Skip to main content

Ahmad Dhani : Saya Optimis, Saya Akan Buktikan Kalau Tidak Bersalah

SURABAYA (Mediabidik) - Setelah dua kali mengalami penundaan, penyidik Polda Jatim akhirnya melimpahkan tahap II (tersangka dan barang bukti) dugaan kasus pencemaran nama baik dengan tersangka Dhani Ahmad Prasetyo alias Ahmad Dhani Prasetyo ke Kejaksaan Negeri (Kejari) Surabaya, Kamis (17/1/2019).

Sebelum menjalani proses tahap II di Kejari Surabaya, sekitar pukul 12.15 WIB Ahmad Dhani didampingi Indrawansyach SH, CIL, kuasa hukumnya memenuhi panggilan penyidik Subdit V Cyber Crime Ditreskrimsus Polda Jatim. Setelah itu, dengan mengendarai mobil Toyota Kijang Innova warna putih, sekitar pukul 13.50 siang Ahmad Dhani beserta kuasa hukumnya tiba di Kejari Surabaya.

Turun dari mobil, pentolan grup band Dewa 19 ini menyapa wartawan dengan senyum dan mengacungkan salam dua jari, khas pasangan calon nomor urut dua, Prabowo Subianto-Sandiaga Uno di Pilpres 2019. 

"Gak usah kesusuh (tidak perlu buru-buru, red)," ujar Dhani dengan logat Suroboyoan-nya. Hal itu Dhani ucapkan guna mengingatkan wartawan yang saling dorong untuk memburu mewawancarai dia.

Dhani menjawab semua pertanyaan awak media dan mengatakan bahwa pihaknya meyakini kasus yang menyeretnya sebagai tersangka ini sampai ke persidangan. "Saya optimis akan ada sidang. Yang pasti, saya akan buktikan kalau tidak bersalah," kata Ahmad Dhani sebelum menjalani proses administrasi tahap II di Kejari Surabaya.

Sementara itu, Kepala Seksi Pidana Umum (Kasi Pidum) Kejari Surabaya, Didik Adyotomo membenarkan pihaknya menerima tahap II kasus Ahmad Dhani. Dalam kasus ini, lanjut Didik, Dhani dipersangkakan sebagaimana diatur dalam Pasal 45 ayat (3) Jo Pasal 27 ayat (3) Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

"Ancaman maksimal 4 (empat) tahun dan denda Rp 750 juta. Jadi tidak dilakukan penahanan, sesuai dengan Pasal 21 ayat (4) KUHAP, penahanan dapat dilakukan dengan memenuhi syarat obyektif, yaitu ancaman pidana 5 (lima) tahun atau lebih," tegas Didik.

Didik menambahkan, dalam kasus Ahmad Dhani, nantinya ada enam tim gabungan dari Jaksa Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jatim dan Kejari Surabaya. Dengan rincian, empat orang Jaksa Penuntut Umum (JPU) dari Kejati Jatim dan dua orang JPU dari Kejari Surabaya. Didik mengaku dalam waktu dekat akan melimpahkan perkara ini ke Pengadilan Negeri (PN) Surabaya untuk disidangkan.

"Kalau sudah lengkap baru kita limpah ke PN Surabaya. Sesuai SOP (standar operasional prosedur), paling tidak maksimal 15 (lima belas) hari sudah kita limpah ke Pengadilan, sehingga bisa segera disidangkan," pungkasnya.

Seperti diketahui, Ahmad Dhani Prasetyo oleh Polda Jatim ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan pencemaran nama baik pada Kamis (18/10/2018). Penetapan tersangka ini setelah suami Mulan Jameela itu dilaporkan Koalisi Bela NKRI ke Polda Jatim lantaran diduga mengucapkan ujaran kebencian.

Dugaan tersebut lantaran menyebut kelompok penolak deklarasi #2019 Ganti Presiden di Surabaya dengan kata-kata "Idiot".  Kata-kata idiot, diduga diucapkan Ahmad Dhani saat nge-vlog di lobi Hotel Majapahit Surabaya pada Minggu (26/8/2018) lalu.

