Skip to main content

Jadi Korban Diskriminasi Hukum, H.Achmad Yusuf Cs Wadul Presiden

SURABAYA (Mediabidik) – Merasa menjadi korban dugaan diskriminasi hukum, H Achmad Yusuf, H Nasrul Abdi dan Bambang Asmuni, akhirnya wadul presiden Joko Widodo. Mereka meminta perlindungan hukum atas statusnya sebagai tersangka dalam dugaan kasus pemalsuan surat dan perbuatan tidak menyenangkan.

Ketiganya menyesalkan lambatnya proses hukum atas kasus yang saat ini sedang ditangani penyidik Ditreskrimum Kepolisian Daerah (Polda) Jawa Timur tersebut. Tak berlebihan, pasalnya sudah hampir tiga tahun sejak dilaporkan 2015 lalu, ketiganya harus menyandang status tersangka. Hingga saat ini, status tersebut tanpa kelanjutan kepastian atas perkembangan proses hukumnya.

Mereka merasa digantung dengan status tersebut. Terlebih, mereka menilai penetapan status tersangka terhadap ketiganya sarat kejanggalan. Status Eko Prasetyo dari PT Cipta Perkasa Oilindo (CPO) sebagai pelapor, dalam laporan polisi bernomor LPB/1771/XII/2015/UM/Jatim tanggal 3 Desember 2015 itu, dinilai tidak memiliki legal standing, karena pelapor tidak memiliki bukti surat kepemilikan apapun terkait lahan yang disoal.

"Lah kita melakukan pengurukan diatas tanah yang kita beli sendiri kok malah dilaporkan dan dijadikan tersangka. Untuk itu kita menuntut keadilan, sampai kapan status ini kita sandang," ujar H Achamad Yusuf.

Ketiganya dilaporkan sesaat usai melakukan pengurukan diatas tanah di kawasan Karangbong RT 01/RW 02 kecamatan Gedangan, 3 Desember 2015 silam.

Mereka mengklaim tanah itu dibeli secara patungan seharga Rp750 juta, dengan luas 265 M2, letter C no 1132 persil 22 klas d.1 luas 0,035 Ha dengan prosedur yang benar dan sah, disaksikan semua ahli waris yang didampingi kuasa hukumnya.

"Bahkan saat transaksi jual beli itu dilakukan dihadapan H Kusnandar, pejabat lurah Karangbong dan saksi-saksi lainnya dari staf kantor kelurahan," beber H Achmad.

Tak hanya itu, mereka juga mengklaim telah mengantongi Keputusan Pengadilan Tinggi Jawa Timur nomor: 221/ PDT/ 2017/ PT tanggal 21 Juni 2017. Isi dari putusan tersebut menerangkan soal status kepemilikan lahan yang menjadi persoalan saat ini.

Selain ke Presiden, surat permohonan perlindungan hukum juga mereka kirimkan ke Kapolri, Bareskrim Mabes Polri, Kompolnas dan Kapolda Jatim. Namun sayangnya, upaya tersebut belum mendapat respon dari pihak terkait, kendati sudah dilakukan sejak pertengahan tahun lalu.

"Adapun harapan saya agar proses hukum ini segera diselesaikan dan nama baik saya segera dipulihkan," tambah H Achmad Yusuf.

Terpisah, Kabidhumas Polda Jatim, Kombes Pol Frans Barung Mangera saat dikonfirmasi mempersilahkan mereka untuk melakukan upaya tersebut. "Semua mempunyai hak untuk lapor," ujarnya, Senin (11/2/2019).

