Skip to main content

Dewan Sesalkan Pencopotan Jabatan Kadispenduk Capil Surabaya

SURABAYA (Mediabidik) - Pencopotan Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dispendukcapil) Kota Surabaya Suharto Wardoyo yang dinilai sukses mengembangkan pelayanan publik berbasis internet atau "7 in 1" yang meraih penghargaan "TOP 40" Sinovik 2018 dari Kementerian PAN-RB. Sangat disesalkan anggota Komisi C DPRD Surabaya.
     
"Kinerja Pak Anang (panggilan Suharto Wardoyo) sudah bagus dengan berbagai inovasinya. Tidak semestinya dicopot?," kata anggota Komisi C DPRD Surabaya Vinsensius Awey, Selasa (12'2/2019).
     
Menurut dia, memang diakui bahwa mutasi, rotasi maupun promosi aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kota Surabaya merupakan hak progratif Wali Kota Surabaya. 

Hanya saja, lanjut dia, pencopotan ini begitu mengagetkan disaat Suharto Wardoyo telah sukses mengantarkan pelayanan publik berbasis internet di Dispendukcapil Surabaya menjadi terdepan dan meraih penghargaan dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB).
     
"Apalagi, setelah diberhentikan dari jabatannya pada Senin (11/2) kemarin. Suharto Wardoyo hanya menduduki posisi sebagai Staf Ahli Wali Kota Surabaya Bidang Hukum, Politik dan Pemerintahan. "ucapnya.

Posisi tersebut, menurut Awey, tidak layak karena bisa dikatakan nonjob atau tidak ada pekerjaan, sehingga hal itu tidak sebanding dengan apa yang dilakukan mantan kepala Dispendukcapil selama ini. 
     
"Mestinya dirotasi saja menjadi kepala OPD (organisasi perangkat daerah) lain di Pemkot. Apalagi saat ini ada beberapa kepala OPD di Pemkot Surabaya yang masih diisi plt (pelaksana tugas) seperti halnya Dinas Pemadam Kebakaran, Dinas Kebersihan Ruang Terbuka Hijau dan Dinas Komunikasi dan Informatika," ungkapnya.
     
Sementara itu, Suharto Wardoyo mengaku tidak mempermasalahkan pemberhentian dirinya dari jabatan Kepala Disnpendukcapil Surabaya. "Saya sudah tujuh tahun di Dispendukcapil. Terima kasih atas bantuannya selama ini," katanya singkat.
     
Sementara informasi dari pejabat Pemkot Surabaya yang namanya tidak berkenan ditulis menyebutkan bahwa Suharto Wardoyo sempat ditegur Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini terkait kesuksesan dalam pengembangan pelayanan publik berbasis internet atau "7 in 1" yang meraih penghargaan "TOP 40" di ajang Sinovik (Sistem Inovasi pelayanan Publik) dari KemenPAN pada 22 Oktober 2018.   
     
Adapun inovasi "7 in 1" tersebut berupa pengurusan administrasi kependudukan diantaranya, pengurusan surat pindah masuk, pindah keluar, akta lahir, akta mati, pendaftaran kawin, pendaftaran Cerai, dan pengurusan surat keterangan tempat tinggal atau SKTT bagi warga asing.
     
"Jadi di grup line kepala OPD Pemkot Surabaya, Bu Risma sempat melontarkan kata-kata, kadispenduk tolong intropeksi, penghargaan bukan tujuan utama, tapi pelayanan masyarakat yang utama," kata sumber tersebut.
     
Padahal, lanjut sumber itu, Suharto Wardoyo selama ini tidak pernah minta penghargaan tersebut. Bahkan, penghargaan tersebut saat ini tidak ada ruang Dispendukcapil, melainkan berada di ruang kerja wali kota.
     
Risma sebelumnya mengatakan dengan adanya pergantian Kepala Dispendukcapil Surabaya yang baru itu, ia berharap layanan kependudukan di OPD itu, ke depannya supaya lebih meningkat. Dengan begitu, masyarakat yang melakukan pengurusan surat menyurat mendapat layanan yang lebih optimal. "Jadi masyarakat tidak perlu menunggu lama," katanya.

Diketahui Suharto Wardoyo resmi digantikan Agus Imam Sonhaji yang sebelumnya menjabat sebagai Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Dinkominfo) Surabaya setelah dilantik di Balai Kota Surabaya pada 11 Februari 2019.
    
