Skip to main content

2018, Serapan Anggaran DKRTH Naik 95 Persen

SURABAYA (Mediabidik) - Dalam hal penyerapan anggaran, Dinas Kebersihan Ruang Terbuka Hijau (DKRTH) targetkan seratus persen setiap tahunnya. Walaupun belum sepenuhnya tercapai, DKRTH tetap berusaha mencapai target tersebut.

Tahun 2018 kemarin, serapan anggaran yang tercapai 95 % dari nilai anggaran Rp 816 milliar, ada kenaikan 4 % dari tahun 2017 hanya terserap 91 %.

Sekertaris DKRTH Ipong Wisnoe Wardono mengatakan, untuk anggaran 2018 itu sekitar Rp 816 milliar, terserap 95 %. Kalau yang 2019 sebesar Rp 813 milliar dan turun.

"2018 lebih besar karena ada pengadaan root swipper, pengadaan peralatan. Kalau itu kan sudah ngak beli." kata Ipong saat ditemui diruang kerjanya, Kamis (17/1/2019).

Masih menurut sekertaris DKRTH menyampaikan, untuk anggaran tahun ini berkurang, sebelumnya tahun 2018 Rp 816 milliar tapi untuk tahun 2019 hanya Rp 813 milliar dan untuk target tetap 100 %.

"Kalau tahun ini menurun karena kita sudah tidak ada lagi pengadaan, dikurangi karena peralatan sudah beli, target tetap100 %. Karena ditahun-tahun sebelumnya cuma 90 - 91 %," terangnya.

Alumni Universitas Pembangunan Nasional menambahkan, untuk anggaran setiap tahunnya naik. Kenapa naik, karena setiap tahun Upah Minimum Kota (UMK) naik. Dan anggaran kita 60 % untuk tenaga kerja.

"Untuk penyapuan, pemeliharaan taman, PJU (Penerangan Jalan Umum) dan untuk perawatan makam. Untuk kenaikannya bukan karena untuk program. Program ya pasti ada, cuma yang paling besarnya untuk biaya itu," ungkapnya.

Lebih lanjut dia memaparkan, untuk perawatan makam yang di kelolah pemkot Surabaya ada 13 makam dan untuk makam-makam desa atau makam kampung kita hanya memberi insentif untuk tenaga galinya tapu perawatannya warga sendiri.

"Cuman kadang-kadang di usulkan lewat musrenbang, misalnya pekerjaan pagar, pengurukan, pekerjaan paving. Tetapi sifatnya tidak rutin setiap tahun, tergantung kebutuhan. " paparnya.

Comments

Popular posts from this blog

Tahun Depan, RS BDH Dilengkapi Fasiltas Medician Nuklir

SURABAYA (Mediabidik) - Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya terus mematangkan desain dan konsep fasilitas kedokteran nuklir di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bhakti Dharma Husada (BDH). Bahkan, pemkot sudah menargetkan tahun 2020 nanti, rumah sakit itu sudah dilengkapi fasilitas tersebut. Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Surabaya, Febria Rachmanita mengatakan menurut data selama ini, pasien-pasien yang membutuhkan penanganan selalu keluar kota, terutama pasien penyakit kanker. Sebab, di Surabaya hanya ada di RSU Dr Soetomo. Makanya, Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini meminta Dinkes untuk menyediakan fasilitas kedokteran nuklir ini demi warga Kota Surabaya. "Itu lah mengapa kita buat kedokteran nuklir ini, supaya warga Surabaya tidak perlu keluar kota untuk mendapatkan pelayanan ini," kata kata Feni-sapaan Febria Rachmanita saat jumpa pers di kantor Humas Pemkot Surabaya, Rabu (23/10/2019). Menurut Feni, jumlah pederita penyakit kanker payu darah tahun 2018 mencapai 5.63

Dalih Partisipasi Masyarakat, SMAN 8 Surabaya Wajibkan Siswa Bayar Uang Iuran Rp 1,5 Juta

Mediabidik.com - Berdalih iuran partisipasi masyarakat (PM), SMAN 8 Surabaya wajibkan siswa bayar uang iuran pembangunan sekolah sebesar Rp 1,5 juta. Jika tidak membayar siswa tidak dapat ikut ujian. Hal itu diungkapkan Mujib paman dari Farida Diah Anggraeni siswa kelas X IPS 3 SMAN 8 Jalan Iskandar Muda Surabaya mengatakan, ada ponakan sekolah di SMAN 8 Surabaya diminta bayar uang perbaikan sekolah Rp.1,5 juta. "Kalau gak bayar, tidak dapat ikut ulangan," ujar Mujib, kepada BIDIK. Jumat (3/1/2020). Mujib menambahkan, akhirnya terpaksa ortu nya pinjam uang tetangga 500 ribu, agar anaknya bisa ikut ujian. "Kasihan dia sudah tidak punya ayah, ibunya saudara saya, kerja sebagai pembantu rumah tangga. Tolong dibantu mas, agar uang bisa kembali,"ungkapnya. Perihal adanya penarikan uang iuran untuk pembangunan gedung sekolah, dibenarkan oleh Atika Fadhilah siswa kelas XI saat diwawancarai. "Benar, bilangnya wajib Rp 1,5 juta dan waktu terakh

Dampak Cuaca Ekstrem, Dewan Desak Pemkot Monitoring Seluruh Papan Reklame

Mediabidik.com - Anggota Komisi A DPRD Surabaya Arif Fathoni meminta kepada tim reklame pemkot Surabaya, supaya melakukan monitoring dan evaluasi terhadap keberadaan seluruh papan reklame di Surabaya. Monitoring dan evaluasi itu penting dilakukan untuk mengantisipasi papan reklame yang roboh akibat cuaca ekstrem. "Monitoring itu untuk mengetahui papan reklame yang tidak berijin atau masa berlaku ijinnya sudah habis" jelasnya disela acara pertemuan Forum Pimpinan Daerah (Forpimda) Surabaya di gedung baru DPRD Surabaya, Selasa (07/01/2020). Thoni menegaskan Satpol PP harus tegas melakukan penertiban terhadap papan reklame yang ilegal itu. "Kami mendesak Satpol PP potong reklame ilegal. Kami banyak menerima informasi masyarakat akan keberadaan papan reklame yang tidak berijin" tegasnya. Pria yang juga menjabat Ketua Fraksi Partai Golkar ini menekankan, kalau penertiban itu perlu dilakukan, pasca peristiwa pohon tumbang yang mengakibatkan 2 korban meni