diwawancarai. "Benar, bilangnya wajib Rp 1,5 juta dan waktu terakh

Dampak Cuaca Ekstrem, Dewan Desak Pemkot Monitoring Seluruh Papan Reklame

Mediabidik.com - Anggota Komisi A DPRD Surabaya Arif Fathoni meminta kepada tim reklame pemkot Surabaya, supaya melakukan monitoring dan evaluasi terhadap keberadaan seluruh papan reklame di Surabaya. Monitoring dan evaluasi itu penting dilakukan untuk mengantisipasi papan reklame yang roboh akibat cuaca ekstrem. "Monitoring itu untuk mengetahui papan reklame yang tidak berijin atau masa berlaku ijinnya sudah habis" jelasnya disela acara pertemuan Forum Pimpinan Daerah (Forpimda) Surabaya di gedung baru DPRD Surabaya, Selasa (07/01/2020). Thoni menegaskan Satpol PP harus tegas melakukan penertiban terhadap papan reklame yang ilegal itu. "Kami mendesak Satpol PP potong reklame ilegal. Kami banyak menerima informasi masyarakat akan keberadaan papan reklame yang tidak berijin" tegasnya. Pria yang juga menjabat Ketua Fraksi Partai Golkar ini menekankan, kalau penertiban itu perlu dilakukan, pasca peristiwa pohon tumbang yang mengakibatkan 2 korban meni