Skip to main content

Komisi A Jatim Siap Kawal Dana Desa Agar Bisa Dinikmati Masyarakat

SURABAYA (Mediabidik) - H.Fatchullah SH sebagai wakil rakyat yang duduk di DPRD Jawa Timur dari daerah pemilihan (Dapil) V yang meliputi wilayah Malang dan Batu menginginkan supaya dana desa dari pemerintah tepat di terima dan dirasakan oleh masyarakat khususnya wilayah Malang dan sekitarnya.

Menurut Fatchullah yang duduk di Komisi A DPRD Jatim yang membidangi hukum dan pemerintahan ini mengatakan selama ini bantuan dana desa dari pemerintah masih banyak kurang dirasakan sampai masyarakat bawah sehingga ini sangat merugikan warga. Padahal dana desa seharusnya dirasakan bersama hingga ke daerah pelosok pedesaan. 

"Kebetulan saya duduk di komisi yang membidangi hukum dan pemerintahan, jadi sudah selayaknya akan saya kawal dan desa dari pemerintah tersebut supaya bisa di nikmati oleh masyarakat hingga merata, " terang Abah Fatchullah saat di temui di gedung wakil rakyat Jawa Timur di jln Indrapura Surabaya. 

Selain itu persoalan lembaga-lembaga islam yang NKRI masih belum mendapat bantuan atau tercover oleh anggaran APBD. Karena lembaga Islam  NKRI khususnya di bawah naungan NU banyak melahirkan generasi bangsa yang berpancasila.

"Selain saya berharap lembaga islam NKRI mendapat bantuan APBD saya juga yakin bahwa generasi muda yang dilahirkan oleh lembaga islam Dari NU bukan generasi islam yang radikal dan juga bukan menjadi generasi islam yang bertentangan dengan pikiran Fanding father, " ucapnya. 

Pria yang mengaku asli putra daerah Malang ini juga menambahkan kalau sekolah - sekolah NU seperti Madrasah Ibtidaiyah, Tsanawiyah dan Aliyah yang selama bersusah payah membangun gedung sekolahan sendiri seharusnya juga mendapat perhatian serius dari pemerintah. 

"Pemerintah harus memprioritaskan pendidikan bagi sekolah-sekolah yang berada di bawah lembaga islam khusus nya islam NKRI karena di dalam hukum semua warga negara mendapat hak yang sama, baik dari segi pendidikan dan hak asasi manusia, " terang politisi kawakan asal Partai Kebangkitan Bangsa ( PKB)  jawa timur ini. 

Oleh karena itu sebagai wakil rakyat yang mewakili daerah Malang Raya dan Batu ini meminta supaya pemerintah provinsi menggelontorkan ADD (Anggaran Dana Desa) sampai kepelosok daerah dan dorong supaya pemerintah bisa menyisihkan anggaran untuk lembaga - lembaga islam yang NKRI bisa tercover oleh APBD. 

"Akan terus saya kawal ADD dari pemerintah supaya tepat sasaran hingga merata sampai ke masyarakat pedesaan yang berada daerah pelosok sehingga perputaran dan pembangunan tidak lagi terfokus di perkotaan saja," pungkasnya.  (Rofik)

Comments

Popular posts from this blog

Dalih Partisipasi Masyarakat, SMAN 8 Surabaya Wajibkan Siswa Bayar Uang Iuran Rp 1,5 Juta

Mediabidik.com - Berdalih iuran partisipasi masyarakat (PM), SMAN 8 Surabaya wajibkan siswa bayar uang iuran pembangunan sekolah sebesar Rp 1,5 juta. Jika tidak membayar siswa tidak dapat ikut ujian. Hal itu diungkapkan Mujib paman dari Farida Diah Anggraeni siswa kelas X IPS 3 SMAN 8 Jalan Iskandar Muda Surabaya mengatakan, ada ponakan sekolah di SMAN 8 Surabaya diminta bayar uang perbaikan sekolah Rp.1,5 juta. "Kalau gak bayar, tidak dapat ikut ulangan," ujar Mujib, kepada BIDIK. Jumat (3/1/2020). Mujib menambahkan, akhirnya terpaksa ortu nya pinjam uang tetangga 500 ribu, agar anaknya bisa ikut ujian. "Kasihan dia sudah tidak punya ayah, ibunya saudara saya, kerja sebagai pembantu rumah tangga. Tolong dibantu mas, agar uang bisa kembali,"ungkapnya. Perihal adanya penarikan uang iuran untuk pembangunan gedung sekolah, dibenarkan oleh Atika Fadhilah siswa kelas XI saat diwawancarai. "Benar, bilangnya wajib Rp 1,5 juta dan waktu terakh...

Tiga Alasan Kejaksaan Ajukan Kasasi Atas Vonis Bebas Eks Dirut PT DOK

SURABAYA (Mediabidik) – Kepala Seksi Pidana Khusus (Kasipidsus) Kejaksaan Negeri (Kejari) Surabaya, Heru Kamarullah, secara tegas menyatakan pihaknya sudah menyatakan secara resmi, untuk mengajukan perlawanan terhadap vonis bebas yang dijatuhkan hakim Pengadilan Tipikor Surabaya terhadap Mantan Direktur Utama (Dirut) PT Dok dan Perkapalan Surabaya (DPS), Riry Syeried Jetta. "Perlawanan dalam bentuk upaya hukum kasasi tersebut sudah resmi kita dinyatakan ke Pengadilan pada Rabu (23/10/2019) lalu," terang Heru, Jumat (25/10/2019) Heru menambahkan, Kasasi atas putusan bebas tersebut dilakukan berdasarkan tiga pertimbangan sebagaimana diatur dalam pasal 253 Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Pertama, terkait peraturan hukum yang tidak diterapkan sebagaimana mestinya. Kedua, untuk menguji kinerja hakim dalam mengadili perkara telah sesuai dengan Undang-Undang apa tidak atau dalam istilah hukum disebut judex facti. Dan yang ketiga, untuk menguji batas kewenangan pe...

Komisi B Minta Pemprov serius sosialisasi dana pinjaman untuk pelaku UMKM

SURABAYA ( Media Bidik) - Jatim sangat apresiasi terhadap Pemprov yang mempunyai program membantu pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Jatim dengan menggelontorkan dana sebesar 400 Miliar di Bank UMKM guna memberikan bantuan kredit lunak kepada para pelaku UMKM di Jatim. Namun Chusainuddin,S.Sos Anggota Komisi B yang menangani tentang Perekonomian menilai Pemerintah provinsi masih kurang serius memberikan sosialisasi kepada masyarakat terutrama pelaku UMKM yang sebenarnya ada dana pinjaman lunak untuk mereka. " Ketika saya menjalankan Reses di Blitar,Kediri dan Tulungagung , banyak masyarakat sana tak mengetahui ada dana pinjaman lunak di Bank UMKM untuk para pelaku UMKM, karena sebenarnya jika Pemprov serius memberikan sosialisasi sampai ke tingkat desa,maka saya yakin masyarakat sangat senang sekali," ucap pria yang akrab dipanggil Gus Udin tersebut. Apalagi menyambut MEA, seharusnya pelaku UMKM sudah mengerti kalau ada dana pinjaman unt...