Skip to main content

Komisi A Nilai Penurunan APK oleh Linmas Menyalahi Peraturan Pemilu

SURABAYA (Mediabidik) - Hearing yang digelar diruang Komisi A DPRD Surabaya Rabu (6/2/2109) terkait penurunan alat peraga kampanye (APK) yang dianggap melanggar aturan oleh anggota Linmas (Perlindungan Masyarakat) beberapa waktu lalu, diprotes oleh caleg incumbent.

Pasalnya Komisi menilai penurunan APK oleh anggota Linmas tersebut dianggap telah menyalahi tugas pokok propesi (Tupoksi) sebagai anggota Linmas serta melanggar peraturan dan undang-undang tentang pemilu.

Adi Sutarwijo Wakil Ketua Komisi A DPRD Surabaya mengatakan, jadi kita ingin Linmas agar tidak terlibat dalam penertiban APK pemilu, sesuai tupoksi kita ingin linmas fokus di perlindungan masyarakat.

"Diperbantukan boleh, tapi yang tanggung jawab bukan linmas. Tapi satpol PP yang didepan, " terang Awi sapaan akrab Adi Sutarwijo, Kamis (7/2/2019).

Awi menjelaskan, jadi yang menertibkan APK itu Satpol PP sebagai penegak perda, kalau itu melanggar undang-undang kepemiluan itu bawaslu.

"Yang kedua, ada prosesurnya ngak lantas kemudian gradak-gradak gitu. Prosedur itu harus ada peringatan dulu dan sebagainya." ucapnya.

Politisi PDIP ini menambahkan, kami berpendapat yang menurunkan itu alangkah baiknya pihak yang memasang. "Kalau itu ditegur keliru, yang memasang menyadari. Dia akan menurunkan sendiri, bukan aparatur Satpol PP atau Linmas," imbuhnya.

Lebih lanjut dia menyampaikan, kami mendengar dan menerima banyak laporan bahwa Linmas itu melakukan operasi sendiri, pokok persoalannya ada disitu. Kemarin kita mendapat screen shot seperti itu. Kalau pun benar, seharusnya itu Satpol PP. 

"Walaupun masalah urgent karena tupoksinya berbeda, bahkan didalam pelanggaran-pelanggaran perda, misalnya bangunan yang tidak ber IMB atau perijinan tidak lengkap. Itukan ada surat peringatan dulu, ngak lantas langsung ditutup, kan ngak begitu. Itu yang tidak yang tidak dilakukan, karena Linmas tidak punya SOP penertiban." paparnya.

Sementara Kepala Satpol PP Kota Surabaya, Irvan Widyanto mengatakan, Satpol PP tidak bisa sendiri melakukan tindakan pencabutan, pelepasan APK yang ada di ruang publik yang nyata melanggar aturan dari Bawaslu Kota Surabaya.

"Ya kita meminta bantuan ke Linmas untuk menertibkan APK yang melanggar." ujarnya.

Ia menjelaskan, ketika terlihat ada APK baik Caleg maupun baliho partai yang melanggar penempatannya maka Satpol PP secara silmultan kordinasi dengan Bawaslu dan Linmas, untuk menurunkan APK tersebut. 

Namun sayangnya, saat kita melakukan penertiban banyak caleg terlebih caleg incumbent yang kini masih duduk di DPRD Kota Surabaya protes keras, mengapa penertiban dilakukan oleh Linmas bukan Satpol PP. 

Irvan menambahkan, saat hearing dengan Komisi A, Rabu kemarin (06/02/2019) dewan mempertanyakan kepada kami mengapa Linmas yang menertibkan bukan Satpol PP.

"Kita jawab, memang Satpol PP yang melaksanakan, namun prakteknya kita  meminta bantuan Linmas jadi tidak ada masalah. Ini yang dipertanyakan oleh Komisi C."kata Irvan.

Irvan menegaskan, siapapun yang melanggar aturan akan ditindak dan diturunkan APK nya, meskipun APK caleg incumbent jika itu melanggar tetap akan ditindak, "Namun sekali lagi dalam bertindak kita kordinasi dengan Bawaslu dan Linmas Kota Surabaya." tegasnya.

