Skip to main content

Mantan Istri Hendrik Klarifikasi Soal Insiden Pemukulan Legislator Golkar

SURABAYA (Mediabidik) - Mantan istri Hendrik Purnomo, pelaku pemukulan legislator dari Partai Golkar Agung Prasodjo, Rahayu Widya Ningsih mengklarifikasi bahwa kejadian pemukulan di lantai 2 Gedung DPRD Surabaya pada Senin (28/1/2019) bukan karena persoalan perselingkuhan.

"Saya resmi cerai dengan mantan suami saya sejak 2017. Saya gugat suami saya pada 2016 karena persoalan KDRT (kekerasan dalam rumah tangga). Jadi persoalan kemarin tidak ada hubungannya dengan perselingkungan," kata Rahayu saat memberikan keterangan pers kepada wartawan di Surabaya, Selasa (29/1/2019).

Rahayu mengaku kaget dengan adanya pemberitaan di media massa yang menyangkutkan dirinya bagian dari penyebab pertikaian Hendrik dan Agung yang dulu pernah berkiprah di Partai Golkar.

Padahal, lanjut dia, selama dua tahun ini, dirinya tidak pernah berhubungan sama sekali dengan Agung Prasodjo yang merupakan Ketua Angkatan Muda Partai Golkar (AMPG) Surabaya. 

Begitu juga dengan mantan suaminya jarang bertemu, meskipun sesekali bertemu hanya untuk urusan anak. "Hubungan kami selama ini baik-baik saja. Mantan suami saya datang ke rumah menjenguk anak ya saya persilahkan," ujarnya.

Ia menjelaskan terakhir ketemu dengan Agung pada 2016 pada saat dirinya masing menjadi Sekretaris AMPG Surabaya. Selama menjadi sekretarisnya Agung, ia menegaskan tidak pernah melakukan perselingkuhan.

"Hubungan saya dengan Agung sebatas keperluan organisasi. Itu sekitar tahun 2015-2016. Setelah saya cerai, saya tidak aktif lagi di organisasi dan saya memilih fokus ke kerjaan, karena hidup sendiri dan menghidupi anak-anak," katanya.

Selain itu, lanjut dia, pihaknya menyayangkan mantan suaminya mengajak anaknya pada saat peristiwa pemukulan itu terjadi. "Kenapa anak saya diikut-ikutkan. Saya tidak suka itu," katanya.

Saat ditanya apa ada faktor politik menjelang Pemilu 2019 menyusul kasus tersebut sudah lama dan sudah dua kali dilaporkan ke Badan Kehormatan DPRD Surabaya, Rahayu mengatakan tidak mengetahuinya.

Agung Prasodjo sebelumnya telah melaporkan Hendrik Purnomo ke Polsek Genteng atas kasus pemukukan di gedung DPRD Surabaya, Senin (28/1). Kejadian tersebut berawal saat Agung sedang keluar dari ruang kerjanya di Komisi C DPRD Surabaya, namun tiba-tiba datang Hendrik dan langsung memukul wajah Agung hingga tulang pipinya berdarah.

Saat ditanya ada persoalan apa sehingga Hendrik nekat melakukan perbuatan tersebut, Agung menjelaskan bahwa dirinya dituduh melakukan perselingkuhan dengan istrinya.

"Kejadiannya sudah dua tahun lalu. Saat itu, saya sudah minta laporkan ke kepolisian jika saya melakukan perbuatan itu. Tapi dia tidak mau mala melaporkan ke BK (Badan Kehormatan) DPRD Surabaya. Tapi laporan itu tidak diproses BK dan melaporkan kembali beberapa hari lalu pada ssaat menjelang Pemilu 2019," katanya.

Anggota Badan Kehormatan DPRD Surabaya M. Arsyad mengatakan bahwa persoalan tersebut sudah masuk rana hukum sehingga proses pengaduan di BK diberhentikan.

Selain itu, Arsyad menjelaskan bahwa persoalan tersebut sebenarnya sudah dilaporkan dua lalu oleh Hendri ke BK. Hanya saja, lanjut dia, berdasarkan pendapat ahli hukum yang didatangkan BK, hal itu  tidak ada kaitannya dengan kelembagaan DPRD melainkan lebih pada pribadi.

