Skip to main content

Wisnu : Pemkot Siap Padukan Operasional Bus Suroboyo Dengan Angkota

SURABAYA (Mediabidik) - Wakil Wali Kota (Wawali) Surabaya Whisnu Sakti Buana menyikapi peluncuran tambahan 10 unit Bus Suroboyo. Menurutnya, pemkot telah menyiapkan program berkesinambungan sehubungan moda transportasi kota.

"Pemerintah kota saat ini menseriusi dan mematangkan konsep pengembangan operasional Bus Suroboyo yang akan dipadukan dengan angkutan kota (Angkota)," kata Whisnu, Jumat (4/1/2019).

Menurut Whisnu, Bus Suroboyo itu akan menghubungkan Surabaya sisi Selatan dengan Utara. Untuk penghubung Surabaya Timur dan Barat bisa dengan monorail atau elevated yang melintasi  track yang dibangun di atas jalan.

"Untuk rute Surabaya Timur ke Barat sementara ini bisa dengan Bus Suroboyo. Karena apa? membangun track monorail juga butuh waktu serta anggaran yang tidak sedikit," sambungnya.

Keberadaan armada angkota (bemo/lyn) dibutuhkan sebagai feeder (angkutan penumpang, red) yang beroperasi dalam perkampungan. Sehingga warga yang hendak berpergian dengan kendaraan umum tanpa harus menunggu waktu lama. Sewaktu-waktu ada armada angkota yang bisa dicegat di perkampungan, untuk membawa ke jalan protokol yang dilalui Bus Suroboyo sebagai moda transportasi lanjutan.

Peremajaan armada angkota menjadi keharusan supaya pengguna jasa transportasi ini nyaman. Pastinya lengkap dengan penyejuk udara. Pemkot sendiri sudah berkomunikasi dengan Organisasi Angkutan Darat (Organda) Kota Surabaya sebagai gabungan organisasi pengusaha angkutan darat berikut paguyuban lyn.

"Sekarang ini ada 80 rute atau trayek lyn, cuma tidak semuanya efektif. Sesuai koordinasi, rencananya 80 rute dalam kota ini akan dipadatkan menjadi 40 saja. Setelah itu, peremajaan armada angkota bisa dilakukan," jelas Whisnu yang juga Ketua DPC PDI Perjuangan Kota Surabaya.

Pengusaha atau pemilik armada angkota yang sekarang ada tidak perlu mengkhawatirkan sumber pendanaan pengadaan unit baru. Dunia Perbankan akan melirik menawarkan pendanaan. Yang sudah memastikan kesanggupan adalah Bank Jatim.

Cicilan ke bank bisa menggunakan hasil pengoperasian armada baru. Pemkot menjamin pengusaha akan bisa cepat mendapatkan modalnya kembali (break event point) serta keuntungan (margin). Pemilik armada tak perlu mengkhawatirkan kesulitan membayar cicilan. Sebab, sistem pengoperasian armada untuk masuk dan keluar kampung akan ditentukan.

"Awak tiap unit armada angkota akan mendapatkan subsidi bahan bakar dan pendapatan pengemudi. Prinsipnya, armada harus tetap beroperasi masuk dan keluar kampung. Dengan seperti ini, warga yang akan berpergian tidak menunggu lama, dan awak angkota tidak akan gegeran lagi dengan ojek online (Ojol).  Jadi warga di kampung bisa memilih sendiri moda transportasi yang dikehendaki," rinci Whisnu.

Bahkan Whisnu membayangkan pemilik armada angkota akan berkreasi menciptakan kenyamanan dengan mendesain interior mobil dengan pernak-perniknya. Bahkan musik yang mampu menguatkan kesan nyaman.

Ada syarat yang dibebankan ke pengusaha atau pemilik armada angkota. Apa itu? Harus memiliki badan hukum. "Untuk badan hukum tidak harus PT. Pemilik armada bisa membentuk koperasi. Koperasi ini yang akan memberikan jaminan pemberian kredit kepemilikan kendaraan. Yang menjamin pencairan dari pihak bank," ulas Whisnu yang disebut banyak pihak sebagai calon terkuat wali kota Surabaya.

