Skip to main content

Komisi A Jatim Siap Kawal Dana Desa Agar Bisa Dinikmati Masyarakat

SURABAYA (Mediabidik) - H.Fatchullah SH sebagai wakil rakyat yang duduk di DPRD Jawa Timur dari daerah pemilihan (Dapil) V yang meliputi wilayah Malang dan Batu menginginkan supaya dana desa dari pemerintah tepat di terima dan dirasakan oleh masyarakat khususnya wilayah Malang dan sekitarnya.

Menurut Fatchullah yang duduk di Komisi A DPRD Jatim yang membidangi hukum dan pemerintahan ini mengatakan selama ini bantuan dana desa dari pemerintah masih banyak kurang dirasakan sampai masyarakat bawah sehingga ini sangat merugikan warga. Padahal dana desa seharusnya dirasakan bersama hingga ke daerah pelosok pedesaan. 

"Kebetulan saya duduk di komisi yang membidangi hukum dan pemerintahan, jadi sudah selayaknya akan saya kawal dan desa dari pemerintah tersebut supaya bisa di nikmati oleh masyarakat hingga merata, " terang Abah Fatchullah saat di temui di gedung wakil rakyat Jawa Timur di jln Indrapura Surabaya. 

Selain itu persoalan lembaga-lembaga islam yang NKRI masih belum mendapat bantuan atau tercover oleh anggaran APBD. Karena lembaga Islam  NKRI khususnya di bawah naungan NU banyak melahirkan generasi bangsa yang berpancasila.

"Selain saya berharap lembaga islam NKRI mendapat bantuan APBD saya juga yakin bahwa generasi muda yang dilahirkan oleh lembaga islam Dari NU bukan generasi islam yang radikal dan juga bukan menjadi generasi islam yang bertentangan dengan pikiran Fanding father, " ucapnya. 

Pria yang mengaku asli putra daerah Malang ini juga menambahkan kalau sekolah - sekolah NU seperti Madrasah Ibtidaiyah, Tsanawiyah dan Aliyah yang selama bersusah payah membangun gedung sekolahan sendiri seharusnya juga mendapat perhatian serius dari pemerintah. 

"Pemerintah harus memprioritaskan pendidikan bagi sekolah-sekolah yang berada di bawah lembaga islam khusus nya islam NKRI karena di dalam hukum semua warga negara mendapat hak yang sama, baik dari segi pendidikan dan hak asasi manusia, " terang politisi kawakan asal Partai Kebangkitan Bangsa ( PKB)  jawa timur ini. 

Oleh karena itu sebagai wakil rakyat yang mewakili daerah Malang Raya dan Batu ini meminta supaya pemerintah provinsi menggelontorkan ADD (Anggaran Dana Desa) sampai kepelosok daerah dan dorong supaya pemerintah bisa menyisihkan anggaran untuk lembaga - lembaga islam yang NKRI bisa tercover oleh APBD. 

"Akan terus saya kawal ADD dari pemerintah supaya tepat sasaran hingga merata sampai ke masyarakat pedesaan yang berada daerah pelosok sehingga perputaran dan pembangunan tidak lagi terfokus di perkotaan saja," pungkasnya.  (Rofik)

Comments

Popular posts from this blog

Dalih Partisipasi Masyarakat, SMAN 8 Surabaya Wajibkan Siswa Bayar Uang Iuran Rp 1,5 Juta

Mediabidik.com - Berdalih iuran partisipasi masyarakat (PM), SMAN 8 Surabaya wajibkan siswa bayar uang iuran pembangunan sekolah sebesar Rp 1,5 juta. Jika tidak membayar siswa tidak dapat ikut ujian. Hal itu diungkapkan Mujib paman dari Farida Diah Anggraeni siswa kelas X IPS 3 SMAN 8 Jalan Iskandar Muda Surabaya mengatakan, ada ponakan sekolah di SMAN 8 Surabaya diminta bayar uang perbaikan sekolah Rp.1,5 juta. "Kalau gak bayar, tidak dapat ikut ulangan," ujar Mujib, kepada BIDIK. Jumat (3/1/2020). Mujib menambahkan, akhirnya terpaksa ortu nya pinjam uang tetangga 500 ribu, agar anaknya bisa ikut ujian. "Kasihan dia sudah tidak punya ayah, ibunya saudara saya, kerja sebagai pembantu rumah tangga. Tolong dibantu mas, agar uang bisa kembali,"ungkapnya. Perihal adanya penarikan uang iuran untuk pembangunan gedung sekolah, dibenarkan oleh Atika Fadhilah siswa kelas XI saat diwawancarai. "Benar, bilangnya wajib Rp 1,5 juta dan waktu terakh...

Komisi B Minta Pemprov serius sosialisasi dana pinjaman untuk pelaku UMKM

SURABAYA ( Media Bidik) - Jatim sangat apresiasi terhadap Pemprov yang mempunyai program membantu pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Jatim dengan menggelontorkan dana sebesar 400 Miliar di Bank UMKM guna memberikan bantuan kredit lunak kepada para pelaku UMKM di Jatim. Namun Chusainuddin,S.Sos Anggota Komisi B yang menangani tentang Perekonomian menilai Pemerintah provinsi masih kurang serius memberikan sosialisasi kepada masyarakat terutrama pelaku UMKM yang sebenarnya ada dana pinjaman lunak untuk mereka. " Ketika saya menjalankan Reses di Blitar,Kediri dan Tulungagung , banyak masyarakat sana tak mengetahui ada dana pinjaman lunak di Bank UMKM untuk para pelaku UMKM, karena sebenarnya jika Pemprov serius memberikan sosialisasi sampai ke tingkat desa,maka saya yakin masyarakat sangat senang sekali," ucap pria yang akrab dipanggil Gus Udin tersebut. Apalagi menyambut MEA, seharusnya pelaku UMKM sudah mengerti kalau ada dana pinjaman unt...

Oknum Staf Kecamatan Dukuh Pakis Pungli KTP, KK dan Akte Kelahiran Rp 8.2 Juta

SURABAYA (Mediabidik) – Mahalnya biaya untuk pengurusan KTP, KK dan Akte Kelahiran, itulah yang terjadi di kecamatan Dukuh Pakis Surabaya yang dialami oleh Sri Wulansari warga asal Kediri. Hanya ingin pindah tempat menjadi warga Surabaya dia harus mengeluarkan biaya Rp 8.2 juta kepada oknum staf kecamatan Dukuh Pakis yang bernama Sugeng, hanya menulis nama, alamat, tempat tanggal lahir dan nama orang tua di kertas kosong dia sudah mendapatkan KTP dan KSK Surabaya tanpa harus membawa surat pindah tempat dari Dispenduk Capil Kediri. Hal itu disampaikan Andi kerabat dari Sri Wulandari saat ditemui di kantor Humas pemkot Surabaya, Selasa (5/12) mengatakan, hanya dengan menyerahkan nama, tempat tanggal lahir dan orang tua sudah dapat KTP dan KSK Surabaya. "Untuk data cabut bendel dari Dispenduk capil dari Kediri tidak perlu, cukup hanya mengisi data nama, tempat tanggal lahir dan nama orang tua, janjinya seminggu jadi, ternyata sebulan lebih baru jadi. Untuk pembua...