Kejari Surabaya Tangkap DPO Pemalsu Merk

SURABAYA (Mediabidik) - Bambang Harijanto Hadi Sujono (48), warga Perum Galaxi Bumi Permai blok H2 no 12 Surabaya, ditangkap tim Intelijen Kejaksaan Negeri (Kejari) Surabaya, Selasa (15/1/2019).

Bambang tak berkutik saat ditangkap di kawasan pergudangan Margomulyo blok F14 Surabaya, pukul 17.00 WIB. Ia dihadang petugas saat mengendarai sebuah minibus bernopol L 1157 ZO bersama istrinya.

Penangkapan ini, merupakan prosesi pelaksanaan eksekusi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 1587 K/Pid.sus/2017, tanggal 16 Nopember 2017.

"Amar putusan menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar pasal 90, 91, 94 UU RI No. 15 Tahun 2001 tentang Merk. Majelis hakim menjatuhkan pidana selama 1 tahun dan 6 bulan penjara dan denda sebesar Rp50 juta subsider 2 bulan kurungan," terang Kepala Kejari Surabaya Teguh Darmawan SH, MH.

Teguh menambahkan, sebelumnya tim sudah melakukan pengintaian terhadap pria yang sebelumnya sudah masuk Daftar Pencarian Orang (DPO) tersebut.

"Sejak pukul 11.00 WIB kita mendapat informasi keberadaan terpidana di daerah Citraland. Namun terpidana terus bergerak, pukul 12.00 WIB tim mendeteksi terpidana berpindah ke pergudangan Margomulyo, kemudian Tim bergeser ke lokasi dimaksud. Setiba disana, tim melakukan penyisirian dan melakukan penangkapan tepat pukul 17.00 WIB, selanjutnya terpidana dibawa ke kantor Kejari Surabaya," tambah Teguh menceritakan.(opan)

Foto
Tampak Bambang Harijanto Hadi Sujono digelandang petugas menuju kantor Kejari Surabaya sesaat berhasil ditangkap, Selasa (15/1/2019). dok

Comments

Dalih Partisipasi Masyarakat, SMAN 8 Surabaya Wajibkan Siswa Bayar Uang Iuran Rp 1,5 Juta

Mediabidik.com - Berdalih iuran partisipasi masyarakat (PM), SMAN 8 Surabaya wajibkan siswa bayar uang iuran pembangunan sekolah sebesar Rp 1,5 juta. Jika tidak membayar siswa tidak dapat ikut ujian. Hal itu diungkapkan Mujib paman dari Farida Diah Anggraeni siswa kelas X IPS 3 SMAN 8 Jalan Iskandar Muda Surabaya mengatakan, ada ponakan sekolah di SMAN 8 Surabaya diminta bayar uang perbaikan sekolah Rp.1,5 juta. "Kalau gak bayar, tidak dapat ikut ulangan," ujar Mujib, kepada BIDIK. Jumat (3/1/2020). Mujib menambahkan, akhirnya terpaksa ortu nya pinjam uang tetangga 500 ribu, agar anaknya bisa ikut ujian. "Kasihan dia sudah tidak punya ayah, ibunya saudara saya, kerja sebagai pembantu rumah tangga. Tolong dibantu mas, agar uang bisa kembali,"ungkapnya. Perihal adanya penarikan uang iuran untuk pembangunan gedung sekolah, dibenarkan oleh Atika Fadhilah siswa kelas XI saat diwawancarai. "Benar, bilangnya wajib Rp 1,5 juta dan waktu terakh...

Komisi B Minta Pemprov serius sosialisasi dana pinjaman untuk pelaku UMKM

SURABAYA ( Media Bidik) - Jatim sangat apresiasi terhadap Pemprov yang mempunyai program membantu pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Jatim dengan menggelontorkan dana sebesar 400 Miliar di Bank UMKM guna memberikan bantuan kredit lunak kepada para pelaku UMKM di Jatim. Namun Chusainuddin,S.Sos Anggota Komisi B yang menangani tentang Perekonomian menilai Pemerintah provinsi masih kurang serius memberikan sosialisasi kepada masyarakat terutrama pelaku UMKM yang sebenarnya ada dana pinjaman lunak untuk mereka. " Ketika saya menjalankan Reses di Blitar,Kediri dan Tulungagung , banyak masyarakat sana tak mengetahui ada dana pinjaman lunak di Bank UMKM untuk para pelaku UMKM, karena sebenarnya jika Pemprov serius memberikan sosialisasi sampai ke tingkat desa,maka saya yakin masyarakat sangat senang sekali," ucap pria yang akrab dipanggil Gus Udin tersebut. Apalagi menyambut MEA, seharusnya pelaku UMKM sudah mengerti kalau ada dana pinjaman unt...

Dampak Cuaca Ekstrem, Dewan Desak Pemkot Monitoring Seluruh Papan Reklame

Mediabidik.com - Anggota Komisi A DPRD Surabaya Arif Fathoni meminta kepada tim reklame pemkot Surabaya, supaya melakukan monitoring dan evaluasi terhadap keberadaan seluruh papan reklame di Surabaya. Monitoring dan evaluasi itu penting dilakukan untuk mengantisipasi papan reklame yang roboh akibat cuaca ekstrem. "Monitoring itu untuk mengetahui papan reklame yang tidak berijin atau masa berlaku ijinnya sudah habis" jelasnya disela acara pertemuan Forum Pimpinan Daerah (Forpimda) Surabaya di gedung baru DPRD Surabaya, Selasa (07/01/2020). Thoni menegaskan Satpol PP harus tegas melakukan penertiban terhadap papan reklame yang ilegal itu. "Kami mendesak Satpol PP potong reklame ilegal. Kami banyak menerima informasi masyarakat akan keberadaan papan reklame yang tidak berijin" tegasnya. Pria yang juga menjabat Ketua Fraksi Partai Golkar ini menekankan, kalau penertiban itu perlu dilakukan, pasca peristiwa pohon tumbang yang mengakibatkan 2 korban meni...

Mediabidik.com

Search This Blog