Keberadaan koperasi juga menyediakan suku cadang yang pembayarannya bisa dengan cara mencicil. "Tadi kan rencananya Cuma ada 40 rute. Misalkan tiap satu rute ada dua bengkel khusus armada angkota, ini kan sudah membuka peluang kerja. Ada tenaga mekanik, bisa dari lulusan SMK Jurusan mesin yang terserap," tutupnya.(pan)

Comments

Popular posts from this blog

Tahun Depan, RS BDH Dilengkapi Fasiltas Medician Nuklir

SURABAYA (Mediabidik) - Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya terus mematangkan desain dan konsep fasilitas kedokteran nuklir di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bhakti Dharma Husada (BDH). Bahkan, pemkot sudah menargetkan tahun 2020 nanti, rumah sakit itu sudah dilengkapi fasilitas tersebut. Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Surabaya, Febria Rachmanita mengatakan menurut data selama ini, pasien-pasien yang membutuhkan penanganan selalu keluar kota, terutama pasien penyakit kanker. Sebab, di Surabaya hanya ada di RSU Dr Soetomo. Makanya, Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini meminta Dinkes untuk menyediakan fasilitas kedokteran nuklir ini demi warga Kota Surabaya. "Itu lah mengapa kita buat kedokteran nuklir ini, supaya warga Surabaya tidak perlu keluar kota untuk mendapatkan pelayanan ini," kata kata Feni-sapaan Febria Rachmanita saat jumpa pers di kantor Humas Pemkot Surabaya, Rabu (23/10/2019). Menurut Feni, jumlah pederita penyakit kanker payu darah tahun 2018 mencapai 5.63

Dalih Partisipasi Masyarakat, SMAN 8 Surabaya Wajibkan Siswa Bayar Uang Iuran Rp 1,5 Juta

Mediabidik.com - Berdalih iuran partisipasi masyarakat (PM), SMAN 8 Surabaya wajibkan siswa bayar uang iuran pembangunan sekolah sebesar Rp 1,5 juta. Jika tidak membayar siswa tidak dapat ikut ujian. Hal itu diungkapkan Mujib paman dari Farida Diah Anggraeni siswa kelas X IPS 3 SMAN 8 Jalan Iskandar Muda Surabaya mengatakan, ada ponakan sekolah di SMAN 8 Surabaya diminta bayar uang perbaikan sekolah Rp.1,5 juta. "Kalau gak bayar, tidak dapat ikut ulangan," ujar Mujib, kepada BIDIK. Jumat (3/1/2020). Mujib menambahkan, akhirnya terpaksa ortu nya pinjam uang tetangga 500 ribu, agar anaknya bisa ikut ujian. "Kasihan dia sudah tidak punya ayah, ibunya saudara saya, kerja sebagai pembantu rumah tangga. Tolong dibantu mas, agar uang bisa kembali,"ungkapnya. Perihal adanya penarikan uang iuran untuk pembangunan gedung sekolah, dibenarkan oleh Atika Fadhilah siswa kelas XI saat diwawancarai. "Benar, bilangnya wajib Rp 1,5 juta dan waktu terakh

Dampak Cuaca Ekstrem, Dewan Desak Pemkot Monitoring Seluruh Papan Reklame

Mediabidik.com - Anggota Komisi A DPRD Surabaya Arif Fathoni meminta kepada tim reklame pemkot Surabaya, supaya melakukan monitoring dan evaluasi terhadap keberadaan seluruh papan reklame di Surabaya. Monitoring dan evaluasi itu penting dilakukan untuk mengantisipasi papan reklame yang roboh akibat cuaca ekstrem. "Monitoring itu untuk mengetahui papan reklame yang tidak berijin atau masa berlaku ijinnya sudah habis" jelasnya disela acara pertemuan Forum Pimpinan Daerah (Forpimda) Surabaya di gedung baru DPRD Surabaya, Selasa (07/01/2020). Thoni menegaskan Satpol PP harus tegas melakukan penertiban terhadap papan reklame yang ilegal itu. "Kami mendesak Satpol PP potong reklame ilegal. Kami banyak menerima informasi masyarakat akan keberadaan papan reklame yang tidak berijin" tegasnya. Pria yang juga menjabat Ketua Fraksi Partai Golkar ini menekankan, kalau penertiban itu perlu dilakukan, pasca peristiwa pohon tumbang yang mengakibatkan 2 korban meni