Skip to main content

Setelah Dapat Teguran Bawaslu Provinsi, Pemkot Kembalikan Jabatan Alfa Virta

SURABAYA (Mediabidik) - Setelah sempat digeser dari jabatannya sebagai Kepala Sekertariat Panwaslu Surabaya pada tanggal 4 Januari lalu melalui surat perintah sekertaris daerah (Sekda) Nomor. 800/162/436.8.3/2019, yang diduga mal adminitrasi.

Hari ini, Kamis (10/1/2019) melalui surat perintah Sekertaris Daerah (Sekda) Nomor : 800/399/436.8.3/2019 yang mengacu pada surat Bawaslu Provinsi Nomor : 017/K.Bawaslu-Prov.JI.38/HM,02.00/I/2019. Tanggal 9 Januari 2019, perihal peninjauan kembali surat Sekda. Alfa Virta Rachmawan kini kembali menjabat sebagai Kepala Sekertariat Panwaslu kota Surabaya.

Alfa Virta Rachmawan saat dikonfirmasi mengatakan, perhari ini saya jabat kembali sebagai Kepala Sekeetariat Panwaslu Surabaya, saya tidak tau tiba-tiba saya dikasih surat begitu saja, dipanggil diruangannya pak Edi.

"Dan disitu sudah ada orang dari BKD, pak Basyari dan pak Tatang, ada pak Edi dan pak Dedi sekertarisnya," ucap Alfa, kepada BIDIK, Kamis (10/1/2019).

Lebih lanjut dia menjelaskan, perihal kronologi pencopotan sebagai Kepala Sekertariat Panwaslu Surabaya, Hadi Margo Sambodo kepala Bawaslu kota Surabaya mengusulkan saya untuk pergantian tenaga PNS kepada pemkot.

"Lah itu ngak tau, lewat belakang. Saya ngak ada konfirmasi sebelumnya ke saya, langsung kirim ke pemkot. Ternyata mereka (Bawaslu-red) belum kordinasi sama Bakesbang katanya," ungkap dia.

Masih menurut staf Bakesbang Linmas, padahal jauh hari saya sudah memberi tau, bahwa ada surat edaran dari menteri. Itupun belum ada instruksi dari Bawaslu tentang perubahan itu, kan dari Panwas ke Bawas itu perlu SOTK (Struktur Organisasi Tata Kerja). 

"Per hari saya kembali, gara-gara suratnya itu mal adminitrasi kata teman-teman dari ketua bawaslu itu. Untuk pemkot belum diberitahu dan pemkot juga belum ditembusi masalah surat itu." jelasnya.

Saat ditanya apa sebelumnya ada masalah dengan Ketua Bawaslu Surabaya. Lebih lanjut Alfa menjelaskan, saya merasa ngak pernah ada masalah sama ketua, maka saya kaget ketika dikirimi surat staf saya tentang permohonan pergantian PNS, mungkin dulu dia (Ketua Bawaslu-red) pingin masukan orang, tapi tak tolak, karena masih penuh belum ada pergantian.

"Belum ada SOTK baru, belum ada RAB. Intinya belum ada surat perintah perekrutan tenaga baru, kan sudah penuh, tapi saya dipaksa. Tak tolak secara halus karena belum ada perintah perekrutan," paparnya. (pan)

Comments

Popular posts from this blog

Tahun Depan, RS BDH Dilengkapi Fasiltas Medician Nuklir

SURABAYA (Mediabidik) - Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya terus mematangkan desain dan konsep fasilitas kedokteran nuklir di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bhakti Dharma Husada (BDH). Bahkan, pemkot sudah menargetkan tahun 2020 nanti, rumah sakit itu sudah dilengkapi fasilitas tersebut. Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Surabaya, Febria Rachmanita mengatakan menurut data selama ini, pasien-pasien yang membutuhkan penanganan selalu keluar kota, terutama pasien penyakit kanker. Sebab, di Surabaya hanya ada di RSU Dr Soetomo. Makanya, Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini meminta Dinkes untuk menyediakan fasilitas kedokteran nuklir ini demi warga Kota Surabaya. "Itu lah mengapa kita buat kedokteran nuklir ini, supaya warga Surabaya tidak perlu keluar kota untuk mendapatkan pelayanan ini," kata kata Feni-sapaan Febria Rachmanita saat jumpa pers di kantor Humas Pemkot Surabaya, Rabu (23/10/2019). Menurut Feni, jumlah pederita penyakit kanker payu darah tahun 2018 mencapai 5.63

Dalih Partisipasi Masyarakat, SMAN 8 Surabaya Wajibkan Siswa Bayar Uang Iuran Rp 1,5 Juta

Mediabidik.com - Berdalih iuran partisipasi masyarakat (PM), SMAN 8 Surabaya wajibkan siswa bayar uang iuran pembangunan sekolah sebesar Rp 1,5 juta. Jika tidak membayar siswa tidak dapat ikut ujian. Hal itu diungkapkan Mujib paman dari Farida Diah Anggraeni siswa kelas X IPS 3 SMAN 8 Jalan Iskandar Muda Surabaya mengatakan, ada ponakan sekolah di SMAN 8 Surabaya diminta bayar uang perbaikan sekolah Rp.1,5 juta. "Kalau gak bayar, tidak dapat ikut ulangan," ujar Mujib, kepada BIDIK. Jumat (3/1/2020). Mujib menambahkan, akhirnya terpaksa ortu nya pinjam uang tetangga 500 ribu, agar anaknya bisa ikut ujian. "Kasihan dia sudah tidak punya ayah, ibunya saudara saya, kerja sebagai pembantu rumah tangga. Tolong dibantu mas, agar uang bisa kembali,"ungkapnya. Perihal adanya penarikan uang iuran untuk pembangunan gedung sekolah, dibenarkan oleh Atika Fadhilah siswa kelas XI saat diwawancarai. "Benar, bilangnya wajib Rp 1,5 juta dan waktu terakh

Dampak Cuaca Ekstrem, Dewan Desak Pemkot Monitoring Seluruh Papan Reklame

Mediabidik.com - Anggota Komisi A DPRD Surabaya Arif Fathoni meminta kepada tim reklame pemkot Surabaya, supaya melakukan monitoring dan evaluasi terhadap keberadaan seluruh papan reklame di Surabaya. Monitoring dan evaluasi itu penting dilakukan untuk mengantisipasi papan reklame yang roboh akibat cuaca ekstrem. "Monitoring itu untuk mengetahui papan reklame yang tidak berijin atau masa berlaku ijinnya sudah habis" jelasnya disela acara pertemuan Forum Pimpinan Daerah (Forpimda) Surabaya di gedung baru DPRD Surabaya, Selasa (07/01/2020). Thoni menegaskan Satpol PP harus tegas melakukan penertiban terhadap papan reklame yang ilegal itu. "Kami mendesak Satpol PP potong reklame ilegal. Kami banyak menerima informasi masyarakat akan keberadaan papan reklame yang tidak berijin" tegasnya. Pria yang juga menjabat Ketua Fraksi Partai Golkar ini menekankan, kalau penertiban itu perlu dilakukan, pasca peristiwa pohon tumbang yang mengakibatkan 2 korban meni