Keputusan Wali Kota Surabaya Nomor 821.2/1570/436.8.3/2019 tanggal 8 Februari 2019 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas di Lingkungan Pemerintah Kota Surabaya.(pan)

Comments

Popular posts from this blog

Komisi B Minta Pemprov serius sosialisasi dana pinjaman untuk pelaku UMKM

SURABAYA ( Media Bidik) - Jatim sangat apresiasi terhadap Pemprov yang mempunyai program membantu pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Jatim dengan menggelontorkan dana sebesar 400 Miliar di Bank UMKM guna memberikan bantuan kredit lunak kepada para pelaku UMKM di Jatim. Namun Chusainuddin,S.Sos Anggota Komisi B yang menangani tentang Perekonomian menilai Pemerintah provinsi masih kurang serius memberikan sosialisasi kepada masyarakat terutrama pelaku UMKM yang sebenarnya ada dana pinjaman lunak untuk mereka. " Ketika saya menjalankan Reses di Blitar,Kediri dan Tulungagung , banyak masyarakat sana tak mengetahui ada dana pinjaman lunak di Bank UMKM untuk para pelaku UMKM, karena sebenarnya jika Pemprov serius memberikan sosialisasi sampai ke tingkat desa,maka saya yakin masyarakat sangat senang sekali," ucap pria yang akrab dipanggil Gus Udin tersebut. Apalagi menyambut MEA, seharusnya pelaku UMKM sudah mengerti kalau ada dana pinjaman unt

“NUUBON” Nugget Udang Rebon Kelurahan Sukolilo Baru, Hasil Karya Universitas Muhammadiyah Surabaya

SURABAYA - Pada tanggal 31 Juli 2022 tepatnya minggu kedua dari pelaksanaan KKN Universitas Muhammadiyah Surabaya tahun 2022, kelompok KKN Berdaya Sukolilo Baru telah berhasil melaksanakan program pelatihan dan pemberdayaan masyarakat berupa sosialisasi inovasi produk baru yaitu demo pembuatan "Nugget Udang Rebon". Kegiatan demo inovasi produk baru ini dilaksanakan di halaman Kelurahan Sukolilo Baru. Dalam kegiatan ini dibagi menjadi 2 sesi, dimana sesi pertama adalah sosialisasi produk dan demo masak nugget udang rebon dan sesi kedua adalah sosialisasi pemasaran produk secara online.  Proses pembuatan nugget udang rebon ini cukup mudah tetapi untuk mengelola udang rebon sendiri apalagi yang masih basah membutuhkan waktu.  "Artinya udang rebon basah yang telah dibersihkan dari kotoran itu ditiriskan hingga kadar airnya berkurang. Selain itu juga untuk menambah cipta rasa yang unggul udang rebon basah ini harus dikukus kurang lebih 5-10 menit. Selanjutnya, bi

Robot Trading, Disinyalir Banyak Oknum Bermain Untuk Mendapat Harta Ilegal

Surabaya - Akhir akhir ini, bisnis Trading nampak menjadi primadona. Bahkan dari bisnis ini, saat ini banyak Orang Kaya Baru (OKB) di Indonesia.  Sebenarnya tidak ada masalah jika tidak ada pelanggaran hukum didalamnya.  Dengan menjamurnya bisnis robot trading ini, maka banyak oknum yang sengaja bermain untuk mendapat harta dengan ilegal (tidak terdaftar dan tidak sesuai aturan OJK, red) dan berujung pada kasus hukum.  Seperti pada kasus robot trading Evortrad yang tengah disidangkan di Pengadilan Negri Malang.  Setelah pelimpahan kasusnya di Kejari Malang, maka disidangkanlah kasus ini dengan agenda awal pemeriksaan saksi-saksi.  Mengamati dari proses persidangan, nampak ada "Hukum Rimba" dalam bisnis ini. Artinya siapa yang kuat, dialah yang menang.  Menarik disimak, kasus sangkaan penipuan dilaporkan oleh beberapa orang member robot trading Evortrade dibawah PT. EVOLUSION PERKASA GROUP.  Anehnya, saat disidang, saksi pelapor mengaku tidak tahu apa apa. "K