Skip to main content

Komisi A Jatim Siap Kawal Dana Desa Agar Bisa Dinikmati Masyarakat

SURABAYA (Mediabidik) - H.Fatchullah SH sebagai wakil rakyat yang duduk di DPRD Jawa Timur dari daerah pemilihan (Dapil) V yang meliputi wilayah Malang dan Batu menginginkan supaya dana desa dari pemerintah tepat di terima dan dirasakan oleh masyarakat khususnya wilayah Malang dan sekitarnya.

Menurut Fatchullah yang duduk di Komisi A DPRD Jatim yang membidangi hukum dan pemerintahan ini mengatakan selama ini bantuan dana desa dari pemerintah masih banyak kurang dirasakan sampai masyarakat bawah sehingga ini sangat merugikan warga. Padahal dana desa seharusnya dirasakan bersama hingga ke daerah pelosok pedesaan. 

"Kebetulan saya duduk di komisi yang membidangi hukum dan pemerintahan, jadi sudah selayaknya akan saya kawal dan desa dari pemerintah tersebut supaya bisa di nikmati oleh masyarakat hingga merata, " terang Abah Fatchullah saat di temui di gedung wakil rakyat Jawa Timur di jln Indrapura Surabaya. 

Selain itu persoalan lembaga-lembaga islam yang NKRI masih belum mendapat bantuan atau tercover oleh anggaran APBD. Karena lembaga Islam  NKRI khususnya di bawah naungan NU banyak melahirkan generasi bangsa yang berpancasila.

"Selain saya berharap lembaga islam NKRI mendapat bantuan APBD saya juga yakin bahwa generasi muda yang dilahirkan oleh lembaga islam Dari NU bukan generasi islam yang radikal dan juga bukan menjadi generasi islam yang bertentangan dengan pikiran Fanding father, " ucapnya. 

Pria yang mengaku asli putra daerah Malang ini juga menambahkan kalau sekolah - sekolah NU seperti Madrasah Ibtidaiyah, Tsanawiyah dan Aliyah yang selama bersusah payah membangun gedung sekolahan sendiri seharusnya juga mendapat perhatian serius dari pemerintah. 

"Pemerintah harus memprioritaskan pendidikan bagi sekolah-sekolah yang berada di bawah lembaga islam khusus nya islam NKRI karena di dalam hukum semua warga negara mendapat hak yang sama, baik dari segi pendidikan dan hak asasi manusia, " terang politisi kawakan asal Partai Kebangkitan Bangsa ( PKB)  jawa timur ini. 

Oleh karena itu sebagai wakil rakyat yang mewakili daerah Malang Raya dan Batu ini meminta supaya pemerintah provinsi menggelontorkan ADD (Anggaran Dana Desa) sampai kepelosok daerah dan dorong supaya pemerintah bisa menyisihkan anggaran untuk lembaga - lembaga islam yang NKRI bisa tercover oleh APBD. 

"Akan terus saya kawal ADD dari pemerintah supaya tepat sasaran hingga merata sampai ke masyarakat pedesaan yang berada daerah pelosok sehingga perputaran dan pembangunan tidak lagi terfokus di perkotaan saja," pungkasnya.  (Rofik)

Comments

Popular posts from this blog

Tahun Depan, RS BDH Dilengkapi Fasiltas Medician Nuklir

SURABAYA (Mediabidik) - Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya terus mematangkan desain dan konsep fasilitas kedokteran nuklir di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bhakti Dharma Husada (BDH). Bahkan, pemkot sudah menargetkan tahun 2020 nanti, rumah sakit itu sudah dilengkapi fasilitas tersebut. Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Surabaya, Febria Rachmanita mengatakan menurut data selama ini, pasien-pasien yang membutuhkan penanganan selalu keluar kota, terutama pasien penyakit kanker. Sebab, di Surabaya hanya ada di RSU Dr Soetomo. Makanya, Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini meminta Dinkes untuk menyediakan fasilitas kedokteran nuklir ini demi warga Kota Surabaya. "Itu lah mengapa kita buat kedokteran nuklir ini, supaya warga Surabaya tidak perlu keluar kota untuk mendapatkan pelayanan ini," kata kata Feni-sapaan Febria Rachmanita saat jumpa pers di kantor Humas Pemkot Surabaya, Rabu (23/10/2019). Menurut Feni, jumlah pederita penyakit kanker payu darah tahun 2018 mencapai 5.63

Dalih Partisipasi Masyarakat, SMAN 8 Surabaya Wajibkan Siswa Bayar Uang Iuran Rp 1,5 Juta

Mediabidik.com - Berdalih iuran partisipasi masyarakat (PM), SMAN 8 Surabaya wajibkan siswa bayar uang iuran pembangunan sekolah sebesar Rp 1,5 juta. Jika tidak membayar siswa tidak dapat ikut ujian. Hal itu diungkapkan Mujib paman dari Farida Diah Anggraeni siswa kelas X IPS 3 SMAN 8 Jalan Iskandar Muda Surabaya mengatakan, ada ponakan sekolah di SMAN 8 Surabaya diminta bayar uang perbaikan sekolah Rp.1,5 juta. "Kalau gak bayar, tidak dapat ikut ulangan," ujar Mujib, kepada BIDIK. Jumat (3/1/2020). Mujib menambahkan, akhirnya terpaksa ortu nya pinjam uang tetangga 500 ribu, agar anaknya bisa ikut ujian. "Kasihan dia sudah tidak punya ayah, ibunya saudara saya, kerja sebagai pembantu rumah tangga. Tolong dibantu mas, agar uang bisa kembali,"ungkapnya. Perihal adanya penarikan uang iuran untuk pembangunan gedung sekolah, dibenarkan oleh Atika Fadhilah siswa kelas XI saat diwawancarai. "Benar, bilangnya wajib Rp 1,5 juta dan waktu terakh

Dampak Cuaca Ekstrem, Dewan Desak Pemkot Monitoring Seluruh Papan Reklame

Mediabidik.com - Anggota Komisi A DPRD Surabaya Arif Fathoni meminta kepada tim reklame pemkot Surabaya, supaya melakukan monitoring dan evaluasi terhadap keberadaan seluruh papan reklame di Surabaya. Monitoring dan evaluasi itu penting dilakukan untuk mengantisipasi papan reklame yang roboh akibat cuaca ekstrem. "Monitoring itu untuk mengetahui papan reklame yang tidak berijin atau masa berlaku ijinnya sudah habis" jelasnya disela acara pertemuan Forum Pimpinan Daerah (Forpimda) Surabaya di gedung baru DPRD Surabaya, Selasa (07/01/2020). Thoni menegaskan Satpol PP harus tegas melakukan penertiban terhadap papan reklame yang ilegal itu. "Kami mendesak Satpol PP potong reklame ilegal. Kami banyak menerima informasi masyarakat akan keberadaan papan reklame yang tidak berijin" tegasnya. Pria yang juga menjabat Ketua Fraksi Partai Golkar ini menekankan, kalau penertiban itu perlu dilakukan, pasca peristiwa pohon tumbang yang mengakibatkan 2 korban meni