Skip to main content

Peringatan HPN 2019, KOMPAK dan PWI Gelar Pelatihan Jurnalis Hukum

SURABAYA (Mediabidik) – Komunitas Media Pengadilan dan Kejaksaan (KOMPAK) bekerjasama dengan Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Jawa Timur bakal menggelar pelatihan jurnalistik hukum.

Pelatihan yang diberi tajuk 'Upgrading dan Focus Group Discation (FGD) Standar Penulisan Wartawan Bidang Hukum' tersebut, merupakan menjadi salah satu dari rangkaian acara peringatan Hari Pers Nasional (HPN) 2019. Bertepatan Jawa Timur ditunjuk sebagai tuan rumah peringatan HPN pada tahun ini. Kegiatan pelatihan, rencananya bakal digelar di Universitas Muhammadiyah Sidoarjo (UMSIDA), jalan Mojopahit 662 Sidoarjo, pada 11 Maret 2019 mendatang. 

Kegiatan bakal diikuti oleh 60 wartawan bidang hukum yang tersebar di tiga kota, antara lain Surabaya, Gresik dan Sidoarjo. Menurut Ketua Dewan Kehormatan Daerah (DKD) PWI Jatim H Joko Tetuko, mengatakan diadakannya pelatihan ini bertujuan untuk mewujudkan peningkatan kualitas wartawan bidang hukum yang kompeten dan berintegritas. 

"Sehingga karya jurnalistik yang diciptakan wartawan bidang hukum ini, semakin sesuai dengan standar dan kaidah hukum serta menjaga Trial by The Press (karya jurnalistik yang tidak menghakimi), berkarakter dalam menyajikan informasi yang berkeadilan dan independen," ujarnya, Rabu (23/1/2019).

Terpisah, Ketua Umum KOMPAK Budi Mulyono membenarkan agenda kegiatan ini. Adapun latar belakangnya adalah KOMPAK sebagai wadah wartawan bidang hukum, menyadari bahwa wartawan adalah ''Sekolah Berjalan'' bagi seluruh lapisan masyarakat, terutama media modern, media berbasis digital, harus berusaha terus menerus meningkatkan kualitas dan kemampaun dalam penulisan berita hukum, sehingga sebagai penyaji berita, wartawan pun perlu dibekali materi yang berkualitas sesuai diskjob-nya.

"Kita menyadari bahwa masyarakat semakin cerdas dan melek hukum, sehingga membutuhkan wartawan bidang hukum yang berkualitas, sebagai basis kepercayaan terhadap proses peradilan dengan benar, jujur, dan adil dalam pengawal penegakkan supremasi hukum," ujar pria yang berprofesi sebagai wartawan senior di Surat Kabar Harian (SKH) Surabaya Pagi ini, Rabu (23/1/2019).

Pentingnya wartawan hukum yang berkualitas, masih Budi, hal itu dikarenakan keterbukaan informasi publik adalah pintu gerbang menuju pencegahan korupsi. "Yang pasti tetap mengedepankan pengelolaan informasi publik berbasis hukum, dengan melindungi semua kepentingan, dalam menjalankan penyelenggaraan negara yang partisipatif, tranparan, akuntabel, pengembangan ilmu pengetahuan, dan mencerdaskan kehidupan bangsa," tambahnya.

Budi juga menyampaikan bahwa pihaknya sudah melakukan langkah-langkah guna merealisasikan kegiatan ini. Salah satunya, rapat kordinasi yang dilakukan pihak KOMPAK dengan pengurus PWI maupun pada internal organisasi sendiri.

"Sudah terbentuk susunan panitia kegiatan, dan peran pengurus PWI nantinya sebagai pemateri bersama para praktisi hukum lainnya, dan kehadiran Lestantya Baskoro penulis buku Jurnalisme Bukan Menghakimi, saya yakin membuat kegiatan ini lebih berkualitas," beber Budi. (opan)


Adapun susunan panitia sebagai berikut:

Penasehat: Panitia HPN PWI Jawa Timur
Pananggung Jawab: Ketua Umum KOMPAK Budi Mulyono SH.
Steering Committee (SC): Henoch Kurniawan (Duta Masyarakat/duta.co), Nurul Arifin (Kabarjatim), Erwin Yohanes (merdeka.com)
Ketua Pelaksana/OC: Lukman Hakim (Sindonews)
Wakil OC: Eko Priyono (Jawapos)
Sekretaris: Tommy (viva.co.id)
Bendahara: Abednego (Bhirawa), Faizal Falakki (Barometerjatim.com)
Sie Protokol dan Acara: Anik Rohmatun (RRI), Subhan (Metro TV), Praditya (tribunewsjatim.com), Faizal(viva.co.id), Hanif (antara) 
Humas dan Dokumentasi: Broery Soesanto (jatimnet.com), Faisal (kompas.com), Triboto (Trans 7 TV), Khaesar (jatimnet.com), Hari (Indonesia News)
Perlengkapan: Yudha (MNC TV), Lugas (Jawapos), Samir (Tribunnews.com), Toriq (Tribunews.com), Soni, Ivan
Konsumsi: Yuswono, Jumiati, Harifin, Adi

