Skip to main content

Caleg Demokrat Dukung Khofifah Gratiskan SMA/SMK

SURABAYA (Mediabidik) - Rencana kebijakan Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawangsa menggratiskan SMA/SMK  termasuk di Surabaya yang dibarengi dengan keingginan Walikota Surabaya Tri Rismaharini, mendapat dukungan politisi Partai Demokrat Surabaya Tri Wahyudi Ari Setiawan.

Caleg DPRD Kota Surabaya dapil 1 nomor urut 2 itu mengatakan kalau pendidikan sekarang sudah menjadi kebutuhan pokok masyarakat.

"Jadi sudah menjadi kewajiban pemerintah untuk memenuhi kebutuhan itu dengan memberikan pendidikan gratis" jelasnya.

Caleg yang pernah berprofesi sebagai jurnalis ini menambahkan kalau pendidikan SMA/SMK gratis sudah menjadi janji politik pasangan Khofifah-Emil saat masih menjadi pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jatim. "Jadi sudah sepatutnya janji itu ditepati" lanjutnya.

Tri Wahyudi menambahkan akan lebih baik lagi kalau SMA/SMK gratis diterapkan secepatnya di tahun ajaran 2019.

Namun dia mengingatkan meskipun nantinya gratis, tapi pemerintah daerah harus tetap memperhatikan mutu dari pendidikan SMA/SMK. "Jangan mentang-mentang gratis nanti gurunya mengajar seenaknya. Kasihan itu siswanya" pungkasnya.

Sebelumnya pendidikan SMA/SMK gratis disampaikan Khofifah setelah dilantik menjadi Gubernur Jatim.  Anggaran untuk SPP gratis SMA/SMK rencananya berasal dari anggaran untuk biaya operasional sekolah daerah (Bosda).

Sementara itu Walikota Surabaya Tri Rismaharini juga sempat menyinggung ingin kembali mengelola SMA/SMK agar bisa membebaskan biaya SPP.(pan)

Comments

Popular posts from this blog

Dalih Partisipasi Masyarakat, SMAN 8 Surabaya Wajibkan Siswa Bayar Uang Iuran Rp 1,5 Juta

Mediabidik.com - Berdalih iuran partisipasi masyarakat (PM), SMAN 8 Surabaya wajibkan siswa bayar uang iuran pembangunan sekolah sebesar Rp 1,5 juta. Jika tidak membayar siswa tidak dapat ikut ujian. Hal itu diungkapkan Mujib paman dari Farida Diah Anggraeni siswa kelas X IPS 3 SMAN 8 Jalan Iskandar Muda Surabaya mengatakan, ada ponakan sekolah di SMAN 8 Surabaya diminta bayar uang perbaikan sekolah Rp.1,5 juta. "Kalau gak bayar, tidak dapat ikut ulangan," ujar Mujib, kepada BIDIK. Jumat (3/1/2020). Mujib menambahkan, akhirnya terpaksa ortu nya pinjam uang tetangga 500 ribu, agar anaknya bisa ikut ujian. "Kasihan dia sudah tidak punya ayah, ibunya saudara saya, kerja sebagai pembantu rumah tangga. Tolong dibantu mas, agar uang bisa kembali,"ungkapnya. Perihal adanya penarikan uang iuran untuk pembangunan gedung sekolah, dibenarkan oleh Atika Fadhilah siswa kelas XI saat diwawancarai. "Benar, bilangnya wajib Rp 1,5 juta dan waktu terakh...

Tiga Alasan Kejaksaan Ajukan Kasasi Atas Vonis Bebas Eks Dirut PT DOK

SURABAYA (Mediabidik) – Kepala Seksi Pidana Khusus (Kasipidsus) Kejaksaan Negeri (Kejari) Surabaya, Heru Kamarullah, secara tegas menyatakan pihaknya sudah menyatakan secara resmi, untuk mengajukan perlawanan terhadap vonis bebas yang dijatuhkan hakim Pengadilan Tipikor Surabaya terhadap Mantan Direktur Utama (Dirut) PT Dok dan Perkapalan Surabaya (DPS), Riry Syeried Jetta. "Perlawanan dalam bentuk upaya hukum kasasi tersebut sudah resmi kita dinyatakan ke Pengadilan pada Rabu (23/10/2019) lalu," terang Heru, Jumat (25/10/2019) Heru menambahkan, Kasasi atas putusan bebas tersebut dilakukan berdasarkan tiga pertimbangan sebagaimana diatur dalam pasal 253 Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Pertama, terkait peraturan hukum yang tidak diterapkan sebagaimana mestinya. Kedua, untuk menguji kinerja hakim dalam mengadili perkara telah sesuai dengan Undang-Undang apa tidak atau dalam istilah hukum disebut judex facti. Dan yang ketiga, untuk menguji batas kewenangan pe...

Komisi B Minta Pemprov serius sosialisasi dana pinjaman untuk pelaku UMKM

SURABAYA ( Media Bidik) - Jatim sangat apresiasi terhadap Pemprov yang mempunyai program membantu pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Jatim dengan menggelontorkan dana sebesar 400 Miliar di Bank UMKM guna memberikan bantuan kredit lunak kepada para pelaku UMKM di Jatim. Namun Chusainuddin,S.Sos Anggota Komisi B yang menangani tentang Perekonomian menilai Pemerintah provinsi masih kurang serius memberikan sosialisasi kepada masyarakat terutrama pelaku UMKM yang sebenarnya ada dana pinjaman lunak untuk mereka. " Ketika saya menjalankan Reses di Blitar,Kediri dan Tulungagung , banyak masyarakat sana tak mengetahui ada dana pinjaman lunak di Bank UMKM untuk para pelaku UMKM, karena sebenarnya jika Pemprov serius memberikan sosialisasi sampai ke tingkat desa,maka saya yakin masyarakat sangat senang sekali," ucap pria yang akrab dipanggil Gus Udin tersebut. Apalagi menyambut MEA, seharusnya pelaku UMKM sudah mengerti kalau ada dana pinjaman unt...