Caleg Demokrat Dukung Khofifah Gratiskan SMA/SMK

SURABAYA (Mediabidik) - Rencana kebijakan Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawangsa menggratiskan SMA/SMK termasuk di Surabaya yang dibarengi dengan keingginan Walikota Surabaya Tri Rismaharini, mendapat dukungan politisi Partai Demokrat Surabaya Tri Wahyudi Ari Setiawan.

Caleg DPRD Kota Surabaya dapil 1 nomor urut 2 itu mengatakan kalau pendidikan sekarang sudah menjadi kebutuhan pokok masyarakat.

"Jadi sudah menjadi kewajiban pemerintah untuk memenuhi kebutuhan itu dengan memberikan pendidikan gratis" jelasnya.

Caleg yang pernah berprofesi sebagai jurnalis ini menambahkan kalau pendidikan SMA/SMK gratis sudah menjadi janji politik pasangan Khofifah-Emil saat masih menjadi pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jatim. "Jadi sudah sepatutnya janji itu ditepati" lanjutnya.

Tri Wahyudi menambahkan akan lebih baik lagi kalau SMA/SMK gratis diterapkan secepatnya di tahun ajaran 2019.

Namun dia mengingatkan meskipun nantinya gratis, tapi pemerintah daerah harus tetap memperhatikan mutu dari pendidikan SMA/SMK. "Jangan mentang-mentang gratis nanti gurunya mengajar seenaknya. Kasihan itu siswanya" pungkasnya.

Sebelumnya pendidikan SMA/SMK gratis disampaikan Khofifah setelah dilantik menjadi Gubernur Jatim. Anggaran untuk SPP gratis SMA/SMK rencananya berasal dari anggaran untuk biaya operasional sekolah daerah (Bosda).

Sementara itu Walikota Surabaya Tri Rismaharini juga sempat menyinggung ingin kembali mengelola SMA/SMK agar bisa membebaskan biaya SPP.(pan)

Comments

Dalih Partisipasi Masyarakat, SMAN 8 Surabaya Wajibkan Siswa Bayar Uang Iuran Rp 1,5 Juta

Mediabidik.com - Berdalih iuran partisipasi masyarakat (PM), SMAN 8 Surabaya wajibkan siswa bayar uang iuran pembangunan sekolah sebesar Rp 1,5 juta. Jika tidak membayar siswa tidak dapat ikut ujian. Hal itu diungkapkan Mujib paman dari Farida Diah Anggraeni siswa kelas X IPS 3 SMAN 8 Jalan Iskandar Muda Surabaya mengatakan, ada ponakan sekolah di SMAN 8 Surabaya diminta bayar uang perbaikan sekolah Rp.1,5 juta. "Kalau gak bayar, tidak dapat ikut ulangan," ujar Mujib, kepada BIDIK. Jumat (3/1/2020). Mujib menambahkan, akhirnya terpaksa ortu nya pinjam uang tetangga 500 ribu, agar anaknya bisa ikut ujian. "Kasihan dia sudah tidak punya ayah, ibunya saudara saya, kerja sebagai pembantu rumah tangga. Tolong dibantu mas, agar uang bisa kembali,"ungkapnya. Perihal adanya penarikan uang iuran untuk pembangunan gedung sekolah, dibenarkan oleh Atika Fadhilah siswa kelas XI saat diwawancarai. "Benar, bilangnya wajib Rp 1,5 juta dan waktu terakh...

Komisi B Minta Pemprov serius sosialisasi dana pinjaman untuk pelaku UMKM

SURABAYA ( Media Bidik) - Jatim sangat apresiasi terhadap Pemprov yang mempunyai program membantu pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Jatim dengan menggelontorkan dana sebesar 400 Miliar di Bank UMKM guna memberikan bantuan kredit lunak kepada para pelaku UMKM di Jatim. Namun Chusainuddin,S.Sos Anggota Komisi B yang menangani tentang Perekonomian menilai Pemerintah provinsi masih kurang serius memberikan sosialisasi kepada masyarakat terutrama pelaku UMKM yang sebenarnya ada dana pinjaman lunak untuk mereka. " Ketika saya menjalankan Reses di Blitar,Kediri dan Tulungagung , banyak masyarakat sana tak mengetahui ada dana pinjaman lunak di Bank UMKM untuk para pelaku UMKM, karena sebenarnya jika Pemprov serius memberikan sosialisasi sampai ke tingkat desa,maka saya yakin masyarakat sangat senang sekali," ucap pria yang akrab dipanggil Gus Udin tersebut. Apalagi menyambut MEA, seharusnya pelaku UMKM sudah mengerti kalau ada dana pinjaman unt...

Dampak Cuaca Ekstrem, Dewan Desak Pemkot Monitoring Seluruh Papan Reklame

Mediabidik.com - Anggota Komisi A DPRD Surabaya Arif Fathoni meminta kepada tim reklame pemkot Surabaya, supaya melakukan monitoring dan evaluasi terhadap keberadaan seluruh papan reklame di Surabaya. Monitoring dan evaluasi itu penting dilakukan untuk mengantisipasi papan reklame yang roboh akibat cuaca ekstrem. "Monitoring itu untuk mengetahui papan reklame yang tidak berijin atau masa berlaku ijinnya sudah habis" jelasnya disela acara pertemuan Forum Pimpinan Daerah (Forpimda) Surabaya di gedung baru DPRD Surabaya, Selasa (07/01/2020). Thoni menegaskan Satpol PP harus tegas melakukan penertiban terhadap papan reklame yang ilegal itu. "Kami mendesak Satpol PP potong reklame ilegal. Kami banyak menerima informasi masyarakat akan keberadaan papan reklame yang tidak berijin" tegasnya. Pria yang juga menjabat Ketua Fraksi Partai Golkar ini menekankan, kalau penertiban itu perlu dilakukan, pasca peristiwa pohon tumbang yang mengakibatkan 2 korban meni...

Mediabidik.com

Search This Blog