Skip to main content

Komisi E Jatim Sesalkan Munculnya Naskah USBN Berbau Sarah

SURABAYA (Mediabidik) – Munculnya naskah soal Ujian Sekolah Berstandar Nasional (USBN) pada mata pelajaran PPKN yang di anggap menyudutkan suatu agama tertentu mendapat kecaman dari Komisi E DPRD Jatim yang membidangi Pendidikan, pasalnya soal tersebut tidak layak di untuk di keluarkan.
     
Wakil Ketua Komisi E  DPRD Jatim H Suli Da'im,Spd,MM merasa miris melihat soal yang berbau sarah tersebut muncul pada naskah pelajaran PPKN, dan jika ini tidak segera di hapus dikawatirkan akan memicuh perpecahan agama di negara NKRI .
    
" Saya sangat sesalkan soal tersebut mengapa kok bisa di munculkan, apakah karena lalai atau karena ada unsur lain, dan ini harus segera di ubah agar tak memicuh perpecahan antar umat beragama," terang Suli Daim saat di temui diruang kerjanya, Rabu ( 15/3).
    
Politisi asal Fraksi PAN Jatim mendesak kepada tim pembuat naskah untuk segera mencabut soal tersebut dan mengevaluasi, serta pihak komisi E minta pemerintah pusat untuk mengusut tuntas terhadap tim pembuat naskah soal yang dianggap lalai dalam tugas.
    
" Kasus ini harus segera dilacak dan bila perlu jika di temukan oknum tim pembuat naskah tersebut, pihak kepolisian harus mengusut tuntas perbuatan tersebut, karena sangat merugikan agama yang di anggap melakukan kekerasan terhadap agama lain, " paparnya.
     
Ditegaskan Suli Daim, bahwa soal yang seakan-akan mendiskriditkan agama islam ini sangat merugikan, karena ini bisa memicuh dis harmonisasi dan memperuncing antara islam dan nasrani, serta ini harus mendapat sangsi tegas dari pemerintah terhadap tim pembuat soal .
    
" Pada Soal tersebut seakan-akan islam adalah agama yang in toleran atau brutal padahal agama islam agama yang cinta damai dan ini harus segera diklarifikasikan oleh para tim pembuat naskah dihadapan publik untuk meminta maaf," pungkas pria yang akrab di sapa kang Suli ini. (rofik)
    
    

Comments

Popular posts from this blog

Dalih Partisipasi Masyarakat, SMAN 8 Surabaya Wajibkan Siswa Bayar Uang Iuran Rp 1,5 Juta

Mediabidik.com - Berdalih iuran partisipasi masyarakat (PM), SMAN 8 Surabaya wajibkan siswa bayar uang iuran pembangunan sekolah sebesar Rp 1,5 juta. Jika tidak membayar siswa tidak dapat ikut ujian. Hal itu diungkapkan Mujib paman dari Farida Diah Anggraeni siswa kelas X IPS 3 SMAN 8 Jalan Iskandar Muda Surabaya mengatakan, ada ponakan sekolah di SMAN 8 Surabaya diminta bayar uang perbaikan sekolah Rp.1,5 juta. "Kalau gak bayar, tidak dapat ikut ulangan," ujar Mujib, kepada BIDIK. Jumat (3/1/2020). Mujib menambahkan, akhirnya terpaksa ortu nya pinjam uang tetangga 500 ribu, agar anaknya bisa ikut ujian. "Kasihan dia sudah tidak punya ayah, ibunya saudara saya, kerja sebagai pembantu rumah tangga. Tolong dibantu mas, agar uang bisa kembali,"ungkapnya. Perihal adanya penarikan uang iuran untuk pembangunan gedung sekolah, dibenarkan oleh Atika Fadhilah siswa kelas XI saat diwawancarai. "Benar, bilangnya wajib Rp 1,5 juta dan waktu terakh

Tahun Depan, RS BDH Dilengkapi Fasiltas Medician Nuklir

SURABAYA (Mediabidik) - Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya terus mematangkan desain dan konsep fasilitas kedokteran nuklir di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bhakti Dharma Husada (BDH). Bahkan, pemkot sudah menargetkan tahun 2020 nanti, rumah sakit itu sudah dilengkapi fasilitas tersebut. Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Surabaya, Febria Rachmanita mengatakan menurut data selama ini, pasien-pasien yang membutuhkan penanganan selalu keluar kota, terutama pasien penyakit kanker. Sebab, di Surabaya hanya ada di RSU Dr Soetomo. Makanya, Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini meminta Dinkes untuk menyediakan fasilitas kedokteran nuklir ini demi warga Kota Surabaya. "Itu lah mengapa kita buat kedokteran nuklir ini, supaya warga Surabaya tidak perlu keluar kota untuk mendapatkan pelayanan ini," kata kata Feni-sapaan Febria Rachmanita saat jumpa pers di kantor Humas Pemkot Surabaya, Rabu (23/10/2019). Menurut Feni, jumlah pederita penyakit kanker payu darah tahun 2018 mencapai 5.63

Dampak Cuaca Ekstrem, Dewan Desak Pemkot Monitoring Seluruh Papan Reklame

Mediabidik.com - Anggota Komisi A DPRD Surabaya Arif Fathoni meminta kepada tim reklame pemkot Surabaya, supaya melakukan monitoring dan evaluasi terhadap keberadaan seluruh papan reklame di Surabaya. Monitoring dan evaluasi itu penting dilakukan untuk mengantisipasi papan reklame yang roboh akibat cuaca ekstrem. "Monitoring itu untuk mengetahui papan reklame yang tidak berijin atau masa berlaku ijinnya sudah habis" jelasnya disela acara pertemuan Forum Pimpinan Daerah (Forpimda) Surabaya di gedung baru DPRD Surabaya, Selasa (07/01/2020). Thoni menegaskan Satpol PP harus tegas melakukan penertiban terhadap papan reklame yang ilegal itu. "Kami mendesak Satpol PP potong reklame ilegal. Kami banyak menerima informasi masyarakat akan keberadaan papan reklame yang tidak berijin" tegasnya. Pria yang juga menjabat Ketua Fraksi Partai Golkar ini menekankan, kalau penertiban itu perlu dilakukan, pasca peristiwa pohon tumbang yang mengakibatkan 2 korban meni