Skip to main content

Meski Aman Dari Flu Babi, Pemkot Tetap Lakukan Langkah Preventif

SURABAYA (Mediabidik) - Pemerintah Kota Surabaya mensosialisasikan antisipasi flu babi meski sampai saat ini masih aman dan tidak ada kasus yang terjadi di Kota Pahlawan. Hal ini sebagai langkah preventif yang dilakukan oleh Pemkot Surabaya supaya terhindar dari serangan virus flu babi ini.

Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Kota Surabaya dr Mira Novia memastikan hingga saat ini belum ada kasus penyakit flu babi di Kota Surabaya. Ia bahkan berharap tidak ada warga Surabaya yang terkena virus yang bernama H1N1 ini, karena penanganannya sangat ribet dan perlu kehati-hatian.

"Sampai sekarang belum ada yang terserang penyakit ini dan semoga tidak ada karena penangananya ribet, kamarnya harus terisolasi, perawat dan dokternya harus memakai masker khusus bukan yang biasa-biasa, dan ambulancenya harus selalu steril dan dibersihkan supaya tidak menular," kata Mira saat jumpa pers di kantor Humas Pemkot Surabaya, Senin (11/2/2019).

Ia pun menjelaskan, gejala-gejala penderita yang terkena virus H1N1 hampir sama seperti flu biasa. Bahkan, si penderita ini juga batuk, demam dan sesak hingga komplikasi di paru-paru. Oleh karena itu, apabila ada warga yang mengalami gejala-gejala ini, maka harus segera diperiksakan ke dokter secepatnya. "Namun yang paling penting juga adalah sebelum dia flu, perlu diketahui dulu dia habis bepergian kemana, apakah dari luar negeri yang negaranya pernah terserang virus H1N1?. Kalau memang dari negara yang terserang virus ini, maka ini indikasi bahwa dia benar-benar terserang flu babi," kata dia.

Mira juga mengimbau kepada warga Surabaya yang akan bepergian atau wisata ke luar negeri yang negara tersebut terserang virus flu babi. Ia meminta warga supaya melakukan imunisasi sebelum berangkat bepergian. Hal ini penting untuk mengantisipasi tubuh supaya tidak ikut terserang ketika berkunjung ke negara tujuan. "Di samping itu, kita harus selalu membudayakan hidup sehat sehari-hari, karena virus itu bisa datang dari mana-mana," ujarnya.

Selama ini, pengawasan terhadap babi dan pemotongan babi di Rumah Potong Hewan (RPH) sudah dilakukan secara maksimal. Bahkan, sudah ada tim khusus untuk mengecek babi-babi yang akan dipotong dan yang akan disebarkan di Surabaya. "Jadi, upaya kami sudah maksimal, termasuk di RPH," imbuhnya.

Sementara itu, Pelaksana Tugas (Plt) Direktur RPH Surabaya Bela Bima juga memastikan pemotongan babi di instansinya sudah steril dan melalui beberapa pemeriksaan dan proses panjang. Awalnya, babi-babi itu didatangkan dari daerah-daerah penghasil ternak babi, seperti Blitar, Tulungagung, Situbondo dan beberapa daerah lainnya.

"Jadi, pada saat usia panen, dia dilakukan pemeriksaan oleh dokter hewan di daerah itu. Ini nanti yang akan mengeluarkan rekomendasi berupa surat keterangan kesehatan hewan. Nah, ketika tiba di RPH, surat inilah yang akan kami tanya," kata Bima.

Selanjutnya, dokter hewan di RPH akan memeriksa lagi dan mencocokkan dengan surat keterangan kesehatan hewan yang telah dibuat oleh dokter hewan sebelumnya. Karenanya, dalam proses pemotongan babi di RPH, dilakukan filter atau pemeriksaan dua kali. "Pemotongannya pun berbeda dengan sapi dan kambing. Dalam proses pemotongan inilah virus-virusnya dihilangkan. Tempatnya pun berbeda dengan pemotongan sapi dan kambing," kata dia.

