Skip to main content

PDIP Targetkan 80 Persen Suara dan 30 Kursi Untuk Pilpres dan Pileg di Surabaya

SURABAYA (Mediabidik) - Partai PDI Perjuangan kota Surabaya menargetkan 80 persen suara dalam Pemilihan Umum (Pemilu) untuk tingkat Pemilihan Presiden (Pilpres) dan 30 kursi untuk tingkat Pemilihan Legislatif (Pileg) yang akan dilakukan pada 17 April 2019 mendatang.

"Kita sudah melakukan survey dan hasilnya masih 70 persen untuk Pilpres, jadi masih kurang 10 persen. Itu yang saat ini kami kejar," ujar, ketua DPC PDIP Surabaya, Whisnu Sakti Buana, Senin (7/1/2019).

Whisnu mengatakan, fraksi PDIP akan menggelar Rapat Kerja Nasional (Rakernas) yang dilakukan di Kemayoran, Jakarta, pada tanggal 9 hingga 11 Januari 2019. Sekaligus juga memaparkan hasil survey soal Pilpres yang dilakukan di Surabaya.

"Nanti kami akan berangkat tanggal 8, dan akan memberangkatkan seluruh ketua PAC dari masing - masing 31 kecamatan yang ada di Surabaya, "ungkapnya.

WS sapaan Akrab Whisnu Sakti Buana mengungkapkan, berdasarkan survey yang dilakukan fraksi PDIP, pemilih banyak yang datang dari kelompok milenial. "Tapi kalau di tingkat Nasional pemilih dari kelompok milineal masih dikatakan lemah," bebernya.

Ditanya soal masih banyaknya tingkat golput di Surabaya, pria yang juga ketua Panpel Persebaya Surabaya itu menyalahkan penyelenggara pemilu yakni Komisi Pemilihan Umum (KPU) Surabaya. Itu bukan tanpa sebab. Pasalnya, selama ini KPU tidak melakukan kroscek dengan baik.

"Jadi saat kami melakukan survey di lapangan KPU masih memberikan surat suara kepada masyarakat yang sudah meninggal. Artinya kan orang tersebut masih tercatat padahal sudah meninggal," ucap WS.

Menurutnya, seharusnya KPU lebih teliti untuk melakukan pemeriksaan dilapangan agar tidak terjadi kericuhan. "Saya berharap KPU bisa lebih sering turun ke lapangan dan melakukan sosialisasi serta lebih teliti," pungkasnya. (pan)

Comments

Popular posts from this blog

Tahun Depan, RS BDH Dilengkapi Fasiltas Medician Nuklir

SURABAYA (Mediabidik) - Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya terus mematangkan desain dan konsep fasilitas kedokteran nuklir di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bhakti Dharma Husada (BDH). Bahkan, pemkot sudah menargetkan tahun 2020 nanti, rumah sakit itu sudah dilengkapi fasilitas tersebut. Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Surabaya, Febria Rachmanita mengatakan menurut data selama ini, pasien-pasien yang membutuhkan penanganan selalu keluar kota, terutama pasien penyakit kanker. Sebab, di Surabaya hanya ada di RSU Dr Soetomo. Makanya, Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini meminta Dinkes untuk menyediakan fasilitas kedokteran nuklir ini demi warga Kota Surabaya. "Itu lah mengapa kita buat kedokteran nuklir ini, supaya warga Surabaya tidak perlu keluar kota untuk mendapatkan pelayanan ini," kata kata Feni-sapaan Febria Rachmanita saat jumpa pers di kantor Humas Pemkot Surabaya, Rabu (23/10/2019). Menurut Feni, jumlah pederita penyakit kanker payu darah tahun 2018 mencapai 5.63

Dalih Partisipasi Masyarakat, SMAN 8 Surabaya Wajibkan Siswa Bayar Uang Iuran Rp 1,5 Juta

Mediabidik.com - Berdalih iuran partisipasi masyarakat (PM), SMAN 8 Surabaya wajibkan siswa bayar uang iuran pembangunan sekolah sebesar Rp 1,5 juta. Jika tidak membayar siswa tidak dapat ikut ujian. Hal itu diungkapkan Mujib paman dari Farida Diah Anggraeni siswa kelas X IPS 3 SMAN 8 Jalan Iskandar Muda Surabaya mengatakan, ada ponakan sekolah di SMAN 8 Surabaya diminta bayar uang perbaikan sekolah Rp.1,5 juta. "Kalau gak bayar, tidak dapat ikut ulangan," ujar Mujib, kepada BIDIK. Jumat (3/1/2020). Mujib menambahkan, akhirnya terpaksa ortu nya pinjam uang tetangga 500 ribu, agar anaknya bisa ikut ujian. "Kasihan dia sudah tidak punya ayah, ibunya saudara saya, kerja sebagai pembantu rumah tangga. Tolong dibantu mas, agar uang bisa kembali,"ungkapnya. Perihal adanya penarikan uang iuran untuk pembangunan gedung sekolah, dibenarkan oleh Atika Fadhilah siswa kelas XI saat diwawancarai. "Benar, bilangnya wajib Rp 1,5 juta dan waktu terakh

Dampak Cuaca Ekstrem, Dewan Desak Pemkot Monitoring Seluruh Papan Reklame

Mediabidik.com - Anggota Komisi A DPRD Surabaya Arif Fathoni meminta kepada tim reklame pemkot Surabaya, supaya melakukan monitoring dan evaluasi terhadap keberadaan seluruh papan reklame di Surabaya. Monitoring dan evaluasi itu penting dilakukan untuk mengantisipasi papan reklame yang roboh akibat cuaca ekstrem. "Monitoring itu untuk mengetahui papan reklame yang tidak berijin atau masa berlaku ijinnya sudah habis" jelasnya disela acara pertemuan Forum Pimpinan Daerah (Forpimda) Surabaya di gedung baru DPRD Surabaya, Selasa (07/01/2020). Thoni menegaskan Satpol PP harus tegas melakukan penertiban terhadap papan reklame yang ilegal itu. "Kami mendesak Satpol PP potong reklame ilegal. Kami banyak menerima informasi masyarakat akan keberadaan papan reklame yang tidak berijin" tegasnya. Pria yang juga menjabat Ketua Fraksi Partai Golkar ini menekankan, kalau penertiban itu perlu dilakukan, pasca peristiwa pohon tumbang yang mengakibatkan 2 korban meni