Skip to main content

3 UPT Keimigrasian Kanwil Kemenkumham Jatim Raih Penghargaan

SURABAYA (Mediabidik) – Puncak peringatan Hari Bhakti Imigrasi (HBI) ke-69 sekaligus jadi ajang penorehan prestasi oleh 3 UPT Keimigrasian jajaran Kanwil Kemenkumham Jatim, Senin (28/1/2019).

3 UPT tersebut adalah Kanim Kelas III Kediri, Kanim Kelas III Ponorogo dan Rumah Detensi Imigrasi Surabaya. Ketiganya mendapat penghargaan dari Menkumham Yasonna H Laoly.

Penghargaan itu diberikan secara simbolis oleh Kakanwil Kemenkumham Jatim Susy Susilawati pagi ini. Tepatnya di sela-sela upacara peringatan HBI Ke-69 di Kanim Kelas I Khusus TPI Surabaya. Piagam penghargaan diserahkan langsung kepada masing-masing Kepala UPT yaitu Rakha Purnama (Kakanim Kediri), Hendrya Widjaya (Kakanim Ponorogo), Heru Hartono (Karudenim Surabaya).

Kanim Kediri mendapatkan penghargaan atas prestasinya dalam melakukan penolakan penerbitan paspor terhadap WNI yang diduga sebagai TKI Nonprosedural sebanyak 218 permohonan kategori Kantor Imigrasi Kelas III. Sedangkan Kanim Ponorogo mendapat penghargaan atas penegakan hukum keimigrasian melalui tindakan Pro Justitia sebanyak 1 kasus dan telah berkekuatan hukum tetap kategori Kantor Imigrasi Kelas III.

Dan terakhir, Rudenim Surabaya diganjar penghargaan karena kinerjanya mengelola anggaran terbaik dengan Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) akhir sebesar 98,66 kategori Rumah Detensi Imigrasi.

Atas pencapaian tersebut, Kakanwil mengungkapkan bahwa prestasi ini diraih karena kerja keras berbagai pihak. Dan berharap agar bisa jadi motivasi bagi UPT lain untuk terus berprestasi. "Jangan cepat puas, tetap dan terus tingkatkan layanan kepada masyarakat agar sesuai dengan motto Jatim PASTI HEBAT," terangnya. (opan)

Comments

Popular posts from this blog

Tahun Depan, RS BDH Dilengkapi Fasiltas Medician Nuklir

SURABAYA (Mediabidik) - Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya terus mematangkan desain dan konsep fasilitas kedokteran nuklir di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bhakti Dharma Husada (BDH). Bahkan, pemkot sudah menargetkan tahun 2020 nanti, rumah sakit itu sudah dilengkapi fasilitas tersebut. Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Surabaya, Febria Rachmanita mengatakan menurut data selama ini, pasien-pasien yang membutuhkan penanganan selalu keluar kota, terutama pasien penyakit kanker. Sebab, di Surabaya hanya ada di RSU Dr Soetomo. Makanya, Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini meminta Dinkes untuk menyediakan fasilitas kedokteran nuklir ini demi warga Kota Surabaya. "Itu lah mengapa kita buat kedokteran nuklir ini, supaya warga Surabaya tidak perlu keluar kota untuk mendapatkan pelayanan ini," kata kata Feni-sapaan Febria Rachmanita saat jumpa pers di kantor Humas Pemkot Surabaya, Rabu (23/10/2019). Menurut Feni, jumlah pederita penyakit kanker payu darah tahun 2018 mencapai 5.63

Dalih Partisipasi Masyarakat, SMAN 8 Surabaya Wajibkan Siswa Bayar Uang Iuran Rp 1,5 Juta

Mediabidik.com - Berdalih iuran partisipasi masyarakat (PM), SMAN 8 Surabaya wajibkan siswa bayar uang iuran pembangunan sekolah sebesar Rp 1,5 juta. Jika tidak membayar siswa tidak dapat ikut ujian. Hal itu diungkapkan Mujib paman dari Farida Diah Anggraeni siswa kelas X IPS 3 SMAN 8 Jalan Iskandar Muda Surabaya mengatakan, ada ponakan sekolah di SMAN 8 Surabaya diminta bayar uang perbaikan sekolah Rp.1,5 juta. "Kalau gak bayar, tidak dapat ikut ulangan," ujar Mujib, kepada BIDIK. Jumat (3/1/2020). Mujib menambahkan, akhirnya terpaksa ortu nya pinjam uang tetangga 500 ribu, agar anaknya bisa ikut ujian. "Kasihan dia sudah tidak punya ayah, ibunya saudara saya, kerja sebagai pembantu rumah tangga. Tolong dibantu mas, agar uang bisa kembali,"ungkapnya. Perihal adanya penarikan uang iuran untuk pembangunan gedung sekolah, dibenarkan oleh Atika Fadhilah siswa kelas XI saat diwawancarai. "Benar, bilangnya wajib Rp 1,5 juta dan waktu terakh

Dampak Cuaca Ekstrem, Dewan Desak Pemkot Monitoring Seluruh Papan Reklame

Mediabidik.com - Anggota Komisi A DPRD Surabaya Arif Fathoni meminta kepada tim reklame pemkot Surabaya, supaya melakukan monitoring dan evaluasi terhadap keberadaan seluruh papan reklame di Surabaya. Monitoring dan evaluasi itu penting dilakukan untuk mengantisipasi papan reklame yang roboh akibat cuaca ekstrem. "Monitoring itu untuk mengetahui papan reklame yang tidak berijin atau masa berlaku ijinnya sudah habis" jelasnya disela acara pertemuan Forum Pimpinan Daerah (Forpimda) Surabaya di gedung baru DPRD Surabaya, Selasa (07/01/2020). Thoni menegaskan Satpol PP harus tegas melakukan penertiban terhadap papan reklame yang ilegal itu. "Kami mendesak Satpol PP potong reklame ilegal. Kami banyak menerima informasi masyarakat akan keberadaan papan reklame yang tidak berijin" tegasnya. Pria yang juga menjabat Ketua Fraksi Partai Golkar ini menekankan, kalau penertiban itu perlu dilakukan, pasca peristiwa pohon tumbang yang mengakibatkan 2 korban meni