Penandatangan yang dipimpin langsung oleh Kepala Kejari Tanjung Perak Rachmat Supriady ini, merupakan rangkaian dari pencanangan zona integritas Wilayah Bebas Korupsi (WBK).
Ada tiga poin dikedepankan dalam hal ini. Antara lain komitmen bebas korupsi, penataan reformasi birokrasi dan pelayanan publik.
"Saya tekankan ke jajaran, penandatanganan (Fakta Intergritas, red) ini bukan hanya seremonial belaka, namun harus dilaksanakan dengan komitmen penuh," ujar Supriady.
Masih Supriady, adapun tujuan komitmen ini untuk memaksimalkan kinerja serta pembenahan pelayanan terhadap masyarakat.
"Disamping itu, juga untuk meminimalisir terjadinya upaya korupsi. Sedangkan dalam reformasi birokrasi, kita bakal memaksimalkan administrasi dan penilaian kinerja," katanya.
Untuk pelayanan publik, lanjut dia, agar masyarakat yang mengurus soal tilang, bisa terlayani dengan baik. Pihaknya tidak ingin terjadi antrian yang lama dalam mengambil tilang.
Dalam waktu dekat, pihaknya akan menambah dua lagi loket layanan. Sehingga, pelayanan bisa lebih cepat. "Saat ini kami masih terbatas dengan lahan (gedung Kejari Surabaya) yang sempit. Tapi kami tetap berupaya agar masyarakat terlayani dengan baik," terangnya.
Zona Integritas, merupakan sebutan atau predikat yang diberikan pada kementerian, lembaga, dan pemda yang pimpinan dan jajarannya mempunyai komitmen untuk mewujudkan WBK dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) melalui upaya pencegahan korupsi, reformasi birokrasi dan peningkatan kualitas pelayanan publik. (opan)
foto : Tampak Kepala Kejari Tanjung Perak Surabaya Supriady saat menandatangani Pakta Integritas di kantornya, jalan Kemayoran 1 Surabaya, Senin (25/2/2019). Henoch Kurniawan
Comments
Post a Comment