Skip to main content

Mantan Istri Hendrik Klarifikasi Soal Insiden Pemukulan Legislator Golkar

SURABAYA (Mediabidik) - Mantan istri Hendrik Purnomo, pelaku pemukulan legislator dari Partai Golkar Agung Prasodjo, Rahayu Widya Ningsih mengklarifikasi bahwa kejadian pemukulan di lantai 2 Gedung DPRD Surabaya pada Senin (28/1/2019) bukan karena persoalan perselingkuhan.

"Saya resmi cerai dengan mantan suami saya sejak 2017. Saya gugat suami saya pada 2016 karena persoalan KDRT (kekerasan dalam rumah tangga). Jadi persoalan kemarin tidak ada hubungannya dengan perselingkungan," kata Rahayu saat memberikan keterangan pers kepada wartawan di Surabaya, Selasa (29/1/2019).

Rahayu mengaku kaget dengan adanya pemberitaan di media massa yang menyangkutkan dirinya bagian dari penyebab pertikaian Hendrik dan Agung yang dulu pernah berkiprah di Partai Golkar.

Padahal, lanjut dia, selama dua tahun ini, dirinya tidak pernah berhubungan sama sekali dengan Agung Prasodjo yang merupakan Ketua Angkatan Muda Partai Golkar (AMPG) Surabaya. 

Begitu juga dengan mantan suaminya jarang bertemu, meskipun sesekali bertemu hanya untuk urusan anak. "Hubungan kami selama ini baik-baik saja. Mantan suami saya datang ke rumah menjenguk anak ya saya persilahkan," ujarnya.

Ia menjelaskan terakhir ketemu dengan Agung pada 2016 pada saat dirinya masing menjadi Sekretaris AMPG Surabaya. Selama menjadi sekretarisnya Agung, ia menegaskan tidak pernah melakukan perselingkuhan.

"Hubungan saya dengan Agung sebatas keperluan organisasi. Itu sekitar tahun 2015-2016. Setelah saya cerai, saya tidak aktif lagi di organisasi dan saya memilih fokus ke kerjaan, karena hidup sendiri dan menghidupi anak-anak," katanya.

Selain itu, lanjut dia, pihaknya menyayangkan mantan suaminya mengajak anaknya pada saat peristiwa pemukulan itu terjadi. "Kenapa anak saya diikut-ikutkan. Saya tidak suka itu," katanya.

Saat ditanya apa ada faktor politik menjelang Pemilu 2019 menyusul kasus tersebut sudah lama dan sudah dua kali dilaporkan ke Badan Kehormatan DPRD Surabaya, Rahayu mengatakan tidak mengetahuinya.

Agung Prasodjo sebelumnya telah melaporkan Hendrik Purnomo ke Polsek Genteng atas kasus pemukukan di gedung DPRD Surabaya, Senin (28/1). Kejadian tersebut berawal saat Agung sedang keluar dari ruang kerjanya di Komisi C DPRD Surabaya, namun tiba-tiba datang Hendrik dan langsung memukul wajah Agung hingga tulang pipinya berdarah.

Saat ditanya ada persoalan apa sehingga Hendrik nekat melakukan perbuatan tersebut, Agung menjelaskan bahwa dirinya dituduh melakukan perselingkuhan dengan istrinya.

"Kejadiannya sudah dua tahun lalu. Saat itu, saya sudah minta laporkan ke kepolisian jika saya melakukan perbuatan itu. Tapi dia tidak mau mala melaporkan ke BK (Badan Kehormatan) DPRD Surabaya. Tapi laporan itu tidak diproses BK dan melaporkan kembali beberapa hari lalu pada ssaat menjelang Pemilu 2019," katanya.

Anggota Badan Kehormatan DPRD Surabaya M. Arsyad mengatakan bahwa persoalan tersebut sudah masuk rana hukum sehingga proses pengaduan di BK diberhentikan.

Selain itu, Arsyad menjelaskan bahwa persoalan tersebut sebenarnya sudah dilaporkan dua lalu oleh Hendri ke BK. Hanya saja, lanjut dia, berdasarkan pendapat ahli hukum yang didatangkan BK, hal itu  tidak ada kaitannya dengan kelembagaan DPRD melainkan lebih pada pribadi.

