Skip to main content

Perketat Penduduk Asing, Dewan Sempurnakan Perda Administrasi Kependudukan

SURABAYA (Mediabidik) - Guna untuk memperketat aturan dan pengawasan penduduk asing. DPRD Kota Surabaya mengelar hearing di ruang Komisi C Surabaya, Selasa (22/1/2019) bertujuan menyusun kembali perda baru, terkait penyelenggaraan administrasi kependudukan. Hal ini dilakukan sebagai upaya untuk melakukan perubahan terhadap Perda Nomor 5 tahun 2011 karena dinilai masih kurang dapat mendata seluruh penduduk, terutama yang tinggal di Apartemen.

Ketua Pansus Raperda Adminitrasi Kependudukan Drs. H. Buchori Imron menjelaskan perubahan perda ini sebagai upaya antisipasi dari pemerintah kota untuk memperketat pengawasan terhadap warga, khususnya yang tidak berdomisili di Surabaya namun memiliki aset terutama apartemen di Kota Surabaya.

"Karena bagaimanapun kota kita ini kan kota metropolitan, didatangi oleh banyak orang bukan hanya dari dalam negeri, tapi luar negeri juga," jelasnya saat ditemui di Gedung DPRD kota Surabaya Jalan Yos Sudarso, Selasa (22/1/2018). 

Buchori juga menjelaskan, perubahan perda ini sekaligus menjadi antisipasi bagi pemkot agar semakin terhindar dari tindakan radikalisme yang nantinya akan merugikan warga dan Kota Surabaya.

"Kemarin sudah pernah kejadian dan ternyata mengobok-obok kota kita tentang masalah papua dan macam-macam," jelas pria yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua Komisi C.

Selain itu nantinya perda tersebut akan mengatur masalah penduduk dari luar negeri yang tinggal di Apartemen agar tidak berbenturan dengan pihak imigrasi.

"Karena sementara ini rupanya karena dianggap semuanya wewenang imigrasi, sepertinya polisi juga susah untuk mengawasi mereka, pemerintah kota pun juga sudah mengawasi mereka," urainya.

Sementara itu Manajer HRD Java Paragon, Agus Herinomo menjelaskan, pihaknya akan mendukung penerapan untuk mengontrol para penduduk yang ada di Apartemen. Namun ia menyarankan untuk menggantikan posisi ketua RT ia menyarankan agar para staf menggantikan posisi tersebut.

"Kemungkinan besar, ya staf kita yang kita tugaskan menjadi RT, sekalian dia mengatur administrasinya," jelasnya.

Ia pun beralasan dipilihnya kepengurusan RT dari staf apartemen adalah karena staf memiliki akses khusus agar dapat masuk ke setiap ruangan di apartemen, meskipun para staf tidak berdomisili di apartemen tersebut.

"Itu kita lebih bisa ngontrol, karena kita cari RT Susah RT cari kita juga susah, karena untuk masuk ke Apartemen kan harus ada cardnya (kartu)," pungkasnya. 

Sementara Tiyur Manager Apartemen Trillium saat dikonfirmasi terkait hal tersebut mengatakan, kalau itu dilakukan dilingkungan apartemen, kita tanya dulu sistem dan mekanismenya seperti apa.

"Apa seratus persen tugas RT/RW sama dengan tugas di kependudukan, dan itu kita harus samakan, kita harus tau dulu tugasnya itu. Kan selama ini yang melakukan dari dinas kependudukan dan catatan sipil, apakah tugas itu mau dilimpahkan ke kita atau bagaimana," ungkap Tiyur.

Perempuan berkacamata ini menambahkan, secara mekanisme kita harus tau dulu, supaya kita bisa laporkan keatasan kita, PPRS itu kayak atasan kita. Kemarin saya sampaikan, apartemen di Surabaya kan banyak, kenapa dari Komisi C hanya mnegundang sebagian kecil.

