Skip to main content

Sebagai TP4D Intel Kejari Tanjung Perak, Hemat Anggaran SKPD Rp747 M

SURABAYA (Mediabidik) - Selama 2018, Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri (Kejari) Tanjung Perak berhasil melakukan penghematan keuangan luar biasa dari kegiatan SKPD Kota Surabaya.

Sebagai Tim Pengawal dan Pengamanan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah di wilayah hukum Kejaksaan Negeri Tanjung Perak, Seksi Intelijen berhasil melakukan penghematan anggaran sebesar Rp 747 miliar lebih.

Penghematan ini berhasil dilakukan di 45 kegiatan di SKPD Kota Surabaya yang menelan biaya total pekerjaan barang /jasa sebesar lebih dari Rp. 913,9 milyar lebih. Jika dipresentase, maka Seksi Intelijen Kejari Tanjung Perak berhasil menekan pengeluaran anggaran sebesar 81,81%.

Kasi Intel Kejari Tanjung Perak, Lingga Nuarie menjelaskan, sebagai Tim Pengawal Pembangunan Kota Surabaya di wilayah Tanjung Perak, pihaknya semaksimal mungkin melakukan penghematan.

"Kita lakukan berbagai upaya semaksimal mungkin untuk bisa melakukan efisiensi keuangan di berbagai bidang kegiatan," ujar Lingga Nuarie, Selasa (1/1/2019).

Selain Seksi Intelijen, catatan lumayan mentereng juga ada di Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara (Datun). Total, selama 2018 total keuangan aset negara yang berhasil diselamatkan/dibelikan sebesar lebih dari Rp 20 milyar. 

Sedangkan di Seksi Pidana Umum, selama 2018 tercatat menangani sebanyak 600 perkara. Dengan presentase ketahap penuntutan sebanyak 80 persen. Mayoritas perkara masih di dominasi kasus narkoba dan pencurian. (opan)

Foto
Kepala Seksi Intelijen (Kasiintel) Kejari Tanjung Perak Surabaya Lingga Nuarie. Henoch Kurniawan

Comments

Popular posts from this blog

Tahun Depan, RS BDH Dilengkapi Fasiltas Medician Nuklir

SURABAYA (Mediabidik) - Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya terus mematangkan desain dan konsep fasilitas kedokteran nuklir di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bhakti Dharma Husada (BDH). Bahkan, pemkot sudah menargetkan tahun 2020 nanti, rumah sakit itu sudah dilengkapi fasilitas tersebut. Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Surabaya, Febria Rachmanita mengatakan menurut data selama ini, pasien-pasien yang membutuhkan penanganan selalu keluar kota, terutama pasien penyakit kanker. Sebab, di Surabaya hanya ada di RSU Dr Soetomo. Makanya, Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini meminta Dinkes untuk menyediakan fasilitas kedokteran nuklir ini demi warga Kota Surabaya. "Itu lah mengapa kita buat kedokteran nuklir ini, supaya warga Surabaya tidak perlu keluar kota untuk mendapatkan pelayanan ini," kata kata Feni-sapaan Febria Rachmanita saat jumpa pers di kantor Humas Pemkot Surabaya, Rabu (23/10/2019). Menurut Feni, jumlah pederita penyakit kanker payu darah tahun 2018 mencapai 5.63

Dalih Partisipasi Masyarakat, SMAN 8 Surabaya Wajibkan Siswa Bayar Uang Iuran Rp 1,5 Juta

Mediabidik.com - Berdalih iuran partisipasi masyarakat (PM), SMAN 8 Surabaya wajibkan siswa bayar uang iuran pembangunan sekolah sebesar Rp 1,5 juta. Jika tidak membayar siswa tidak dapat ikut ujian. Hal itu diungkapkan Mujib paman dari Farida Diah Anggraeni siswa kelas X IPS 3 SMAN 8 Jalan Iskandar Muda Surabaya mengatakan, ada ponakan sekolah di SMAN 8 Surabaya diminta bayar uang perbaikan sekolah Rp.1,5 juta. "Kalau gak bayar, tidak dapat ikut ulangan," ujar Mujib, kepada BIDIK. Jumat (3/1/2020). Mujib menambahkan, akhirnya terpaksa ortu nya pinjam uang tetangga 500 ribu, agar anaknya bisa ikut ujian. "Kasihan dia sudah tidak punya ayah, ibunya saudara saya, kerja sebagai pembantu rumah tangga. Tolong dibantu mas, agar uang bisa kembali,"ungkapnya. Perihal adanya penarikan uang iuran untuk pembangunan gedung sekolah, dibenarkan oleh Atika Fadhilah siswa kelas XI saat diwawancarai. "Benar, bilangnya wajib Rp 1,5 juta dan waktu terakh

Dampak Cuaca Ekstrem, Dewan Desak Pemkot Monitoring Seluruh Papan Reklame

Mediabidik.com - Anggota Komisi A DPRD Surabaya Arif Fathoni meminta kepada tim reklame pemkot Surabaya, supaya melakukan monitoring dan evaluasi terhadap keberadaan seluruh papan reklame di Surabaya. Monitoring dan evaluasi itu penting dilakukan untuk mengantisipasi papan reklame yang roboh akibat cuaca ekstrem. "Monitoring itu untuk mengetahui papan reklame yang tidak berijin atau masa berlaku ijinnya sudah habis" jelasnya disela acara pertemuan Forum Pimpinan Daerah (Forpimda) Surabaya di gedung baru DPRD Surabaya, Selasa (07/01/2020). Thoni menegaskan Satpol PP harus tegas melakukan penertiban terhadap papan reklame yang ilegal itu. "Kami mendesak Satpol PP potong reklame ilegal. Kami banyak menerima informasi masyarakat akan keberadaan papan reklame yang tidak berijin" tegasnya. Pria yang juga menjabat Ketua Fraksi Partai Golkar ini menekankan, kalau penertiban itu perlu dilakukan, pasca peristiwa pohon tumbang yang mengakibatkan 2 korban meni