Foto
Tampak pengurus Komunitas Media Pengadilan dan Kejaksaan (KOMPAK) DAN Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Jawa Timur saat menggelar rapat koordinasi, Senin (21/1/2019). Henoch Kurniawan

Comments

Popular posts from this blog

Tahun Depan, RS BDH Dilengkapi Fasiltas Medician Nuklir

SURABAYA (Mediabidik) - Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya terus mematangkan desain dan konsep fasilitas kedokteran nuklir di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bhakti Dharma Husada (BDH). Bahkan, pemkot sudah menargetkan tahun 2020 nanti, rumah sakit itu sudah dilengkapi fasilitas tersebut. Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Surabaya, Febria Rachmanita mengatakan menurut data selama ini, pasien-pasien yang membutuhkan penanganan selalu keluar kota, terutama pasien penyakit kanker. Sebab, di Surabaya hanya ada di RSU Dr Soetomo. Makanya, Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini meminta Dinkes untuk menyediakan fasilitas kedokteran nuklir ini demi warga Kota Surabaya. "Itu lah mengapa kita buat kedokteran nuklir ini, supaya warga Surabaya tidak perlu keluar kota untuk mendapatkan pelayanan ini," kata kata Feni-sapaan Febria Rachmanita saat jumpa pers di kantor Humas Pemkot Surabaya, Rabu (23/10/2019). Menurut Feni, jumlah pederita penyakit kanker payu darah tahun 2018 mencapai 5.63

Dalih Partisipasi Masyarakat, SMAN 8 Surabaya Wajibkan Siswa Bayar Uang Iuran Rp 1,5 Juta

Mediabidik.com - Berdalih iuran partisipasi masyarakat (PM), SMAN 8 Surabaya wajibkan siswa bayar uang iuran pembangunan sekolah sebesar Rp 1,5 juta. Jika tidak membayar siswa tidak dapat ikut ujian. Hal itu diungkapkan Mujib paman dari Farida Diah Anggraeni siswa kelas X IPS 3 SMAN 8 Jalan Iskandar Muda Surabaya mengatakan, ada ponakan sekolah di SMAN 8 Surabaya diminta bayar uang perbaikan sekolah Rp.1,5 juta. "Kalau gak bayar, tidak dapat ikut ulangan," ujar Mujib, kepada BIDIK. Jumat (3/1/2020). Mujib menambahkan, akhirnya terpaksa ortu nya pinjam uang tetangga 500 ribu, agar anaknya bisa ikut ujian. "Kasihan dia sudah tidak punya ayah, ibunya saudara saya, kerja sebagai pembantu rumah tangga. Tolong dibantu mas, agar uang bisa kembali,"ungkapnya. Perihal adanya penarikan uang iuran untuk pembangunan gedung sekolah, dibenarkan oleh Atika Fadhilah siswa kelas XI saat diwawancarai. "Benar, bilangnya wajib Rp 1,5 juta dan waktu terakh

Dampak Cuaca Ekstrem, Dewan Desak Pemkot Monitoring Seluruh Papan Reklame

Mediabidik.com - Anggota Komisi A DPRD Surabaya Arif Fathoni meminta kepada tim reklame pemkot Surabaya, supaya melakukan monitoring dan evaluasi terhadap keberadaan seluruh papan reklame di Surabaya. Monitoring dan evaluasi itu penting dilakukan untuk mengantisipasi papan reklame yang roboh akibat cuaca ekstrem. "Monitoring itu untuk mengetahui papan reklame yang tidak berijin atau masa berlaku ijinnya sudah habis" jelasnya disela acara pertemuan Forum Pimpinan Daerah (Forpimda) Surabaya di gedung baru DPRD Surabaya, Selasa (07/01/2020). Thoni menegaskan Satpol PP harus tegas melakukan penertiban terhadap papan reklame yang ilegal itu. "Kami mendesak Satpol PP potong reklame ilegal. Kami banyak menerima informasi masyarakat akan keberadaan papan reklame yang tidak berijin" tegasnya. Pria yang juga menjabat Ketua Fraksi Partai Golkar ini menekankan, kalau penertiban itu perlu dilakukan, pasca peristiwa pohon tumbang yang mengakibatkan 2 korban meni