Skip to main content

Dewan Jatim Miris Lihat Infrastruktur Jalan, Jembatan Rusak dan Berlubang

SURABAYA (Mediabidik) – Hingga kini persoalan jalan rusak yang terjadi di wilayah Jawa Timur seperti sepanjang jalan di wilayah kabupaten Gresik tepatnya di daerah Betoyo sampai Manyar kondisinya memprihatinkan, pasalnya jalan tersebut belum di aspal oleh pemerintah sehingga setiap pengendara lewat situ dipastikan debunya berterbangan dan sangat menggangu pernafasan terutama bagi pengguna pengendara sepeda motor.
     
Anggota DPRD Jatim Ach.Firdaus Febrianto,SH.MM mengatakan, dirinya sangat miris melihat kondisi yang ada di kabupaten Gresik, karena sudah sering kali ia menyampaikan agar pemerintah memperhatikan jalan yang menghubungkan Betoyo hingga Manyar tersebut untuk di aspal.
     
" Sangking jenunya masyarakat menunggu tanggapan dari pemerintah, hingga akhirnya masyarakat melakukan demo stop jalan dengan harapan pemerintah segera melakukan pengaspalan jalan tersebut," terang Firdaus saat di temui di ruang kerjanya, Sabtu (18/3).
      
Namun, sepertinya  Pemprov Jatim lepas tangan terkait hal tersebut, sebab menurut pengakuan Pemprov jalan tersebut masuk rana BBPJN V Waru sehingga pemerintah pusatlah yang harus melakukan pengaspalan.
      
Sementara itu persoalan jembatan rusak masih sering dijumpai dibeberapa wilayah, semestinya pemerintah melalui instansi terkait membangun kembali jembatan-jembatan yang rusak.
     
" Keberadaan jembatan sangat penting di butuhkan masyarakat, karena salah satu akses penghubung dari desa kedesa lainnya bahkan dari wilayah ke wilayah lainnya,"tegas Anggota Komisi A DPRD Jatim. 
      
Di tambahkan Firdaus, masalah sertifikasi tanah di daerah Gresik yang mayoritas banyak berdiri perumamahan ternyata masyarakat disana kesulitan untuk mengurus HGB,  padahal mereka tinggal didaerah tersebut cukup lama 25 sampai 30 tahun tapi ternyata masih sulit mengurus dan terkesan terombang ambing.
    
"Ketika masyarakat ke BPN justru pihak BPN menyalahkan ke pihak pengembang (Developer) begitu pula sebaliknya ketika masyarakat ke pihak Developer justru BPN yang disalahkan," papar pria asli kelahiran Gresik ini.
    
Politisi asal Partai Gerindra Jatim tersebut sangat menyesalkan tindakan yang dilakukan oleh pihak BPN dan Developer, karena itu sebagai wakil rakyat saya mendesak kepada pemerintah terutama pihak BPN unuk mempermudah masyarakat yang mau mengurus HGB rumah warga. (rofik)

Comments

Popular posts from this blog

Dalih Partisipasi Masyarakat, SMAN 8 Surabaya Wajibkan Siswa Bayar Uang Iuran Rp 1,5 Juta

Mediabidik.com - Berdalih iuran partisipasi masyarakat (PM), SMAN 8 Surabaya wajibkan siswa bayar uang iuran pembangunan sekolah sebesar Rp 1,5 juta. Jika tidak membayar siswa tidak dapat ikut ujian. Hal itu diungkapkan Mujib paman dari Farida Diah Anggraeni siswa kelas X IPS 3 SMAN 8 Jalan Iskandar Muda Surabaya mengatakan, ada ponakan sekolah di SMAN 8 Surabaya diminta bayar uang perbaikan sekolah Rp.1,5 juta. "Kalau gak bayar, tidak dapat ikut ulangan," ujar Mujib, kepada BIDIK. Jumat (3/1/2020). Mujib menambahkan, akhirnya terpaksa ortu nya pinjam uang tetangga 500 ribu, agar anaknya bisa ikut ujian. "Kasihan dia sudah tidak punya ayah, ibunya saudara saya, kerja sebagai pembantu rumah tangga. Tolong dibantu mas, agar uang bisa kembali,"ungkapnya. Perihal adanya penarikan uang iuran untuk pembangunan gedung sekolah, dibenarkan oleh Atika Fadhilah siswa kelas XI saat diwawancarai. "Benar, bilangnya wajib Rp 1,5 juta dan waktu terakh

Tahun Depan, RS BDH Dilengkapi Fasiltas Medician Nuklir

SURABAYA (Mediabidik) - Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya terus mematangkan desain dan konsep fasilitas kedokteran nuklir di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bhakti Dharma Husada (BDH). Bahkan, pemkot sudah menargetkan tahun 2020 nanti, rumah sakit itu sudah dilengkapi fasilitas tersebut. Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Surabaya, Febria Rachmanita mengatakan menurut data selama ini, pasien-pasien yang membutuhkan penanganan selalu keluar kota, terutama pasien penyakit kanker. Sebab, di Surabaya hanya ada di RSU Dr Soetomo. Makanya, Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini meminta Dinkes untuk menyediakan fasilitas kedokteran nuklir ini demi warga Kota Surabaya. "Itu lah mengapa kita buat kedokteran nuklir ini, supaya warga Surabaya tidak perlu keluar kota untuk mendapatkan pelayanan ini," kata kata Feni-sapaan Febria Rachmanita saat jumpa pers di kantor Humas Pemkot Surabaya, Rabu (23/10/2019). Menurut Feni, jumlah pederita penyakit kanker payu darah tahun 2018 mencapai 5.63

Dampak Cuaca Ekstrem, Dewan Desak Pemkot Monitoring Seluruh Papan Reklame

Mediabidik.com - Anggota Komisi A DPRD Surabaya Arif Fathoni meminta kepada tim reklame pemkot Surabaya, supaya melakukan monitoring dan evaluasi terhadap keberadaan seluruh papan reklame di Surabaya. Monitoring dan evaluasi itu penting dilakukan untuk mengantisipasi papan reklame yang roboh akibat cuaca ekstrem. "Monitoring itu untuk mengetahui papan reklame yang tidak berijin atau masa berlaku ijinnya sudah habis" jelasnya disela acara pertemuan Forum Pimpinan Daerah (Forpimda) Surabaya di gedung baru DPRD Surabaya, Selasa (07/01/2020). Thoni menegaskan Satpol PP harus tegas melakukan penertiban terhadap papan reklame yang ilegal itu. "Kami mendesak Satpol PP potong reklame ilegal. Kami banyak menerima informasi masyarakat akan keberadaan papan reklame yang tidak berijin" tegasnya. Pria yang juga menjabat Ketua Fraksi Partai Golkar ini menekankan, kalau penertiban itu perlu dilakukan, pasca peristiwa pohon tumbang yang mengakibatkan 2 korban meni