"Sudah disarankan agar dilaporkan ke polisi, tapi Pak Hendrik dulu tidak mau. Begitu juga disarankan diselsaikan dengan musyawarah, tapi tidak ketemu juga. Akhirnya lapor lagi, mempertanyakan lagi," pungkasnya.(pan)

Comments

Popular posts from this blog

Dalih Partisipasi Masyarakat, SMAN 8 Surabaya Wajibkan Siswa Bayar Uang Iuran Rp 1,5 Juta

Mediabidik.com - Berdalih iuran partisipasi masyarakat (PM), SMAN 8 Surabaya wajibkan siswa bayar uang iuran pembangunan sekolah sebesar Rp 1,5 juta. Jika tidak membayar siswa tidak dapat ikut ujian. Hal itu diungkapkan Mujib paman dari Farida Diah Anggraeni siswa kelas X IPS 3 SMAN 8 Jalan Iskandar Muda Surabaya mengatakan, ada ponakan sekolah di SMAN 8 Surabaya diminta bayar uang perbaikan sekolah Rp.1,5 juta. "Kalau gak bayar, tidak dapat ikut ulangan," ujar Mujib, kepada BIDIK. Jumat (3/1/2020). Mujib menambahkan, akhirnya terpaksa ortu nya pinjam uang tetangga 500 ribu, agar anaknya bisa ikut ujian. "Kasihan dia sudah tidak punya ayah, ibunya saudara saya, kerja sebagai pembantu rumah tangga. Tolong dibantu mas, agar uang bisa kembali,"ungkapnya. Perihal adanya penarikan uang iuran untuk pembangunan gedung sekolah, dibenarkan oleh Atika Fadhilah siswa kelas XI saat diwawancarai. "Benar, bilangnya wajib Rp 1,5 juta dan waktu terakh...

Tiga Alasan Kejaksaan Ajukan Kasasi Atas Vonis Bebas Eks Dirut PT DOK

SURABAYA (Mediabidik) – Kepala Seksi Pidana Khusus (Kasipidsus) Kejaksaan Negeri (Kejari) Surabaya, Heru Kamarullah, secara tegas menyatakan pihaknya sudah menyatakan secara resmi, untuk mengajukan perlawanan terhadap vonis bebas yang dijatuhkan hakim Pengadilan Tipikor Surabaya terhadap Mantan Direktur Utama (Dirut) PT Dok dan Perkapalan Surabaya (DPS), Riry Syeried Jetta. "Perlawanan dalam bentuk upaya hukum kasasi tersebut sudah resmi kita dinyatakan ke Pengadilan pada Rabu (23/10/2019) lalu," terang Heru, Jumat (25/10/2019) Heru menambahkan, Kasasi atas putusan bebas tersebut dilakukan berdasarkan tiga pertimbangan sebagaimana diatur dalam pasal 253 Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Pertama, terkait peraturan hukum yang tidak diterapkan sebagaimana mestinya. Kedua, untuk menguji kinerja hakim dalam mengadili perkara telah sesuai dengan Undang-Undang apa tidak atau dalam istilah hukum disebut judex facti. Dan yang ketiga, untuk menguji batas kewenangan pe...

Komisi B Minta Pemprov serius sosialisasi dana pinjaman untuk pelaku UMKM

SURABAYA ( Media Bidik) - Jatim sangat apresiasi terhadap Pemprov yang mempunyai program membantu pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Jatim dengan menggelontorkan dana sebesar 400 Miliar di Bank UMKM guna memberikan bantuan kredit lunak kepada para pelaku UMKM di Jatim. Namun Chusainuddin,S.Sos Anggota Komisi B yang menangani tentang Perekonomian menilai Pemerintah provinsi masih kurang serius memberikan sosialisasi kepada masyarakat terutrama pelaku UMKM yang sebenarnya ada dana pinjaman lunak untuk mereka. " Ketika saya menjalankan Reses di Blitar,Kediri dan Tulungagung , banyak masyarakat sana tak mengetahui ada dana pinjaman lunak di Bank UMKM untuk para pelaku UMKM, karena sebenarnya jika Pemprov serius memberikan sosialisasi sampai ke tingkat desa,maka saya yakin masyarakat sangat senang sekali," ucap pria yang akrab dipanggil Gus Udin tersebut. Apalagi menyambut MEA, seharusnya pelaku UMKM sudah mengerti kalau ada dana pinjaman unt...