Skip to main content

Sidang Pelanggaran ITE Beragendakan keterangan Saksi dan Ahli

SURABAYA (Mediabidik) – Majelis hakim Pengadilan Negeri Surabaya (PN) Surabaya yang diketuai Isjuaedi, kembali menggelar sidang lanjutan dugaan perkara pelanggaran Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) yang melibatkan Saidah Saleh Syamlan sebagai terdakwa.

Sidang digelar dengan agenda mendengarkan keterangan 1 saksi dan 2 ahli, Senin (28/1/2019). Mereka adalah dari Bank Syariah Exim Indonesia, Renaldi Amriza, ahli Bahasa dan Sastra Indonesia dari Universitas Negeri Surabaya (Unesa) Andik Yulianto, S.S, Msi dan Kepala Seksi Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) Dinas Kominfo Jatim, Dendy Eka.

Dalam keterangannya, saksi Renaldi mengakui bahwa dirinya awal kali mengetahui isi pesan Whatsapp terdakwa-saat ini diperkarakan, berasal dari kiriman ulang Kepala Divisi Bank Syariah Exim Indonesia, Komaruzzaman pada 11 Juli 2017 silam.

"Saya diforward oleh Komaruzzaman, isi pesan itu menginformasikan kondisi Pisma dan PPT. Lalu saya diinstruksikan untuk mengecek kondisi perusahaan (PT Pismatex Textile Industry) yang beroperasi di Pekalongan dan memang pada saat itu perusahaan terdapat penurunan produksi," terang Renaldi.

Penasehat hukum terdakwa Sururi akhirnya bereaksi, ia menanyakan apakah pesan tersebut berhenti kepada saksi atau mengalami penyebarluasan lagi kepada pihak lain.

"Ya. Saya sempat mengirim ulang satu kali pesan itu kepada atasan saya, ibu Meta, karena saat itu kita satu tim," tambah Renaldi.

Sedangkan, ahli Andik Yulianto dalam sidang kerap kali menyebut istilah kata perusahaan yang terkandung dalam isi pesan terdakwa, padahal dalam pesan terdakwa yang dikirim secara jaringan pribadi (japri) kepada Komaruzzaman, tidak menyebut secara eksplisit nama PT Pismatex Textile Industry (PTI) maupun PT Pisma Putra Textile (PPT), seperti yang dilaporkan Ceo PT PTI, Jamal Ghozi Basmeleh.

"Dari whatsapp tersebut terdapat bahasa campuran antara bahasa Indonesia dan bahasa Jawa. Pada pesan "Posisi saiki mitra podo kosong, bahwa karena ini perusahaan, maka ada mitra bisnis. Kemudian "PPT stop juga" menurut saya ini bahan-bahan yang dipakai pada perusahaan tersebut. Misal dikatakan 100% stop total jika itu tidak benar dapat menyebabkan hal tersebut (pencemaran)," pendapat ahli Andi.

Lalu, ahli Dendy Eka menerangkan bahwa pesan Whatsapp yang dikirimkan melalui sistem japri, tidak bisa diakses publik, selain antara pengirim dan dan penerima pesan.

"Jadi pesan media sosial yang bisa diakses semua orang meliputi facebook, instagram dan whatsapp. Akan tetapi pesan whatsapp japri tidak bisa diakses publik," tukas Dendy Eka.

Usai sidang, ahli Andik kepada wartawan membenarkan bahwa secara eksplisit pesan yang dikirim oleh terdakwa tidak menyebut nama perusahaan maupun nama pemilik perusahaan.

"Tidak, ini terkait analisis-analisis bahasa. Mengenai kronologi penyidik mengemukakan itu. Asalnya itu ini, dari perusahaan ini. Nah saya mendapat keterangan-keterangan itu ya dari kronologi yang dikemukan penyidik," jelasnya.

Untuk diketahui, terdakwa Saidah Saleh Syamlan, istri eks Dirut Keuangan PT Pisma Group, dilaporkan karena mengirim pesan yang berisikan sebagai berikut. "bozz ... piye iku pisma kok tambah ga karu2an ngono siih. "Kmrn mitra tenun 100% stop total .. aku di tlp ni mereka ", "PPT stop juga ... ga ono fiber piye paaak ", "Posisi saiki mitra podo kosong ... ppt praktis total mandeg greg.. Yo opo pakk ", kepada mitra bisnis perusahaan sarung Gajah Duduk, PT Pisma Group.

