Sementara pedagang tetap di tuntut untuk membayar retribusi ke PD Pasar Surya, dalam pressconfrense dengan media, Kamis (3/1/2019). Para pedagang ini menuntut walikota Surabaya berjanji untuk melakukan revitalisasi dan menghidupkan Pasar Tunjungan.
Berdasarkan fakta dilapangan sudah 2 tahun berlalu, tidak ada sedikitpun tanda tanda akan adanya proses revitalisasi seperti yang di janjikan. Sehingga dari 80 jumlah pedagang yang kini tersisa 10 pedagang harus bertahan dengan kondisi pasar yang kumuh, minim penerangan, PDAM dan fasilitas pada umumnya yang memicu sepinya konseumen.
Ahmad Busiri Ketua KPPS mengatakan, kondisi yang mengenaskan inj sudah berlangsung lebih dari 10 tahun, tak jelas apa yang mau dilakukan pemerintah kota Surabaya, begitu juga PD Pasar Surya BUMD pemkot Surabaya yang bertugas mengelola seluruh pasar di kota Surabaya dan membina para pedagang.
"Ketidak jelasan tersebut kian memicu kegeraman pedagang yang takut kehilangan stand mereka, jika tak membayar retribusi yang ditarik PD Pasar tiap bulannya. Meski kondisi pasar mati suri, kekhawatiran inilah yang dirasakan Lindayani salah satu pedagang yang pernah berjualan di pasar ini sejak tahun 78 silam," terangnya.
Di waktu yamg sama Lindayani salah satu pedagang pasar Tunjungan mengungkapkan, tak hanya retribusi pasar namun pedagang juga merasa keberatan atas aturan baru pada awal 2018 lalu. Dimana pedagang juga di bebani pph 10 persen." Situasi ini lah yang dianggap bahwa pemerintah kota Surabaya dan PD Pasar Surya secara pelan pelan memeras pedagang yang kondisi penjualannya mati suri lantaran tidak ditunjangnya dengan kondisi pasar yang layak." ungkapnya.
Untuk itu pihaknya mendesak walikota Surabaya Tri Rismaharini untuk lebih memperhatikan kondisi pasar tradisional untuk membantu menghidupkan perekonomian dan membantu memenuhi kebutuhan masyarakat menengah ke bawah.(pan)
Comments
Post a Comment