Saat itu, musikus yang terjun ke dunia politik ini tertahan di hotel karena massa penolak deklarasi #2019 Ganti Presiden menggelar aksi penghadangan di depan hotel. Akibatnya, Dhani tidak bisa bergabung dengan massa deklarasi #2019 Ganti Presiden di Tugu Pahlawan. (opan)

Foto
Ahmad Dhani Prasetyo didampingi Indrawansyach SH, CIL, kuasa hukumnya sesaat memasuki halaman kantor Kejari Surabaya, Kamis (17/1/2019). Henoch Kurniawan

Comments

Popular posts from this blog

Komisi B Minta Pemprov serius sosialisasi dana pinjaman untuk pelaku UMKM

SURABAYA ( Media Bidik) - Jatim sangat apresiasi terhadap Pemprov yang mempunyai program membantu pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Jatim dengan menggelontorkan dana sebesar 400 Miliar di Bank UMKM guna memberikan bantuan kredit lunak kepada para pelaku UMKM di Jatim. Namun Chusainuddin,S.Sos Anggota Komisi B yang menangani tentang Perekonomian menilai Pemerintah provinsi masih kurang serius memberikan sosialisasi kepada masyarakat terutrama pelaku UMKM yang sebenarnya ada dana pinjaman lunak untuk mereka. " Ketika saya menjalankan Reses di Blitar,Kediri dan Tulungagung , banyak masyarakat sana tak mengetahui ada dana pinjaman lunak di Bank UMKM untuk para pelaku UMKM, karena sebenarnya jika Pemprov serius memberikan sosialisasi sampai ke tingkat desa,maka saya yakin masyarakat sangat senang sekali," ucap pria yang akrab dipanggil Gus Udin tersebut. Apalagi menyambut MEA, seharusnya pelaku UMKM sudah mengerti kalau ada dana pinjaman unt

“NUUBON” Nugget Udang Rebon Kelurahan Sukolilo Baru, Hasil Karya Universitas Muhammadiyah Surabaya

SURABAYA - Pada tanggal 31 Juli 2022 tepatnya minggu kedua dari pelaksanaan KKN Universitas Muhammadiyah Surabaya tahun 2022, kelompok KKN Berdaya Sukolilo Baru telah berhasil melaksanakan program pelatihan dan pemberdayaan masyarakat berupa sosialisasi inovasi produk baru yaitu demo pembuatan "Nugget Udang Rebon". Kegiatan demo inovasi produk baru ini dilaksanakan di halaman Kelurahan Sukolilo Baru. Dalam kegiatan ini dibagi menjadi 2 sesi, dimana sesi pertama adalah sosialisasi produk dan demo masak nugget udang rebon dan sesi kedua adalah sosialisasi pemasaran produk secara online.  Proses pembuatan nugget udang rebon ini cukup mudah tetapi untuk mengelola udang rebon sendiri apalagi yang masih basah membutuhkan waktu.  "Artinya udang rebon basah yang telah dibersihkan dari kotoran itu ditiriskan hingga kadar airnya berkurang. Selain itu juga untuk menambah cipta rasa yang unggul udang rebon basah ini harus dikukus kurang lebih 5-10 menit. Selanjutnya, bi

Robot Trading, Disinyalir Banyak Oknum Bermain Untuk Mendapat Harta Ilegal

Surabaya - Akhir akhir ini, bisnis Trading nampak menjadi primadona. Bahkan dari bisnis ini, saat ini banyak Orang Kaya Baru (OKB) di Indonesia.  Sebenarnya tidak ada masalah jika tidak ada pelanggaran hukum didalamnya.  Dengan menjamurnya bisnis robot trading ini, maka banyak oknum yang sengaja bermain untuk mendapat harta dengan ilegal (tidak terdaftar dan tidak sesuai aturan OJK, red) dan berujung pada kasus hukum.  Seperti pada kasus robot trading Evortrad yang tengah disidangkan di Pengadilan Negri Malang.  Setelah pelimpahan kasusnya di Kejari Malang, maka disidangkanlah kasus ini dengan agenda awal pemeriksaan saksi-saksi.  Mengamati dari proses persidangan, nampak ada "Hukum Rimba" dalam bisnis ini. Artinya siapa yang kuat, dialah yang menang.  Menarik disimak, kasus sangkaan penipuan dilaporkan oleh beberapa orang member robot trading Evortrade dibawah PT. EVOLUSION PERKASA GROUP.  Anehnya, saat disidang, saksi pelapor mengaku tidak tahu apa apa. "K