Barung pun menegaskan bahwa polisi bakal secara profesional melayani dan menangani segala keluhan masyarakat manapun. "Polisi juga mempersilahkan untuk diperiksa," tambahnya.(opan)










Foto : Surat permohonan perlindungan hukum yang dikirimkan para tersangka ke presiden RI Joko Widodo beberapa waktu lalu. dok







Comments

Popular posts from this blog

Komisi B Minta Pemprov serius sosialisasi dana pinjaman untuk pelaku UMKM

SURABAYA ( Media Bidik) - Jatim sangat apresiasi terhadap Pemprov yang mempunyai program membantu pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Jatim dengan menggelontorkan dana sebesar 400 Miliar di Bank UMKM guna memberikan bantuan kredit lunak kepada para pelaku UMKM di Jatim. Namun Chusainuddin,S.Sos Anggota Komisi B yang menangani tentang Perekonomian menilai Pemerintah provinsi masih kurang serius memberikan sosialisasi kepada masyarakat terutrama pelaku UMKM yang sebenarnya ada dana pinjaman lunak untuk mereka. " Ketika saya menjalankan Reses di Blitar,Kediri dan Tulungagung , banyak masyarakat sana tak mengetahui ada dana pinjaman lunak di Bank UMKM untuk para pelaku UMKM, karena sebenarnya jika Pemprov serius memberikan sosialisasi sampai ke tingkat desa,maka saya yakin masyarakat sangat senang sekali," ucap pria yang akrab dipanggil Gus Udin tersebut. Apalagi menyambut MEA, seharusnya pelaku UMKM sudah mengerti kalau ada dana pinjaman unt

“NUUBON” Nugget Udang Rebon Kelurahan Sukolilo Baru, Hasil Karya Universitas Muhammadiyah Surabaya

SURABAYA - Pada tanggal 31 Juli 2022 tepatnya minggu kedua dari pelaksanaan KKN Universitas Muhammadiyah Surabaya tahun 2022, kelompok KKN Berdaya Sukolilo Baru telah berhasil melaksanakan program pelatihan dan pemberdayaan masyarakat berupa sosialisasi inovasi produk baru yaitu demo pembuatan "Nugget Udang Rebon". Kegiatan demo inovasi produk baru ini dilaksanakan di halaman Kelurahan Sukolilo Baru. Dalam kegiatan ini dibagi menjadi 2 sesi, dimana sesi pertama adalah sosialisasi produk dan demo masak nugget udang rebon dan sesi kedua adalah sosialisasi pemasaran produk secara online.  Proses pembuatan nugget udang rebon ini cukup mudah tetapi untuk mengelola udang rebon sendiri apalagi yang masih basah membutuhkan waktu.  "Artinya udang rebon basah yang telah dibersihkan dari kotoran itu ditiriskan hingga kadar airnya berkurang. Selain itu juga untuk menambah cipta rasa yang unggul udang rebon basah ini harus dikukus kurang lebih 5-10 menit. Selanjutnya, bi

Robot Trading, Disinyalir Banyak Oknum Bermain Untuk Mendapat Harta Ilegal

Surabaya - Akhir akhir ini, bisnis Trading nampak menjadi primadona. Bahkan dari bisnis ini, saat ini banyak Orang Kaya Baru (OKB) di Indonesia.  Sebenarnya tidak ada masalah jika tidak ada pelanggaran hukum didalamnya.  Dengan menjamurnya bisnis robot trading ini, maka banyak oknum yang sengaja bermain untuk mendapat harta dengan ilegal (tidak terdaftar dan tidak sesuai aturan OJK, red) dan berujung pada kasus hukum.  Seperti pada kasus robot trading Evortrad yang tengah disidangkan di Pengadilan Negri Malang.  Setelah pelimpahan kasusnya di Kejari Malang, maka disidangkanlah kasus ini dengan agenda awal pemeriksaan saksi-saksi.  Mengamati dari proses persidangan, nampak ada "Hukum Rimba" dalam bisnis ini. Artinya siapa yang kuat, dialah yang menang.  Menarik disimak, kasus sangkaan penipuan dilaporkan oleh beberapa orang member robot trading Evortrade dibawah PT. EVOLUSION PERKASA GROUP.  Anehnya, saat disidang, saksi pelapor mengaku tidak tahu apa apa. "K