Skip to main content

Kejari Tanjung Perak Janji Tambah Loket Tilang

SURABAYA (Mediabidik) – Panjangnya barisan dalam antrian loket tilang, menjadi pekerjaan rumah Kejaksaan Negeri (Kejari) Tanjung Perak Surabaya. Namun untuk mengatasi itu, Korps Adhiyaksa yang berkantor jalan Kemayoran 1 Surabaya itu mengklaim sudah memiliki solusi.

"Kita usahakan dalam pengambilan tilang ini tidak usah lama-lama. Jadi masyarakat bisa langsung terlayani," kata Kepala Kejari (Kajari) Tanjung Perak, Rachmat Supriady, Kamis (28/2/2019).

Pihaknya mengaku akan membenahi sistem pelayanan tilang. Targetnya, masyarakat tidak perlu mengantre lama-lama dalam mengambil dokumen (barang bukti tilang, red) maupun kelengkapan kendaraan bermotor.

"Begitu masyarakat datang, otomatis mereka antre. Tapi paling tidak begitu mereka datang ke loket, minimal dua sampai tiga menit sudah membayar denda tilang dan mengambil barang bukti tilang," harapnya.

Rachmat mengaku, memang selama ini kendalanya pada antrean. Untuk itu pihaknya berencanan membuka loket tilang lebih banyak lagi. Sehingga pelayanan tilang bisa dilakukan secara maksimal dan efisen. "Rencananya loket tilang akan ditambah dua atau tiga lagi. Begitu juga dengan tambahan teller Bank yang akan kita koordinasikan dengan pihak Bank BRI," ucapnya.

Masih kata Rachmat, selama ini teller dari pihak Bank hanya satu orang saja. Pihaknya akan menambah jumlah loket pelayanan tilang dan menambah teller Bank. Tak hanya itu, ruang tunggu tilang juga tak luput dari pantauan Kajari.

"Nantinya sarana ruang tunggu tilang akan kita benahi. Tujuannya agar masyarakat merasa nyaman saat menunggu proses pelayanan tilang," ungkapnya.

Paling tidak, sambut Rachmat, masyarakat dibuat senyaman mungkin. Walaupun mereka menunggu, tapi mereka bisa menunggu dengan nyaman. Jangan sampai mereka sudah menunggu, tapi tidak terlayani hingga akhirnya kecewa.

"Jadi kita usahakan pembenahan pada sarana ruang tunggu. Dengang maksud, walaupun masyarakat menunggu, paling tidak mereke bisa nyaman," pungkasnya.

Pembenahan pada sistem pelayanan tilang ini salah satu upaya Kejari Tanjung Perak Surabaya mencanangkan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).

Pada pencanangan Zona Integritas WBK dan WBBM ini, Kejari Tanjung Perak memfokuskan pada tiga hal. Tiga fokus pencanangan Zona Integritas ini adalah pencegahan korupsi, penataan reformasi birokrasi dan pelayanan publik. (opan)



Foto : Tampak suasana antrian didepan loket tilang di kantor Kejari Tanjung Perak Surabaya. Henoch Kurniawan


Comments

Popular posts from this blog

Tahun Depan, RS BDH Dilengkapi Fasiltas Medician Nuklir

SURABAYA (Mediabidik) - Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya terus mematangkan desain dan konsep fasilitas kedokteran nuklir di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bhakti Dharma Husada (BDH). Bahkan, pemkot sudah menargetkan tahun 2020 nanti, rumah sakit itu sudah dilengkapi fasilitas tersebut. Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Surabaya, Febria Rachmanita mengatakan menurut data selama ini, pasien-pasien yang membutuhkan penanganan selalu keluar kota, terutama pasien penyakit kanker. Sebab, di Surabaya hanya ada di RSU Dr Soetomo. Makanya, Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini meminta Dinkes untuk menyediakan fasilitas kedokteran nuklir ini demi warga Kota Surabaya. "Itu lah mengapa kita buat kedokteran nuklir ini, supaya warga Surabaya tidak perlu keluar kota untuk mendapatkan pelayanan ini," kata kata Feni-sapaan Febria Rachmanita saat jumpa pers di kantor Humas Pemkot Surabaya, Rabu (23/10/2019). Menurut Feni, jumlah pederita penyakit kanker payu darah tahun 2018 mencapai 5.63

Dalih Partisipasi Masyarakat, SMAN 8 Surabaya Wajibkan Siswa Bayar Uang Iuran Rp 1,5 Juta

Mediabidik.com - Berdalih iuran partisipasi masyarakat (PM), SMAN 8 Surabaya wajibkan siswa bayar uang iuran pembangunan sekolah sebesar Rp 1,5 juta. Jika tidak membayar siswa tidak dapat ikut ujian. Hal itu diungkapkan Mujib paman dari Farida Diah Anggraeni siswa kelas X IPS 3 SMAN 8 Jalan Iskandar Muda Surabaya mengatakan, ada ponakan sekolah di SMAN 8 Surabaya diminta bayar uang perbaikan sekolah Rp.1,5 juta. "Kalau gak bayar, tidak dapat ikut ulangan," ujar Mujib, kepada BIDIK. Jumat (3/1/2020). Mujib menambahkan, akhirnya terpaksa ortu nya pinjam uang tetangga 500 ribu, agar anaknya bisa ikut ujian. "Kasihan dia sudah tidak punya ayah, ibunya saudara saya, kerja sebagai pembantu rumah tangga. Tolong dibantu mas, agar uang bisa kembali,"ungkapnya. Perihal adanya penarikan uang iuran untuk pembangunan gedung sekolah, dibenarkan oleh Atika Fadhilah siswa kelas XI saat diwawancarai. "Benar, bilangnya wajib Rp 1,5 juta dan waktu terakh

Dampak Cuaca Ekstrem, Dewan Desak Pemkot Monitoring Seluruh Papan Reklame

Mediabidik.com - Anggota Komisi A DPRD Surabaya Arif Fathoni meminta kepada tim reklame pemkot Surabaya, supaya melakukan monitoring dan evaluasi terhadap keberadaan seluruh papan reklame di Surabaya. Monitoring dan evaluasi itu penting dilakukan untuk mengantisipasi papan reklame yang roboh akibat cuaca ekstrem. "Monitoring itu untuk mengetahui papan reklame yang tidak berijin atau masa berlaku ijinnya sudah habis" jelasnya disela acara pertemuan Forum Pimpinan Daerah (Forpimda) Surabaya di gedung baru DPRD Surabaya, Selasa (07/01/2020). Thoni menegaskan Satpol PP harus tegas melakukan penertiban terhadap papan reklame yang ilegal itu. "Kami mendesak Satpol PP potong reklame ilegal. Kami banyak menerima informasi masyarakat akan keberadaan papan reklame yang tidak berijin" tegasnya. Pria yang juga menjabat Ketua Fraksi Partai Golkar ini menekankan, kalau penertiban itu perlu dilakukan, pasca peristiwa pohon tumbang yang mengakibatkan 2 korban meni