Skip to main content

Ketua Umum DPP IPHI Akan Dampingi Vanessa Angel Dalam Sidang

SURABAYA (Mediabidik) - Usai ditetapkan tersangka dugaan kasus penyebaran konten asusila, artis Vanessa Angel resmi menunjuk beberapa pengacara guna mendampingi menghadapi kasus yang menimpanya.
Tak tanggung-tanggung, salah satu pengacara yang ditunjuk adalah H Rakhmat Santoso SH, MH, yang menjabat sebagai Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat Ikatan Penasihat Hukum Indonesia (DPP-IPHI).
Hal itu diketahui saat Rakhmat bersama tim pengacara lainnya mendatangi Vanessa yang terbaring sakit di RS Bhayangkara Polda Jatim, Kamis (31/1/2019).
"Hari ini (penunjukan, red) kuasanya. Untuk itu saya ingin lihat langsung kondisinya di rumah sakit. Tadi sempat juga berbicara sebentar, kondisinya terlihat masih drop, " ujar Rahmat Santoso usai keluar dari kamar inap RS Bhayangkara.
Dipastikan Rahmat jika kliennya akan menjalani proses hukum dan bersikap korperatif, "Proses hukum akan kita ikuti, sekarang masih sakit. Berat badannya juga turun sampai 6 kilo, " beber Rahmat. 
Terkait keputusannya mendampigi Vanessa Angel, Rahmat mengatakan jika ada sisi kemanusian karena kliennya masih tergolong muda namun sudah terlilit masalah.
"Kami fokus masalah hukumnya, tapi juga saya lihat dia masih cukup muda, masa depannya masih panjang. Mudah-mudahan proses hukum ini cepat selesai dan Vanessa bisa melaluinya, " ujarnya. 
Seperti diketahui, Vanessa Angel membuat heboh setelah terlibat jaringan prostitusi artis. Awalnya, hanya ditetapkan sebagai korban, namun akhirnya ikut dijadikan tersangka dengan tuduhan penyebaran konten asusila. (opan)

Foto : Ketua Umum DPP IPHI, H Rakhmat Santoso SH, MH bersama rombongan tim pengacara lainnya sesaat keluar dari kamar inap RS Bhayangkara Surabaya. kedatangan Rakhmat untuk menjenguk kondisi Vanessa Angel, Kamis (31/1/2019). Henoch Kurniawan

Comments

Popular posts from this blog

Tahun Depan, RS BDH Dilengkapi Fasiltas Medician Nuklir

SURABAYA (Mediabidik) - Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya terus mematangkan desain dan konsep fasilitas kedokteran nuklir di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bhakti Dharma Husada (BDH). Bahkan, pemkot sudah menargetkan tahun 2020 nanti, rumah sakit itu sudah dilengkapi fasilitas tersebut. Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Surabaya, Febria Rachmanita mengatakan menurut data selama ini, pasien-pasien yang membutuhkan penanganan selalu keluar kota, terutama pasien penyakit kanker. Sebab, di Surabaya hanya ada di RSU Dr Soetomo. Makanya, Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini meminta Dinkes untuk menyediakan fasilitas kedokteran nuklir ini demi warga Kota Surabaya. "Itu lah mengapa kita buat kedokteran nuklir ini, supaya warga Surabaya tidak perlu keluar kota untuk mendapatkan pelayanan ini," kata kata Feni-sapaan Febria Rachmanita saat jumpa pers di kantor Humas Pemkot Surabaya, Rabu (23/10/2019). Menurut Feni, jumlah pederita penyakit kanker payu darah tahun 2018 mencapai 5.63

Dalih Partisipasi Masyarakat, SMAN 8 Surabaya Wajibkan Siswa Bayar Uang Iuran Rp 1,5 Juta

Mediabidik.com - Berdalih iuran partisipasi masyarakat (PM), SMAN 8 Surabaya wajibkan siswa bayar uang iuran pembangunan sekolah sebesar Rp 1,5 juta. Jika tidak membayar siswa tidak dapat ikut ujian. Hal itu diungkapkan Mujib paman dari Farida Diah Anggraeni siswa kelas X IPS 3 SMAN 8 Jalan Iskandar Muda Surabaya mengatakan, ada ponakan sekolah di SMAN 8 Surabaya diminta bayar uang perbaikan sekolah Rp.1,5 juta. "Kalau gak bayar, tidak dapat ikut ulangan," ujar Mujib, kepada BIDIK. Jumat (3/1/2020). Mujib menambahkan, akhirnya terpaksa ortu nya pinjam uang tetangga 500 ribu, agar anaknya bisa ikut ujian. "Kasihan dia sudah tidak punya ayah, ibunya saudara saya, kerja sebagai pembantu rumah tangga. Tolong dibantu mas, agar uang bisa kembali,"ungkapnya. Perihal adanya penarikan uang iuran untuk pembangunan gedung sekolah, dibenarkan oleh Atika Fadhilah siswa kelas XI saat diwawancarai. "Benar, bilangnya wajib Rp 1,5 juta dan waktu terakh

Dampak Cuaca Ekstrem, Dewan Desak Pemkot Monitoring Seluruh Papan Reklame

Mediabidik.com - Anggota Komisi A DPRD Surabaya Arif Fathoni meminta kepada tim reklame pemkot Surabaya, supaya melakukan monitoring dan evaluasi terhadap keberadaan seluruh papan reklame di Surabaya. Monitoring dan evaluasi itu penting dilakukan untuk mengantisipasi papan reklame yang roboh akibat cuaca ekstrem. "Monitoring itu untuk mengetahui papan reklame yang tidak berijin atau masa berlaku ijinnya sudah habis" jelasnya disela acara pertemuan Forum Pimpinan Daerah (Forpimda) Surabaya di gedung baru DPRD Surabaya, Selasa (07/01/2020). Thoni menegaskan Satpol PP harus tegas melakukan penertiban terhadap papan reklame yang ilegal itu. "Kami mendesak Satpol PP potong reklame ilegal. Kami banyak menerima informasi masyarakat akan keberadaan papan reklame yang tidak berijin" tegasnya. Pria yang juga menjabat Ketua Fraksi Partai Golkar ini menekankan, kalau penertiban itu perlu dilakukan, pasca peristiwa pohon tumbang yang mengakibatkan 2 korban meni