Hal itu disampaikan Direktur Utama PDAM Surya Sembada Surabaya, Mujiaman Sukirno, pihaknya menyampaikan dalam pelaksanaan lelang hingga pengerjaan berjalan dengan baik. Hanya saja dalam pelaksanaan ada oknum pegawainya yang memeras kontraktor sehingga berdampak masalah hukum.
"Pada prosesnya tidak ada masalah. Masalah hukum ini karena ada oknum yang memeras kontraktor yang mengerjakan proyek PDAM," kata Muijiaman, Rabu (9/1/2019).
Menurut Mujiaman, pihaknya sudah kooperatif saat proses hukum berjalan diantaranya memberikan semua data dan berkas yang dibutuhkan untuk pemeriksaan. Saat ini pihaknya masih melakukan konsultasi terkait upaya pendampingan hukum.
"Kita masih konsultasi mengenai hak-hak karyawan dalam pendampingan hukum. Kita masih diskusikan terkait kewajiban perusahaan terhadap kasus ini," tegas Mujiaman.
Mujiaman menjelaskan bahwa proyek tersebut terjadi pada tahun 2017 atau ketika dirinya awal menjabat. Karena itu pihaknya mengaku tidak mengikuti pelaksanaan proyek tersebut secara penuh karena tidak tau dari awal. Sejak menjabat, Mujiaman mengaku sudah menerapkan sistem anti korupsi dalam pelaksanaan proyek maupun kinerja di PDAM Surya Sembada termasuk berkoordinasi dengan Pemkot Surabaya.
"Proyek itu terjadi ketika saya baru memimpin. Karena itu sekarang untuk proyek strategis kita lelang di ULP (Unit Layanan Pengadaan) yang ada di Pemkot Surabaya," tegasnya.
Karena itu, dengan terungkapnya kasus ini merupakan indikator bahwa penerapan pengawasan dalam pekerjaan proyek maupun transaksi bisnis di PDAM Surya Sembada harus dilakukan dengan tegas. "Kita sudah menerapkan manajemen ISO anti suap dan bekerjasama dengan KPK. Kedepan, sistem ini akan kita terapkan paralel dan menyeluruh,"katanya.(pan)