Skip to main content

Awi : Okupansi Hotel yang Disebutkan PHRI Tidak Sesuai Fakta

SURABAYA (Mediabidik) – Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) meminta pemerintah kota (Pemkot) Surabaya menurunkan besaran pajak hotel yang dikenakan kepada mereka. Alasannya, menurut Ketua PHRI Jatim, Heri Siswanto, Jumat (17/3) saat ini persaingan hotel cukup ketat. Pasalnya jumlah hotel di kota Pahlawan saat ini sebanyak 260 hotel. Sedangkan, okupansi (jumlah pengunjung) justru menurun. "Sekarang ini persaingan antar hotel kuat sekali," paparnya.

Heri menyatakan besaran pajak hotel di Surabaya lebih besar dibandingkan dengan beberapa negara lain. Ia menyebutkan, pajak hotel di Malaysia hanya 5 persen, Singapura 7 persen, bahkan Australia hanya 0 persen.
"Mereka buktinya maju, tak lesu seperti kita," katanya.

Ia menilai, Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan (DPPK) memanfaatkan ketentuan yang terdapat pada UU 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, bahwa setinggi-tingginya besaran pajak yang dikenakan sekitar 10 persen.

Sementara mengenai pajak parkir, Heri mengaku keberatan jika hotel yang tak mengenakan tarif parkir tetap dikenakan pajak parkir sekitar 20 persen. Pasalnya, area parkir yag disediakan pihak hotel merupakan bagian dari fasilitas kepada para tamu. Untuk itu, beberapa hotel, seperti Shangrila, Windam dan Majapahit tak mengenakan tarif parkir.
"Mestinya yang dikenakan pihak ketiga yang mengelola parkir," paparnya.

Heri mengakui, di beberapa hotel, area parkir yang ada dikelola oleh pihak ketiga. Namun menurutnya, besaran pendapatan yang didapat pihak hotel, cukup kecil, di kisaran 7 -10 persen.
"Itu pun hanya untuk maintenance," tutur Heri.

Menanggapi aspirasi PHRI, Sekretaris Pansus Pajak Daerah DPRD Surabaya, Adi Sutarwijono mengatakan, bahwa okupansi hotel yang disebutkan PHRI tak sesuai fakta yang ada. Karena investasi perhotelan di Surabaya justru meningkat. Buktinya PAD yang masuk ke pemerintah kota setiap tahun meningkat. " Tahun 2014 sebesar 181 M, 2015 menc:apai 187 M, kemudian 2016 sekitar 216," katanya.

Sementara jika perbandingannya, dengan negara lain, Adi menyatakan, bahwa NKRI bekerja berdasarkan UU yang ada, yakni UU 28 Tahun 2009. Namun demikian, untuk pajak parkir, pansus masih menelaah, apakah dipisah dengan pajak hotel atau disatukan, karena masuk dalam kelengkapan hotel, seperti restoran dan fasilitas lainnya. (pan)

Comments

Popular posts from this blog

Dalih Partisipasi Masyarakat, SMAN 8 Surabaya Wajibkan Siswa Bayar Uang Iuran Rp 1,5 Juta

Mediabidik.com - Berdalih iuran partisipasi masyarakat (PM), SMAN 8 Surabaya wajibkan siswa bayar uang iuran pembangunan sekolah sebesar Rp 1,5 juta. Jika tidak membayar siswa tidak dapat ikut ujian. Hal itu diungkapkan Mujib paman dari Farida Diah Anggraeni siswa kelas X IPS 3 SMAN 8 Jalan Iskandar Muda Surabaya mengatakan, ada ponakan sekolah di SMAN 8 Surabaya diminta bayar uang perbaikan sekolah Rp.1,5 juta. "Kalau gak bayar, tidak dapat ikut ulangan," ujar Mujib, kepada BIDIK. Jumat (3/1/2020). Mujib menambahkan, akhirnya terpaksa ortu nya pinjam uang tetangga 500 ribu, agar anaknya bisa ikut ujian. "Kasihan dia sudah tidak punya ayah, ibunya saudara saya, kerja sebagai pembantu rumah tangga. Tolong dibantu mas, agar uang bisa kembali,"ungkapnya. Perihal adanya penarikan uang iuran untuk pembangunan gedung sekolah, dibenarkan oleh Atika Fadhilah siswa kelas XI saat diwawancarai. "Benar, bilangnya wajib Rp 1,5 juta dan waktu terakh

Tahun Depan, RS BDH Dilengkapi Fasiltas Medician Nuklir

SURABAYA (Mediabidik) - Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya terus mematangkan desain dan konsep fasilitas kedokteran nuklir di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bhakti Dharma Husada (BDH). Bahkan, pemkot sudah menargetkan tahun 2020 nanti, rumah sakit itu sudah dilengkapi fasilitas tersebut. Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Surabaya, Febria Rachmanita mengatakan menurut data selama ini, pasien-pasien yang membutuhkan penanganan selalu keluar kota, terutama pasien penyakit kanker. Sebab, di Surabaya hanya ada di RSU Dr Soetomo. Makanya, Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini meminta Dinkes untuk menyediakan fasilitas kedokteran nuklir ini demi warga Kota Surabaya. "Itu lah mengapa kita buat kedokteran nuklir ini, supaya warga Surabaya tidak perlu keluar kota untuk mendapatkan pelayanan ini," kata kata Feni-sapaan Febria Rachmanita saat jumpa pers di kantor Humas Pemkot Surabaya, Rabu (23/10/2019). Menurut Feni, jumlah pederita penyakit kanker payu darah tahun 2018 mencapai 5.63

Dampak Cuaca Ekstrem, Dewan Desak Pemkot Monitoring Seluruh Papan Reklame

Mediabidik.com - Anggota Komisi A DPRD Surabaya Arif Fathoni meminta kepada tim reklame pemkot Surabaya, supaya melakukan monitoring dan evaluasi terhadap keberadaan seluruh papan reklame di Surabaya. Monitoring dan evaluasi itu penting dilakukan untuk mengantisipasi papan reklame yang roboh akibat cuaca ekstrem. "Monitoring itu untuk mengetahui papan reklame yang tidak berijin atau masa berlaku ijinnya sudah habis" jelasnya disela acara pertemuan Forum Pimpinan Daerah (Forpimda) Surabaya di gedung baru DPRD Surabaya, Selasa (07/01/2020). Thoni menegaskan Satpol PP harus tegas melakukan penertiban terhadap papan reklame yang ilegal itu. "Kami mendesak Satpol PP potong reklame ilegal. Kami banyak menerima informasi masyarakat akan keberadaan papan reklame yang tidak berijin" tegasnya. Pria yang juga menjabat Ketua Fraksi Partai Golkar ini menekankan, kalau penertiban itu perlu dilakukan, pasca peristiwa pohon tumbang yang mengakibatkan 2 korban meni