Skip to main content

Antisipasi Kebocoran PAD, Pansus Pajak Sidak Pengelolaan Parkir di Mall dan Plaza

SURABAYA (Mediabidik) -  Inspeksi Mendadak (Sidak) yang dilakukan Pansus Pajak Daerah DPRD kota Surabaya ke tempat pengelolaan parkir di pusat perbelanjaan kota Surabaya, Mall dan Plaza Sabtu,(18/3) kemarin. Hal ini dilakukan untuk mengetahui sejauh mana pengelolaan pajak parkir di pusat perbelanjaan, dan sistem pembayarannya.

Herlina Harsono Nyoto Ketua Pansus Raperda Pajak Daerah, mengatakan, sidak yang dilakukan ingin mengetahui cara penarikan pajak pembayaran parkir di pusat perbelanjaan, apakah secara personal maupun korporasi.

"Rekan-rekan di Pansus Pajak Daerah sudah mengunjungi beberapa tempat parkir yang ada di pusat perbelanjaan, diantaranya memang melakukan cara penarikan tarif parkir dengan cara korporasi artinya, karcis diserahkan langsung ke Pemkot Surabaya dan dibayar didepan. Dan kedua adalah, sistem pajak parkir yang dikelola oleh pihak kedua."ujarnya, kepada wartawan usai sidak di Galaxi Mall-Surabaya.

Herlina menjelaskan, pembayaran pajak yang dikelola oleh pihak kedua adalah managemen Mall bekerjasama dengan pihak lain dalam mengelola manajemen parkir. Lebih lanjut Herlina mengatakan, dalam pantauannya di lapangan soal pengelolaan parkir, sepintas memang mengesankan sistem yang dikelola oleh provider parkir melalui mesin parkir seolah menyajikan laporan pajak parkir ke Pemkot secara detail.

"Tapi, kami di Pansus tidak percaya begitu saja dengan provider parkir. Sampai saat ini kami masih minta kepada pengelola parkir soal data sampling perbandingan hasil antara sistem korporasi dan provider pengelola parkir. Kami di Pansus belum bisa menyimpulkan,"terangnya.

Soal siapa yang mengelola parkir, tambah politisi Partai Demokrat Surabaya tersebut, ini salah satu objek yang akan dibuat pajak online. Artinya, Pemkot Surabaya mempunyai sistem yang terpadu memungkinkan Pemkot untuk memonitor penghasilan pajak parkir melaui online, melainkan bukan dari pihak ketiga.

Sementara itu, Adi Sutarwijono, Wakil Ketua Pansus, menambahkan, sepanjangan tahun 2016 lalu, pendapatan pajak parkir di Kota Surabaya mencapai Rp 60 miliar, dan di tahun 2017 ditargetkan pendapatan bisa mencapai Rp 66 miliar atau naik 10% dari tahun sebelumnya.

"Setiap tahun pendapatan parkir di Surabaya terus alami kenaikan, namun tidak pernah termonitor oleh Pemkot Surabaya berapa yang dimasukan ke kas daerah."ungkapnya.(pan)

Comments

Popular posts from this blog

Dalih Partisipasi Masyarakat, SMAN 8 Surabaya Wajibkan Siswa Bayar Uang Iuran Rp 1,5 Juta

Mediabidik.com - Berdalih iuran partisipasi masyarakat (PM), SMAN 8 Surabaya wajibkan siswa bayar uang iuran pembangunan sekolah sebesar Rp 1,5 juta. Jika tidak membayar siswa tidak dapat ikut ujian. Hal itu diungkapkan Mujib paman dari Farida Diah Anggraeni siswa kelas X IPS 3 SMAN 8 Jalan Iskandar Muda Surabaya mengatakan, ada ponakan sekolah di SMAN 8 Surabaya diminta bayar uang perbaikan sekolah Rp.1,5 juta. "Kalau gak bayar, tidak dapat ikut ulangan," ujar Mujib, kepada BIDIK. Jumat (3/1/2020). Mujib menambahkan, akhirnya terpaksa ortu nya pinjam uang tetangga 500 ribu, agar anaknya bisa ikut ujian. "Kasihan dia sudah tidak punya ayah, ibunya saudara saya, kerja sebagai pembantu rumah tangga. Tolong dibantu mas, agar uang bisa kembali,"ungkapnya. Perihal adanya penarikan uang iuran untuk pembangunan gedung sekolah, dibenarkan oleh Atika Fadhilah siswa kelas XI saat diwawancarai. "Benar, bilangnya wajib Rp 1,5 juta dan waktu terakh

Tahun Depan, RS BDH Dilengkapi Fasiltas Medician Nuklir

SURABAYA (Mediabidik) - Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya terus mematangkan desain dan konsep fasilitas kedokteran nuklir di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bhakti Dharma Husada (BDH). Bahkan, pemkot sudah menargetkan tahun 2020 nanti, rumah sakit itu sudah dilengkapi fasilitas tersebut. Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Surabaya, Febria Rachmanita mengatakan menurut data selama ini, pasien-pasien yang membutuhkan penanganan selalu keluar kota, terutama pasien penyakit kanker. Sebab, di Surabaya hanya ada di RSU Dr Soetomo. Makanya, Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini meminta Dinkes untuk menyediakan fasilitas kedokteran nuklir ini demi warga Kota Surabaya. "Itu lah mengapa kita buat kedokteran nuklir ini, supaya warga Surabaya tidak perlu keluar kota untuk mendapatkan pelayanan ini," kata kata Feni-sapaan Febria Rachmanita saat jumpa pers di kantor Humas Pemkot Surabaya, Rabu (23/10/2019). Menurut Feni, jumlah pederita penyakit kanker payu darah tahun 2018 mencapai 5.63

Dampak Cuaca Ekstrem, Dewan Desak Pemkot Monitoring Seluruh Papan Reklame

Mediabidik.com - Anggota Komisi A DPRD Surabaya Arif Fathoni meminta kepada tim reklame pemkot Surabaya, supaya melakukan monitoring dan evaluasi terhadap keberadaan seluruh papan reklame di Surabaya. Monitoring dan evaluasi itu penting dilakukan untuk mengantisipasi papan reklame yang roboh akibat cuaca ekstrem. "Monitoring itu untuk mengetahui papan reklame yang tidak berijin atau masa berlaku ijinnya sudah habis" jelasnya disela acara pertemuan Forum Pimpinan Daerah (Forpimda) Surabaya di gedung baru DPRD Surabaya, Selasa (07/01/2020). Thoni menegaskan Satpol PP harus tegas melakukan penertiban terhadap papan reklame yang ilegal itu. "Kami mendesak Satpol PP potong reklame ilegal. Kami banyak menerima informasi masyarakat akan keberadaan papan reklame yang tidak berijin" tegasnya. Pria yang juga menjabat Ketua Fraksi Partai Golkar ini menekankan, kalau penertiban itu perlu dilakukan, pasca peristiwa pohon tumbang yang mengakibatkan 2 korban meni