Skip to main content

Antisipasi Demo 20 Maret, Dishub Surabaya Gandeng Polrestabes

SURABAYA (Mediabidik) – Maraknya aksi demo berujung bentrok antar penguna jasa angkutan umum dan Angkutan berbasis online ahkir-ahkir ini membuat resah masyarakat Jawa Timur.  Seperti yang terjadi di Jakarta dan Bandung beberapa waktu lalu.

Untuk mengantisipasi hal tersebut agar tidak terjadi di wilayah Jawa Timur khusunya kota Surabaya, Dinas Perhubungan kota Surabaya bersama Dinas Perhubungan Jatim mengelar audensi dengan Kapolrestabes Surabaya AKBP M.Iqbal yang bertempat di kantor Polrestabes jalan Sikatan No 1 Surabaya, Kamis (1/3).

Kadishub kota Surabaya Irvan Wahyu Drajat mengatakan," Dishub Surabaya bersama Dishub Jatim lakukan audensi dengan Polrestabes Surabaya, terkait  keamanan kota Surabaya agar kondusif,"terang Irvan, Rabu (15/3).

Irvan menegaskan," Tujuan aduensi tersebut, untuk mengantisipasi unjuk rasa damai seluruh angkutan umum pada tanggal 20 Maret besok, agar tidak terjadi anarkis, seperti yang terjadi di Jakarta dan Bandung, karena Kapolrestabes ingin Surabaya aman dan Kondusif,"tegasnya.

Irvan menambahkan,"Karena dari dulu semua angkutan umum harus berbadan hukum, baik itu PT, BUMD, BUMN dan Koperasi, untuk ijin angkutan yang mengeluarkan Dishub Jatim,"imbuhnya. 

Perlu diketahui, demo damai yang akan digelar pada tanggal 20 Maret, Senin depan akan di ikuti 100 angkutan umum yang tergabung dalam Serikat Pekerja Transportasi Indonesia (SPTI) yang berada dibawah naungan Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) dan sudah mendapat ijin dari Polrestabes Suraabaya. (pan)

Comments

Popular posts from this blog

Dalih Partisipasi Masyarakat, SMAN 8 Surabaya Wajibkan Siswa Bayar Uang Iuran Rp 1,5 Juta

Mediabidik.com - Berdalih iuran partisipasi masyarakat (PM), SMAN 8 Surabaya wajibkan siswa bayar uang iuran pembangunan sekolah sebesar Rp 1,5 juta. Jika tidak membayar siswa tidak dapat ikut ujian. Hal itu diungkapkan Mujib paman dari Farida Diah Anggraeni siswa kelas X IPS 3 SMAN 8 Jalan Iskandar Muda Surabaya mengatakan, ada ponakan sekolah di SMAN 8 Surabaya diminta bayar uang perbaikan sekolah Rp.1,5 juta. "Kalau gak bayar, tidak dapat ikut ulangan," ujar Mujib, kepada BIDIK. Jumat (3/1/2020). Mujib menambahkan, akhirnya terpaksa ortu nya pinjam uang tetangga 500 ribu, agar anaknya bisa ikut ujian. "Kasihan dia sudah tidak punya ayah, ibunya saudara saya, kerja sebagai pembantu rumah tangga. Tolong dibantu mas, agar uang bisa kembali,"ungkapnya. Perihal adanya penarikan uang iuran untuk pembangunan gedung sekolah, dibenarkan oleh Atika Fadhilah siswa kelas XI saat diwawancarai. "Benar, bilangnya wajib Rp 1,5 juta dan waktu terakh

Tahun Depan, RS BDH Dilengkapi Fasiltas Medician Nuklir

SURABAYA (Mediabidik) - Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya terus mematangkan desain dan konsep fasilitas kedokteran nuklir di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bhakti Dharma Husada (BDH). Bahkan, pemkot sudah menargetkan tahun 2020 nanti, rumah sakit itu sudah dilengkapi fasilitas tersebut. Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Surabaya, Febria Rachmanita mengatakan menurut data selama ini, pasien-pasien yang membutuhkan penanganan selalu keluar kota, terutama pasien penyakit kanker. Sebab, di Surabaya hanya ada di RSU Dr Soetomo. Makanya, Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini meminta Dinkes untuk menyediakan fasilitas kedokteran nuklir ini demi warga Kota Surabaya. "Itu lah mengapa kita buat kedokteran nuklir ini, supaya warga Surabaya tidak perlu keluar kota untuk mendapatkan pelayanan ini," kata kata Feni-sapaan Febria Rachmanita saat jumpa pers di kantor Humas Pemkot Surabaya, Rabu (23/10/2019). Menurut Feni, jumlah pederita penyakit kanker payu darah tahun 2018 mencapai 5.63

Dampak Cuaca Ekstrem, Dewan Desak Pemkot Monitoring Seluruh Papan Reklame

Mediabidik.com - Anggota Komisi A DPRD Surabaya Arif Fathoni meminta kepada tim reklame pemkot Surabaya, supaya melakukan monitoring dan evaluasi terhadap keberadaan seluruh papan reklame di Surabaya. Monitoring dan evaluasi itu penting dilakukan untuk mengantisipasi papan reklame yang roboh akibat cuaca ekstrem. "Monitoring itu untuk mengetahui papan reklame yang tidak berijin atau masa berlaku ijinnya sudah habis" jelasnya disela acara pertemuan Forum Pimpinan Daerah (Forpimda) Surabaya di gedung baru DPRD Surabaya, Selasa (07/01/2020). Thoni menegaskan Satpol PP harus tegas melakukan penertiban terhadap papan reklame yang ilegal itu. "Kami mendesak Satpol PP potong reklame ilegal. Kami banyak menerima informasi masyarakat akan keberadaan papan reklame yang tidak berijin" tegasnya. Pria yang juga menjabat Ketua Fraksi Partai Golkar ini menekankan, kalau penertiban itu perlu dilakukan, pasca peristiwa pohon tumbang yang mengakibatkan 2 korban meni