Skip to main content

Wakil Ketua DPRD Surabaya Desak Pemkot Ambil Alih Aset Sekolah Milik Swasta

Dharmawan (Aden) Wakil ketua DPRD Surabaya
SURABAYA (Mediabidik) - Lahan sekolah (SD, SMP) yang ada di Surabaya ternyata masih ada yang dimiliki pihak lain baik perorangan maupun instansi. Pasalnya, jika aset sekolah bukan milik Pemkot, maka sewaktu waktu lahan tersebut bisa diambil oleh pemilik yang sah, dan jika ini terjadi maka anak didik akan terlantar.

Hal itu disampaikan Wakil Ketua DPRD Kota Surabaya, Dharmawan atau yang akrab dipanggil Aden mengatakan, pemerintah kota Surabaya harus segera memetakan mana saja aset sekolah yang bukan miliki pemkot harus segera dibeli dan diambil alih menjadi milik pemkot Surabaya.

"Aset sekolah merupakan problem pendidikan, dan kalau memang soal pendidikan pemkot Surabaya harus segera menindaklanjuti, jika suatu saat pemilik lahan sekolah mengambil alih maka harus ada relokasi, agar anak didik tidak terlantar karena menunggu gedung sekolah yang baru."ujar Aden, Selasa (21/03/17).

Ia menjelaskan, dalam persoalan aset lahan sekolah, jika sekolah tersebut seperti SD tidak memiliki lahan. Maka paling tidak ada lahan disekitar sekolah yang lama yang memungkinkan bisa dibeli oleh Pemkot. Dirinya menyarankan, lebih baik Pemkot segera membeli lahan sekolah yang asetnya dimiliki orang lain agar kedepannya tidak menjadi problem. "Anggarannya kan sudah ada."tegasnya.

Lebih lanjut Dharmawan mengatakan, dalam hal pembelihan lahan sekolah lebih bagus jika Pemkot membelinya menjadi satu area dengan instansi lainnya seperti, di Dukuh Menanggal. Dimana di area tersebut semuanya menjadi satu, ada Kantor Kelurahan, ada UPT Pajak, dan Sekolahan. "Kalau mau jadi satu area seperti ini ya ngak papa, yang penting jangan mengganggu proses belajar anak-anak itu sendiri."kata Politisi Partai Gerindra Surabaya tersebut.

Saat ditanya apakah perlu konsultasi ke anggota dewan jika pemkot Surabaya ingin membeli lahan sekolah yang masih dimiliki pihak lain, Aden (sapaan akrabnya) mengatakan, tidak perlu lagi karena sudah ada tupoksinya soal anggaran pendidikan, dan memang anggarannya sudah ada.

Aden menjelaskan, jika pemkot Surabaya bisa bangun lapangan Hoki, Jembatan Kenjeran yang untuk kebutuhan swasta melainkan bukan untuk pendidikan atau masyarakat, ditambah rencana bangun Buffer Zone di Benowo dengan nilai 100 miliar rupiah, maka dirinya yakin pemkot memiliki dana yang cukup untuk aset pendidikan.

"Masak soal aset sekolah pemkot tidak bisa membeli, ya ngak mungkin lah. Walikota Surabaya Tri Risma Harini kan konsen terhadap dunia pendidikan anak, ya pasti bisa lah."ungkapnya. (pan)

Comments

Popular posts from this blog

Tahun Depan, RS BDH Dilengkapi Fasiltas Medician Nuklir

SURABAYA (Mediabidik) - Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya terus mematangkan desain dan konsep fasilitas kedokteran nuklir di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bhakti Dharma Husada (BDH). Bahkan, pemkot sudah menargetkan tahun 2020 nanti, rumah sakit itu sudah dilengkapi fasilitas tersebut. Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Surabaya, Febria Rachmanita mengatakan menurut data selama ini, pasien-pasien yang membutuhkan penanganan selalu keluar kota, terutama pasien penyakit kanker. Sebab, di Surabaya hanya ada di RSU Dr Soetomo. Makanya, Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini meminta Dinkes untuk menyediakan fasilitas kedokteran nuklir ini demi warga Kota Surabaya. "Itu lah mengapa kita buat kedokteran nuklir ini, supaya warga Surabaya tidak perlu keluar kota untuk mendapatkan pelayanan ini," kata kata Feni-sapaan Febria Rachmanita saat jumpa pers di kantor Humas Pemkot Surabaya, Rabu (23/10/2019). Menurut Feni, jumlah pederita penyakit kanker payu darah tahun 2018 mencapai 5.63

Dalih Partisipasi Masyarakat, SMAN 8 Surabaya Wajibkan Siswa Bayar Uang Iuran Rp 1,5 Juta

Mediabidik.com - Berdalih iuran partisipasi masyarakat (PM), SMAN 8 Surabaya wajibkan siswa bayar uang iuran pembangunan sekolah sebesar Rp 1,5 juta. Jika tidak membayar siswa tidak dapat ikut ujian. Hal itu diungkapkan Mujib paman dari Farida Diah Anggraeni siswa kelas X IPS 3 SMAN 8 Jalan Iskandar Muda Surabaya mengatakan, ada ponakan sekolah di SMAN 8 Surabaya diminta bayar uang perbaikan sekolah Rp.1,5 juta. "Kalau gak bayar, tidak dapat ikut ulangan," ujar Mujib, kepada BIDIK. Jumat (3/1/2020). Mujib menambahkan, akhirnya terpaksa ortu nya pinjam uang tetangga 500 ribu, agar anaknya bisa ikut ujian. "Kasihan dia sudah tidak punya ayah, ibunya saudara saya, kerja sebagai pembantu rumah tangga. Tolong dibantu mas, agar uang bisa kembali,"ungkapnya. Perihal adanya penarikan uang iuran untuk pembangunan gedung sekolah, dibenarkan oleh Atika Fadhilah siswa kelas XI saat diwawancarai. "Benar, bilangnya wajib Rp 1,5 juta dan waktu terakh

Dampak Cuaca Ekstrem, Dewan Desak Pemkot Monitoring Seluruh Papan Reklame

Mediabidik.com - Anggota Komisi A DPRD Surabaya Arif Fathoni meminta kepada tim reklame pemkot Surabaya, supaya melakukan monitoring dan evaluasi terhadap keberadaan seluruh papan reklame di Surabaya. Monitoring dan evaluasi itu penting dilakukan untuk mengantisipasi papan reklame yang roboh akibat cuaca ekstrem. "Monitoring itu untuk mengetahui papan reklame yang tidak berijin atau masa berlaku ijinnya sudah habis" jelasnya disela acara pertemuan Forum Pimpinan Daerah (Forpimda) Surabaya di gedung baru DPRD Surabaya, Selasa (07/01/2020). Thoni menegaskan Satpol PP harus tegas melakukan penertiban terhadap papan reklame yang ilegal itu. "Kami mendesak Satpol PP potong reklame ilegal. Kami banyak menerima informasi masyarakat akan keberadaan papan reklame yang tidak berijin" tegasnya. Pria yang juga menjabat Ketua Fraksi Partai Golkar ini menekankan, kalau penertiban itu perlu dilakukan, pasca peristiwa pohon tumbang yang mengakibatkan 2 korban meni