"Tadi pak Saiful bilang, bu Tiyur tolong fasilitasi para penggelolah gedung. Kita kan bilang ada asosiasi mereka juga ingin tau bagaimana kalau dibentuk RT/RW aturannya seperti apa sih, " pungkasnya. (pan)

Comments

Popular posts from this blog

Komisi B Minta Pemprov serius sosialisasi dana pinjaman untuk pelaku UMKM

SURABAYA ( Media Bidik) - Jatim sangat apresiasi terhadap Pemprov yang mempunyai program membantu pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Jatim dengan menggelontorkan dana sebesar 400 Miliar di Bank UMKM guna memberikan bantuan kredit lunak kepada para pelaku UMKM di Jatim. Namun Chusainuddin,S.Sos Anggota Komisi B yang menangani tentang Perekonomian menilai Pemerintah provinsi masih kurang serius memberikan sosialisasi kepada masyarakat terutrama pelaku UMKM yang sebenarnya ada dana pinjaman lunak untuk mereka. " Ketika saya menjalankan Reses di Blitar,Kediri dan Tulungagung , banyak masyarakat sana tak mengetahui ada dana pinjaman lunak di Bank UMKM untuk para pelaku UMKM, karena sebenarnya jika Pemprov serius memberikan sosialisasi sampai ke tingkat desa,maka saya yakin masyarakat sangat senang sekali," ucap pria yang akrab dipanggil Gus Udin tersebut. Apalagi menyambut MEA, seharusnya pelaku UMKM sudah mengerti kalau ada dana pinjaman unt

“NUUBON” Nugget Udang Rebon Kelurahan Sukolilo Baru, Hasil Karya Universitas Muhammadiyah Surabaya

SURABAYA - Pada tanggal 31 Juli 2022 tepatnya minggu kedua dari pelaksanaan KKN Universitas Muhammadiyah Surabaya tahun 2022, kelompok KKN Berdaya Sukolilo Baru telah berhasil melaksanakan program pelatihan dan pemberdayaan masyarakat berupa sosialisasi inovasi produk baru yaitu demo pembuatan "Nugget Udang Rebon". Kegiatan demo inovasi produk baru ini dilaksanakan di halaman Kelurahan Sukolilo Baru. Dalam kegiatan ini dibagi menjadi 2 sesi, dimana sesi pertama adalah sosialisasi produk dan demo masak nugget udang rebon dan sesi kedua adalah sosialisasi pemasaran produk secara online.  Proses pembuatan nugget udang rebon ini cukup mudah tetapi untuk mengelola udang rebon sendiri apalagi yang masih basah membutuhkan waktu.  "Artinya udang rebon basah yang telah dibersihkan dari kotoran itu ditiriskan hingga kadar airnya berkurang. Selain itu juga untuk menambah cipta rasa yang unggul udang rebon basah ini harus dikukus kurang lebih 5-10 menit. Selanjutnya, bi

Robot Trading, Disinyalir Banyak Oknum Bermain Untuk Mendapat Harta Ilegal

Surabaya - Akhir akhir ini, bisnis Trading nampak menjadi primadona. Bahkan dari bisnis ini, saat ini banyak Orang Kaya Baru (OKB) di Indonesia.  Sebenarnya tidak ada masalah jika tidak ada pelanggaran hukum didalamnya.  Dengan menjamurnya bisnis robot trading ini, maka banyak oknum yang sengaja bermain untuk mendapat harta dengan ilegal (tidak terdaftar dan tidak sesuai aturan OJK, red) dan berujung pada kasus hukum.  Seperti pada kasus robot trading Evortrad yang tengah disidangkan di Pengadilan Negri Malang.  Setelah pelimpahan kasusnya di Kejari Malang, maka disidangkanlah kasus ini dengan agenda awal pemeriksaan saksi-saksi.  Mengamati dari proses persidangan, nampak ada "Hukum Rimba" dalam bisnis ini. Artinya siapa yang kuat, dialah yang menang.  Menarik disimak, kasus sangkaan penipuan dilaporkan oleh beberapa orang member robot trading Evortrade dibawah PT. EVOLUSION PERKASA GROUP.  Anehnya, saat disidang, saksi pelapor mengaku tidak tahu apa apa. "K