SURABAYA (Mediabidik) – Agustin Polina Ketua Komisi D DPRD Surabaya, mengapresiasi rencana Walikota Surabaya Tri Rismaharini yang ingin memberikan jaminan pensiun untuk seluruh pekerja yang ber-KTP Surabaya. Namun demikian. ia mempertanyakan apakah langkah tersebut diperkenankan secara hukum.
"Karena pekerja tersebut harus bekerja di suatu perusahaan tersebut baru diberi tunjangan hari tua, kecelakaan kerja dan sebagainya," paparnya, Jumat (24/3).
Di sisi lain, menurutnya, alokasi anggarannya juga harus diperhitungkan. Mulai dari persentase jaminan pensiun dari gaji para pekerja, hingga berapa banyak yang harus mendapatkan tunjangan itu.
"Meskipun nilainya tak seberapa, hanya sekitar beberapa persen dari gaji pekerja tersebut," katanya.
Agustin mengharapkan, rencana pemberian tunjangan pensiun agar dipertimbangkan secara matang. Pasalnya, beberapa tahun sebelumnya rencana kalangan dewan yang ingin mengalokasikan dana kerohiman bagi masyarakat miskin yang keluarga meninggal tak pernah bisa direalisasikan.
"Padahal, daerah lain bisa dengan mengunakan SKTM, melalui RT/RW bisa dibantu sampai Rp.1 juta," tuturnya.
Politisi PDI Perjuangan ini mengungkapkan, sebenarnya masih banyak persoalan yang membutuhkan dukungan alokasi anggaran dari pemerintah kota. Ia mencontohkan, masalah bantuan untuk siswa SMA/SMK. Pasalnya, rencana pemberian bantuan biaya pendidikan hingga saat ini belum bisa diwujudkan. Karena menunggu hasil gugatan ke MK.
"Padahal sesuai UUD 45, anak sekolah menjadi tanggungan negara," tuturnya.
Agustin Poliana menambahkan, masalah sosial lainnnya yang perlu mendapatkan perhatian adalah pemberian maka untuk para lansia, penyandang cacat dan anak yatim piatu. Dari 65 ribu jumlah lansia di Surabaya, yang mendapatkan makanan dari pemerintah kota hanya sekitar 11 ribu orang, dengan alasan anggaran yang tak mencukupi. Di sisi lain, anak yatim yang mendapatkan bantuan juga dibatasi, usia 5- 18 tahun. Total anggaran yang dilaokasikan Rp.103 milliar/tahun.
"Bagaimana kalau orang tuanya meninggal saat dilahirkan?." tanyanya.
Ia menambahkan, pemberian makanan kepada para lansia, anak yatim dan penyandang cacat hanya sekali dalam sehari. Ia berharap dari jumlah penerima makanan yang jumlahnya sekitar 26 ribu orang kuotanya bisa ditambah.
"Misalkan, untuk lansia, minimal 50 persen yang diberi," harap Anggota dewan yang akrab disapa Titin.
Untuk itu, Agustin meminta pemerintah kota memperhitungkan secara detail alokasi anggaran yang dibutuhkan, jika berencana memberikan tunjangan pensiun bagi warganya. Pasalnya, ia mengungkapkan, pada tahun 2017 ini, APBD kota mengalami defisit hingga beberapa milyar.
"Dua tahun ini saja, anggaran makanan dan minuman di pemerintah kota dikurangi belanjanya, apa juga kurangi lainnya kita gak tahu," katanya.
Ia berharap. jika tunjangan pensiun tersebut direalisasikna, tak mengurangi kebutuhan lainnya. Meski ia mengakui, gagasan tersebut juga memberi manfaat bagi warga Surabaya. (pan)
Comments
Post a Comment