"Sudah disarankan agar dilaporkan ke polisi, tapi Pak Hendrik dulu tidak mau. Begitu juga disarankan diselsaikan dengan musyawarah, tapi tidak ketemu juga. Akhirnya lapor lagi, mempertanyakan lagi," pungkasnya.(pan)

Comments

Popular posts from this blog

Tahun Depan, RS BDH Dilengkapi Fasiltas Medician Nuklir

SURABAYA (Mediabidik) - Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya terus mematangkan desain dan konsep fasilitas kedokteran nuklir di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bhakti Dharma Husada (BDH). Bahkan, pemkot sudah menargetkan tahun 2020 nanti, rumah sakit itu sudah dilengkapi fasilitas tersebut. Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Surabaya, Febria Rachmanita mengatakan menurut data selama ini, pasien-pasien yang membutuhkan penanganan selalu keluar kota, terutama pasien penyakit kanker. Sebab, di Surabaya hanya ada di RSU Dr Soetomo. Makanya, Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini meminta Dinkes untuk menyediakan fasilitas kedokteran nuklir ini demi warga Kota Surabaya. "Itu lah mengapa kita buat kedokteran nuklir ini, supaya warga Surabaya tidak perlu keluar kota untuk mendapatkan pelayanan ini," kata kata Feni-sapaan Febria Rachmanita saat jumpa pers di kantor Humas Pemkot Surabaya, Rabu (23/10/2019). Menurut Feni, jumlah pederita penyakit kanker payu darah tahun 2018 mencapai 5.63

Dalih Partisipasi Masyarakat, SMAN 8 Surabaya Wajibkan Siswa Bayar Uang Iuran Rp 1,5 Juta

Mediabidik.com - Berdalih iuran partisipasi masyarakat (PM), SMAN 8 Surabaya wajibkan siswa bayar uang iuran pembangunan sekolah sebesar Rp 1,5 juta. Jika tidak membayar siswa tidak dapat ikut ujian. Hal itu diungkapkan Mujib paman dari Farida Diah Anggraeni siswa kelas X IPS 3 SMAN 8 Jalan Iskandar Muda Surabaya mengatakan, ada ponakan sekolah di SMAN 8 Surabaya diminta bayar uang perbaikan sekolah Rp.1,5 juta. "Kalau gak bayar, tidak dapat ikut ulangan," ujar Mujib, kepada BIDIK. Jumat (3/1/2020). Mujib menambahkan, akhirnya terpaksa ortu nya pinjam uang tetangga 500 ribu, agar anaknya bisa ikut ujian. "Kasihan dia sudah tidak punya ayah, ibunya saudara saya, kerja sebagai pembantu rumah tangga. Tolong dibantu mas, agar uang bisa kembali,"ungkapnya. Perihal adanya penarikan uang iuran untuk pembangunan gedung sekolah, dibenarkan oleh Atika Fadhilah siswa kelas XI saat diwawancarai. "Benar, bilangnya wajib Rp 1,5 juta dan waktu terakh

Dampak Cuaca Ekstrem, Dewan Desak Pemkot Monitoring Seluruh Papan Reklame

Mediabidik.com - Anggota Komisi A DPRD Surabaya Arif Fathoni meminta kepada tim reklame pemkot Surabaya, supaya melakukan monitoring dan evaluasi terhadap keberadaan seluruh papan reklame di Surabaya. Monitoring dan evaluasi itu penting dilakukan untuk mengantisipasi papan reklame yang roboh akibat cuaca ekstrem. "Monitoring itu untuk mengetahui papan reklame yang tidak berijin atau masa berlaku ijinnya sudah habis" jelasnya disela acara pertemuan Forum Pimpinan Daerah (Forpimda) Surabaya di gedung baru DPRD Surabaya, Selasa (07/01/2020). Thoni menegaskan Satpol PP harus tegas melakukan penertiban terhadap papan reklame yang ilegal itu. "Kami mendesak Satpol PP potong reklame ilegal. Kami banyak menerima informasi masyarakat akan keberadaan papan reklame yang tidak berijin" tegasnya. Pria yang juga menjabat Ketua Fraksi Partai Golkar ini menekankan, kalau penertiban itu perlu dilakukan, pasca peristiwa pohon tumbang yang mengakibatkan 2 korban meni