"Kinerja Pak Anang (panggilan Suharto Wardoyo) sudah bagus dengan berbagai inovasinya. Tidak semestinya dicopot?," kata anggota Komisi C DPRD Surabaya Vinsensius Awey, Selasa (12'2/2019).
Menurut dia, memang diakui bahwa mutasi, rotasi maupun promosi aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kota Surabaya merupakan hak progratif Wali Kota Surabaya.
Hanya saja, lanjut dia, pencopotan ini begitu mengagetkan disaat Suharto Wardoyo telah sukses mengantarkan pelayanan publik berbasis internet di Dispendukcapil Surabaya menjadi terdepan dan meraih penghargaan dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB).
"Apalagi, setelah diberhentikan dari jabatannya pada Senin (11/2) kemarin. Suharto Wardoyo hanya menduduki posisi sebagai Staf Ahli Wali Kota Surabaya Bidang Hukum, Politik dan Pemerintahan. "ucapnya.
Posisi tersebut, menurut Awey, tidak layak karena bisa dikatakan nonjob atau tidak ada pekerjaan, sehingga hal itu tidak sebanding dengan apa yang dilakukan mantan kepala Dispendukcapil selama ini.
"Mestinya dirotasi saja menjadi kepala OPD (organisasi perangkat daerah) lain di Pemkot. Apalagi saat ini ada beberapa kepala OPD di Pemkot Surabaya yang masih diisi plt (pelaksana tugas) seperti halnya Dinas Pemadam Kebakaran, Dinas Kebersihan Ruang Terbuka Hijau dan Dinas Komunikasi dan Informatika," ungkapnya.
Sementara itu, Suharto Wardoyo mengaku tidak mempermasalahkan pemberhentian dirinya dari jabatan Kepala Disnpendukcapil Surabaya. "Saya sudah tujuh tahun di Dispendukcapil. Terima kasih atas bantuannya selama ini," katanya singkat.
Sementara informasi dari pejabat Pemkot Surabaya yang namanya tidak berkenan ditulis menyebutkan bahwa Suharto Wardoyo sempat ditegur Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini terkait kesuksesan dalam pengembangan pelayanan publik berbasis internet atau "7 in 1" yang meraih penghargaan "TOP 40" di ajang Sinovik (Sistem Inovasi pelayanan Publik) dari KemenPAN pada 22 Oktober 2018.
Adapun inovasi "7 in 1" tersebut berupa pengurusan administrasi kependudukan diantaranya, pengurusan surat pindah masuk, pindah keluar, akta lahir, akta mati, pendaftaran kawin, pendaftaran Cerai, dan pengurusan surat keterangan tempat tinggal atau SKTT bagi warga asing.
"Jadi di grup line kepala OPD Pemkot Surabaya, Bu Risma sempat melontarkan kata-kata, kadispenduk tolong intropeksi, penghargaan bukan tujuan utama, tapi pelayanan masyarakat yang utama," kata sumber tersebut.
Padahal, lanjut sumber itu, Suharto Wardoyo selama ini tidak pernah minta penghargaan tersebut. Bahkan, penghargaan tersebut saat ini tidak ada ruang Dispendukcapil, melainkan berada di ruang kerja wali kota.
Risma sebelumnya mengatakan dengan adanya pergantian Kepala Dispendukcapil Surabaya yang baru itu, ia berharap layanan kependudukan di OPD itu, ke depannya supaya lebih meningkat. Dengan begitu, masyarakat yang melakukan pengurusan surat menyurat mendapat layanan yang lebih optimal. "Jadi masyarakat tidak perlu menunggu lama," katanya.
Diketahui Suharto Wardoyo resmi digantikan Agus Imam Sonhaji yang sebelumnya menjabat sebagai Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Dinkominfo) Surabaya setelah dilantik di Balai Kota Surabaya pada 11 Februari 2019.
Keputusan Wali Kota Surabaya Nomor 821.2/1570/436.8.3/2019 tanggal 8 Februari 2019 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas di Lingkungan Pemerintah Kota Surabaya.(pan)
Comments
Post a Comment