Bima juga memastikan bahwa pemotongan babi itu hanya dilakukan dua hari sekali di RPH. Dalam sekali potong, rata-rata memotong 200 babi. "Kemarinnya saat imlek sampai tembus 300 babi," pungkasnya. (pan)

Comments

Popular posts from this blog

Tahun Depan, RS BDH Dilengkapi Fasiltas Medician Nuklir

SURABAYA (Mediabidik) - Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya terus mematangkan desain dan konsep fasilitas kedokteran nuklir di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bhakti Dharma Husada (BDH). Bahkan, pemkot sudah menargetkan tahun 2020 nanti, rumah sakit itu sudah dilengkapi fasilitas tersebut. Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Surabaya, Febria Rachmanita mengatakan menurut data selama ini, pasien-pasien yang membutuhkan penanganan selalu keluar kota, terutama pasien penyakit kanker. Sebab, di Surabaya hanya ada di RSU Dr Soetomo. Makanya, Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini meminta Dinkes untuk menyediakan fasilitas kedokteran nuklir ini demi warga Kota Surabaya. "Itu lah mengapa kita buat kedokteran nuklir ini, supaya warga Surabaya tidak perlu keluar kota untuk mendapatkan pelayanan ini," kata kata Feni-sapaan Febria Rachmanita saat jumpa pers di kantor Humas Pemkot Surabaya, Rabu (23/10/2019). Menurut Feni, jumlah pederita penyakit kanker payu darah tahun 2018 mencapai 5.63

Dalih Partisipasi Masyarakat, SMAN 8 Surabaya Wajibkan Siswa Bayar Uang Iuran Rp 1,5 Juta

Mediabidik.com - Berdalih iuran partisipasi masyarakat (PM), SMAN 8 Surabaya wajibkan siswa bayar uang iuran pembangunan sekolah sebesar Rp 1,5 juta. Jika tidak membayar siswa tidak dapat ikut ujian. Hal itu diungkapkan Mujib paman dari Farida Diah Anggraeni siswa kelas X IPS 3 SMAN 8 Jalan Iskandar Muda Surabaya mengatakan, ada ponakan sekolah di SMAN 8 Surabaya diminta bayar uang perbaikan sekolah Rp.1,5 juta. "Kalau gak bayar, tidak dapat ikut ulangan," ujar Mujib, kepada BIDIK. Jumat (3/1/2020). Mujib menambahkan, akhirnya terpaksa ortu nya pinjam uang tetangga 500 ribu, agar anaknya bisa ikut ujian. "Kasihan dia sudah tidak punya ayah, ibunya saudara saya, kerja sebagai pembantu rumah tangga. Tolong dibantu mas, agar uang bisa kembali,"ungkapnya. Perihal adanya penarikan uang iuran untuk pembangunan gedung sekolah, dibenarkan oleh Atika Fadhilah siswa kelas XI saat diwawancarai. "Benar, bilangnya wajib Rp 1,5 juta dan waktu terakh

Dampak Cuaca Ekstrem, Dewan Desak Pemkot Monitoring Seluruh Papan Reklame

Mediabidik.com - Anggota Komisi A DPRD Surabaya Arif Fathoni meminta kepada tim reklame pemkot Surabaya, supaya melakukan monitoring dan evaluasi terhadap keberadaan seluruh papan reklame di Surabaya. Monitoring dan evaluasi itu penting dilakukan untuk mengantisipasi papan reklame yang roboh akibat cuaca ekstrem. "Monitoring itu untuk mengetahui papan reklame yang tidak berijin atau masa berlaku ijinnya sudah habis" jelasnya disela acara pertemuan Forum Pimpinan Daerah (Forpimda) Surabaya di gedung baru DPRD Surabaya, Selasa (07/01/2020). Thoni menegaskan Satpol PP harus tegas melakukan penertiban terhadap papan reklame yang ilegal itu. "Kami mendesak Satpol PP potong reklame ilegal. Kami banyak menerima informasi masyarakat akan keberadaan papan reklame yang tidak berijin" tegasnya. Pria yang juga menjabat Ketua Fraksi Partai Golkar ini menekankan, kalau penertiban itu perlu dilakukan, pasca peristiwa pohon tumbang yang mengakibatkan 2 korban meni