Perlu diketahui pelanggaran APK yang dimaksud salah satunya, memasang di pohon, tiang listrik, publik area, kampus, dab sekolah serta lembaga pendidikan. (pan)

Comments

Popular posts from this blog

Warga Pengampon Dapati Money Politik Dari Pendukung Paslon No 01

Mediabidik.com - Beberapa jam menjelang coblosan Pilkada Surabaya 2020, praktik politik uang mulai terjadi. Seperti yang disampaikan Muhammad Rosul, salah satu warga Pengampon, kelurahan Bongkaran, mengungkapkan dirinya mendapatkan dua amplop berisi uang untuk mencoblos paslon nomor urut 01. "Saya dapat dua amplop dari Pak Sugeng, ia tetangga saya yang menjadi tim sukses 01," kata Rosul Selasa malam (8/12/20). "Di rumah saya ada empat suara, sekarang masih dikasih dua, nanti katanya mau dikasih lagi dua kekurangannya," lanjutnya.  Rosul menambahkan, Sugeng tidak tahu jika dirinya adalah pendukung Machfud Arifin-Mujiaman. Selama ini memang tidak terlalu aktif dalam proses pilwali karena sibuk mengurusi tokonya yang ada di Pasar Pecindilan.  "Kampung saya memang banyak pendukung 01, yang mengkoordinir ya Pak Sugeng itu. Saya cek ke tetangga, semuanya diberi amplop, masing-masing berisi uang Rp 30 ribu," lanjutnya.  Rosul menyatakan akan melaporkan temuan te

5 Tanaman Unik Mirip Alat Kelamin Manusia

Tentunya, setiap orang pernah mengalami fenomena psikologis yang mengibaratkan suatu benda terlihat seperti obyek lain. fenomena psikologis tersebut juga muncul di dunia tumbuh-tumbuhan. Dalam Wikipedia, arti dari pareidolia adalah fenomena psikologis yang mengikutsertakan stimulus samar dan acak yang akhirnya diartikan sendiri oleh orang yang melihat atau mendengarnya. Banyak kasus-kasus paredolia yang cukup terkenal dan menghebohkan dunia, contohnya saja 5 Bentuk Hewan Yang Mirip Penis yang pernah diposting sebelumnya. Namun, apabila dikerucutkan ke dalam dunia tumbuh-tumbuhan, ada beberapa bentuk dari bunga, buah atau juga bagian dari tumbuhan yang ternyata dapat disalahartikan karena mirip dengan organ-organ vital pria dan wanita. Memang akan ada perdebatan yang mengatakan bahwa bentuk-bentuk tumbuhan tersebut tidak mirip, namun ada pula yang akan mengatakan bahwa memang ada kemiripan dari segi bentuknya secara sekilas. Berikut  5 Tanaman Unik Yan

Komisi B Minta Pemprov serius sosialisasi dana pinjaman untuk pelaku UMKM

SURABAYA ( Media Bidik) - Jatim sangat apresiasi terhadap Pemprov yang mempunyai program membantu pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Jatim dengan menggelontorkan dana sebesar 400 Miliar di Bank UMKM guna memberikan bantuan kredit lunak kepada para pelaku UMKM di Jatim. Namun Chusainuddin,S.Sos Anggota Komisi B yang menangani tentang Perekonomian menilai Pemerintah provinsi masih kurang serius memberikan sosialisasi kepada masyarakat terutrama pelaku UMKM yang sebenarnya ada dana pinjaman lunak untuk mereka. " Ketika saya menjalankan Reses di Blitar,Kediri dan Tulungagung , banyak masyarakat sana tak mengetahui ada dana pinjaman lunak di Bank UMKM untuk para pelaku UMKM, karena sebenarnya jika Pemprov serius memberikan sosialisasi sampai ke tingkat desa,maka saya yakin masyarakat sangat senang sekali," ucap pria yang akrab dipanggil Gus Udin tersebut. Apalagi menyambut MEA, seharusnya pelaku UMKM sudah mengerti kalau ada dana pinjaman unt