Skip to main content

ORI Jatim Sambut Positif Inisiatif Kemenkumham Jatim

SURABAYA (Mediabidik) – Pembangunan Zona Integritas menjadi salah satu langkah untuk meningkatkan pelayanan publik. Langkah dini yang dilakukan Kanwil Kemenkumham Jatim ini pun tak pelak mendapat apresiasi dari Kepala Perwakilan Ombudsman RI Jatim Agus Widiyarta. Dia menilai, ini adalah komitmen yang kuat untuk memberikan yang terbaik bagi masyarakat.

Hal itu diungkapkan Agus usai mengikuti Apel bersama dalam rangka pencanangan pembangunan Zona Integritas (ZI) Kanwil Kemenkumham Jatim, Rabu (2/1/2019). Menurut Agus, inisiatif yang dilakukan Kemenkumham Jatim merupakan langkah awal yang sangat baik. "Ini masih awal tahun sudah sangat bersemangat, ini sangat positif," ujarnya.

Menurutnya, pembangunan ZI ini harus dilakukan dengan sungguh-sungguh. Setelah itu, masih ada tantangan yang lebih berat menuju WBK. "Persiapan harus lebih matang lagi untuk menjadi WBK," lanjut Agus.

Agus menjelaskan, Ombudsman akan mengambil peran sebagai pembina dalam pelayanan publik. Mengingat, pelayanan publik adalah salah satu unsur penilaian untuk mendapatkan predikat WBK. Pihaknya akan melakukan evaluasi secara rutin. "Apakah semua komponen pelayanan publik sudah terpenuhi atau belum," sambungnya. 

Dia sependapat dengan Kakanwil Kemenkumham Jatim Susy Susilawati bahwa pembangunan ZI harus dilakukan secara menyeluruh. Perubahan tidak hanya sistem, tapi juga perilaku ASN. Jika sistem pasti sudah diarahkan untuk yang terbaik. Namun, mengubah mindset dan culture set tidak bisa dilakukan secara instan. "Kami akan sering-sering melakukan mysterious shopping untuk melakukan evaluasi, mengingat ada 10 UPT yang diusulkan WBK tahun ini," terang Agus.

Agus yakin, Jatim akan kembali mengirim wakilnya untuk mendapat predikat WBK. Mengingat tahun lalu, sudah ada 2 UPT yang berhasil menyabet gelar itu yaitu Kanim Blitar dan Lapas Perempuan Malang. "Saya yakin Jatim pasti bisa, karena pimpinannya sudah sangat mendukung hal ini," ucapnya. (opan)

Foto
Kepala Perwakilan Ombudsman RI Jatim Agus Widiyarta. Dia menilai, saat menghadiri Apel bersama dalam rangka pencanangan pembangunan Zona Integritas (ZI) Kanwil Kemenkumham Jatim, Rabu (2/1/2018). Henoch Kurniawan

Comments

Popular posts from this blog

Tahun Depan, RS BDH Dilengkapi Fasiltas Medician Nuklir

SURABAYA (Mediabidik) - Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya terus mematangkan desain dan konsep fasilitas kedokteran nuklir di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bhakti Dharma Husada (BDH). Bahkan, pemkot sudah menargetkan tahun 2020 nanti, rumah sakit itu sudah dilengkapi fasilitas tersebut. Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Surabaya, Febria Rachmanita mengatakan menurut data selama ini, pasien-pasien yang membutuhkan penanganan selalu keluar kota, terutama pasien penyakit kanker. Sebab, di Surabaya hanya ada di RSU Dr Soetomo. Makanya, Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini meminta Dinkes untuk menyediakan fasilitas kedokteran nuklir ini demi warga Kota Surabaya. "Itu lah mengapa kita buat kedokteran nuklir ini, supaya warga Surabaya tidak perlu keluar kota untuk mendapatkan pelayanan ini," kata kata Feni-sapaan Febria Rachmanita saat jumpa pers di kantor Humas Pemkot Surabaya, Rabu (23/10/2019). Menurut Feni, jumlah pederita penyakit kanker payu darah tahun 2018 mencapai 5.63

Dalih Partisipasi Masyarakat, SMAN 8 Surabaya Wajibkan Siswa Bayar Uang Iuran Rp 1,5 Juta

Mediabidik.com - Berdalih iuran partisipasi masyarakat (PM), SMAN 8 Surabaya wajibkan siswa bayar uang iuran pembangunan sekolah sebesar Rp 1,5 juta. Jika tidak membayar siswa tidak dapat ikut ujian. Hal itu diungkapkan Mujib paman dari Farida Diah Anggraeni siswa kelas X IPS 3 SMAN 8 Jalan Iskandar Muda Surabaya mengatakan, ada ponakan sekolah di SMAN 8 Surabaya diminta bayar uang perbaikan sekolah Rp.1,5 juta. "Kalau gak bayar, tidak dapat ikut ulangan," ujar Mujib, kepada BIDIK. Jumat (3/1/2020). Mujib menambahkan, akhirnya terpaksa ortu nya pinjam uang tetangga 500 ribu, agar anaknya bisa ikut ujian. "Kasihan dia sudah tidak punya ayah, ibunya saudara saya, kerja sebagai pembantu rumah tangga. Tolong dibantu mas, agar uang bisa kembali,"ungkapnya. Perihal adanya penarikan uang iuran untuk pembangunan gedung sekolah, dibenarkan oleh Atika Fadhilah siswa kelas XI saat diwawancarai. "Benar, bilangnya wajib Rp 1,5 juta dan waktu terakh

Dampak Cuaca Ekstrem, Dewan Desak Pemkot Monitoring Seluruh Papan Reklame

Mediabidik.com - Anggota Komisi A DPRD Surabaya Arif Fathoni meminta kepada tim reklame pemkot Surabaya, supaya melakukan monitoring dan evaluasi terhadap keberadaan seluruh papan reklame di Surabaya. Monitoring dan evaluasi itu penting dilakukan untuk mengantisipasi papan reklame yang roboh akibat cuaca ekstrem. "Monitoring itu untuk mengetahui papan reklame yang tidak berijin atau masa berlaku ijinnya sudah habis" jelasnya disela acara pertemuan Forum Pimpinan Daerah (Forpimda) Surabaya di gedung baru DPRD Surabaya, Selasa (07/01/2020). Thoni menegaskan Satpol PP harus tegas melakukan penertiban terhadap papan reklame yang ilegal itu. "Kami mendesak Satpol PP potong reklame ilegal. Kami banyak menerima informasi masyarakat akan keberadaan papan reklame yang tidak berijin" tegasnya. Pria yang juga menjabat Ketua Fraksi Partai Golkar ini menekankan, kalau penertiban itu perlu dilakukan, pasca peristiwa pohon tumbang yang mengakibatkan 2 korban meni