Skip to main content

P3T Desak Pemkot Segera Revitalisasi Pasar Tunjungan

SURABAYA (Mediabidik) - Perkumpulan Pedagang Pasar Tunjungan (P3T) mendesak pemerintah kota (Pemkot) Surabaya serius dalam memperhatikan kondisi pasar Surabaya, yang sejauh ini hanya di berikan janji palsu untuk proses revitalisasi yang tidak pernah terealisasi. 

Sementara pedagang tetap di tuntut untuk membayar retribusi ke PD Pasar Surya, dalam pressconfrense dengan media, Kamis (3/1/2019). Para pedagang ini menuntut walikota Surabaya berjanji untuk melakukan revitalisasi dan menghidupkan Pasar Tunjungan.

Berdasarkan fakta dilapangan sudah 2 tahun berlalu, tidak ada sedikitpun tanda tanda akan adanya proses revitalisasi seperti yang di janjikan. Sehingga dari 80 jumlah pedagang yang kini tersisa 10 pedagang harus bertahan dengan kondisi pasar yang kumuh, minim penerangan, PDAM dan fasilitas pada umumnya yang memicu sepinya konseumen.

Ahmad Busiri Ketua KPPS mengatakan, kondisi yang mengenaskan inj sudah berlangsung lebih dari 10 tahun, tak jelas apa yang mau dilakukan pemerintah kota Surabaya, begitu juga PD Pasar Surya BUMD pemkot Surabaya yang bertugas mengelola seluruh pasar di kota Surabaya dan membina para pedagang.

"Ketidak jelasan tersebut kian memicu kegeraman pedagang yang takut kehilangan stand mereka, jika tak membayar retribusi yang ditarik PD Pasar tiap bulannya. Meski kondisi pasar mati suri, kekhawatiran inilah yang dirasakan Lindayani salah satu pedagang yang pernah berjualan di pasar ini sejak tahun 78 silam," terangnya.

Di waktu yamg sama Lindayani salah satu pedagang pasar Tunjungan mengungkapkan, tak hanya retribusi pasar namun pedagang juga merasa keberatan atas aturan baru pada awal 2018 lalu. Dimana pedagang juga di bebani pph 10 persen." Situasi ini lah yang dianggap bahwa pemerintah kota Surabaya dan PD Pasar Surya secara pelan pelan memeras pedagang yang kondisi penjualannya mati suri lantaran tidak ditunjangnya dengan kondisi pasar yang layak." ungkapnya.

Untuk itu pihaknya mendesak walikota Surabaya Tri Rismaharini untuk lebih memperhatikan kondisi pasar tradisional untuk membantu menghidupkan perekonomian dan membantu memenuhi kebutuhan masyarakat menengah ke bawah.(pan)

Comments

Popular posts from this blog

Tahun Depan, RS BDH Dilengkapi Fasiltas Medician Nuklir

SURABAYA (Mediabidik) - Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya terus mematangkan desain dan konsep fasilitas kedokteran nuklir di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bhakti Dharma Husada (BDH). Bahkan, pemkot sudah menargetkan tahun 2020 nanti, rumah sakit itu sudah dilengkapi fasilitas tersebut. Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Surabaya, Febria Rachmanita mengatakan menurut data selama ini, pasien-pasien yang membutuhkan penanganan selalu keluar kota, terutama pasien penyakit kanker. Sebab, di Surabaya hanya ada di RSU Dr Soetomo. Makanya, Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini meminta Dinkes untuk menyediakan fasilitas kedokteran nuklir ini demi warga Kota Surabaya. "Itu lah mengapa kita buat kedokteran nuklir ini, supaya warga Surabaya tidak perlu keluar kota untuk mendapatkan pelayanan ini," kata kata Feni-sapaan Febria Rachmanita saat jumpa pers di kantor Humas Pemkot Surabaya, Rabu (23/10/2019). Menurut Feni, jumlah pederita penyakit kanker payu darah tahun 2018 mencapai 5.63

Dalih Partisipasi Masyarakat, SMAN 8 Surabaya Wajibkan Siswa Bayar Uang Iuran Rp 1,5 Juta

Mediabidik.com - Berdalih iuran partisipasi masyarakat (PM), SMAN 8 Surabaya wajibkan siswa bayar uang iuran pembangunan sekolah sebesar Rp 1,5 juta. Jika tidak membayar siswa tidak dapat ikut ujian. Hal itu diungkapkan Mujib paman dari Farida Diah Anggraeni siswa kelas X IPS 3 SMAN 8 Jalan Iskandar Muda Surabaya mengatakan, ada ponakan sekolah di SMAN 8 Surabaya diminta bayar uang perbaikan sekolah Rp.1,5 juta. "Kalau gak bayar, tidak dapat ikut ulangan," ujar Mujib, kepada BIDIK. Jumat (3/1/2020). Mujib menambahkan, akhirnya terpaksa ortu nya pinjam uang tetangga 500 ribu, agar anaknya bisa ikut ujian. "Kasihan dia sudah tidak punya ayah, ibunya saudara saya, kerja sebagai pembantu rumah tangga. Tolong dibantu mas, agar uang bisa kembali,"ungkapnya. Perihal adanya penarikan uang iuran untuk pembangunan gedung sekolah, dibenarkan oleh Atika Fadhilah siswa kelas XI saat diwawancarai. "Benar, bilangnya wajib Rp 1,5 juta dan waktu terakh

Dampak Cuaca Ekstrem, Dewan Desak Pemkot Monitoring Seluruh Papan Reklame

Mediabidik.com - Anggota Komisi A DPRD Surabaya Arif Fathoni meminta kepada tim reklame pemkot Surabaya, supaya melakukan monitoring dan evaluasi terhadap keberadaan seluruh papan reklame di Surabaya. Monitoring dan evaluasi itu penting dilakukan untuk mengantisipasi papan reklame yang roboh akibat cuaca ekstrem. "Monitoring itu untuk mengetahui papan reklame yang tidak berijin atau masa berlaku ijinnya sudah habis" jelasnya disela acara pertemuan Forum Pimpinan Daerah (Forpimda) Surabaya di gedung baru DPRD Surabaya, Selasa (07/01/2020). Thoni menegaskan Satpol PP harus tegas melakukan penertiban terhadap papan reklame yang ilegal itu. "Kami mendesak Satpol PP potong reklame ilegal. Kami banyak menerima informasi masyarakat akan keberadaan papan reklame yang tidak berijin" tegasnya. Pria yang juga menjabat Ketua Fraksi Partai Golkar ini menekankan, kalau penertiban itu perlu dilakukan, pasca peristiwa pohon tumbang yang mengakibatkan 2 korban meni