Oleh Jaksa Penuntut Umum Roginta Siraid, wanita paruh baya ini didakwa Pasal 27 ayat (3) jo Pasal 45 ayat (3) UU RI Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. (opan)





Foto : Tampak saksi Renaldi Amriza, karyawan Bank Syariah Exim Indonesia, saat memberikan keterangan pada persidangan di PN Surabaya, Selasa (29/1/2019). Henoch Kurniawan

Comments

Popular posts from this blog

Tahun Depan, RS BDH Dilengkapi Fasiltas Medician Nuklir

SURABAYA (Mediabidik) - Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya terus mematangkan desain dan konsep fasilitas kedokteran nuklir di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bhakti Dharma Husada (BDH). Bahkan, pemkot sudah menargetkan tahun 2020 nanti, rumah sakit itu sudah dilengkapi fasilitas tersebut. Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Surabaya, Febria Rachmanita mengatakan menurut data selama ini, pasien-pasien yang membutuhkan penanganan selalu keluar kota, terutama pasien penyakit kanker. Sebab, di Surabaya hanya ada di RSU Dr Soetomo. Makanya, Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini meminta Dinkes untuk menyediakan fasilitas kedokteran nuklir ini demi warga Kota Surabaya. "Itu lah mengapa kita buat kedokteran nuklir ini, supaya warga Surabaya tidak perlu keluar kota untuk mendapatkan pelayanan ini," kata kata Feni-sapaan Febria Rachmanita saat jumpa pers di kantor Humas Pemkot Surabaya, Rabu (23/10/2019). Menurut Feni, jumlah pederita penyakit kanker payu darah tahun 2018 mencapai 5.63

Dalih Partisipasi Masyarakat, SMAN 8 Surabaya Wajibkan Siswa Bayar Uang Iuran Rp 1,5 Juta

Mediabidik.com - Berdalih iuran partisipasi masyarakat (PM), SMAN 8 Surabaya wajibkan siswa bayar uang iuran pembangunan sekolah sebesar Rp 1,5 juta. Jika tidak membayar siswa tidak dapat ikut ujian. Hal itu diungkapkan Mujib paman dari Farida Diah Anggraeni siswa kelas X IPS 3 SMAN 8 Jalan Iskandar Muda Surabaya mengatakan, ada ponakan sekolah di SMAN 8 Surabaya diminta bayar uang perbaikan sekolah Rp.1,5 juta. "Kalau gak bayar, tidak dapat ikut ulangan," ujar Mujib, kepada BIDIK. Jumat (3/1/2020). Mujib menambahkan, akhirnya terpaksa ortu nya pinjam uang tetangga 500 ribu, agar anaknya bisa ikut ujian. "Kasihan dia sudah tidak punya ayah, ibunya saudara saya, kerja sebagai pembantu rumah tangga. Tolong dibantu mas, agar uang bisa kembali,"ungkapnya. Perihal adanya penarikan uang iuran untuk pembangunan gedung sekolah, dibenarkan oleh Atika Fadhilah siswa kelas XI saat diwawancarai. "Benar, bilangnya wajib Rp 1,5 juta dan waktu terakh

Dampak Cuaca Ekstrem, Dewan Desak Pemkot Monitoring Seluruh Papan Reklame

Mediabidik.com - Anggota Komisi A DPRD Surabaya Arif Fathoni meminta kepada tim reklame pemkot Surabaya, supaya melakukan monitoring dan evaluasi terhadap keberadaan seluruh papan reklame di Surabaya. Monitoring dan evaluasi itu penting dilakukan untuk mengantisipasi papan reklame yang roboh akibat cuaca ekstrem. "Monitoring itu untuk mengetahui papan reklame yang tidak berijin atau masa berlaku ijinnya sudah habis" jelasnya disela acara pertemuan Forum Pimpinan Daerah (Forpimda) Surabaya di gedung baru DPRD Surabaya, Selasa (07/01/2020). Thoni menegaskan Satpol PP harus tegas melakukan penertiban terhadap papan reklame yang ilegal itu. "Kami mendesak Satpol PP potong reklame ilegal. Kami banyak menerima informasi masyarakat akan keberadaan papan reklame yang tidak berijin" tegasnya. Pria yang juga menjabat Ketua Fraksi Partai Golkar ini menekankan, kalau penertiban itu perlu dilakukan, pasca peristiwa pohon tumbang yang mengakibatkan 2 korban meni