Skip to main content

Ahmad Dhani: Shafeea, Ini Perjuangan Ayah untuk Demokrasimu di Masa Depan

SURABAYA (Mediabidik) – Ada kejadian dramatis pada sidang Ahmad Dhani Prasetyo (ADP) yang digelar di ruang Cakra Pengadilan Negeri (PN) Surabaya, Selasa (26/2/2019).

Pentolan grup band Dewa 19 ini sempat menangis didalam ruang sidang sambil memegang kue ulang tahun dengan lilin menyala.

Ia sedih karena tidak menghadiri perayaan ulang tahun ke 8 tahun Shafeea Ahmad, anak sulung Dhani dari pernikahan dengan Mulan Jameela.

"Selamat ulang tahun anakku tercinta Shafeea Ahmad yang ke 8 tahun, maaf ayah tidak bisa hadir," ujar Dhani sambil meneteskan air mata tak bisa melanjutkan kata-katanya.

Sesaat kemudian, lantunan lagu selamat ulang tahun menggema dinyanyikan pendukung ADP. Bahkan saat berada di luar ruang sidang, ADP sempat mengungkapkan ekspresinya dengan meneriakan pesan kepada anaknya.

"Shafeea, ini adalah perjuangan ayah untuk demokrasimu dimasa depan," lantang Dhani.

Sedangkan dalam sidang kali ini, Jaksa Penuntut Umum (JPU) Rahmad Hari Basuki dari Kejati Jatim menghadirkan 4 saksi dari 7 saksi yang sebelumnya direncanakan hadir.

Keempat saksi itu antara lain, Edy Firmanto, Eko Pujianto (keduanya dari Koalisi Bela NKRI sebagai pelapor), Siti Rafika Ardiansari dan David Priyo Prasojo yang menjabat Kapolsek Tegalsari Surabaya.

Dalam sidang, saksi Eko sempat mencabut beberapa keterangannya dalam Berkas Acara Pemeriksaan (BAP) di penyidik kepolisian. Salah satunya tentang keterangan isi materi kalimat ADP yang mengatakan 'orang-orang diluar sana idiot'.

Sedangkan saksi Edi mengaku sebagai koordinator lapangan Koalisi Elemen Bela NKRI. "Saat itu massa 500 sampai 1000 orang berada di Hotel Majapahit ingin mendesak Dhani untuk tak hadir dalam deklarasi #2019GantiPresiden. Ia juga meminta musikus Dewa itu meninggalkan Hotel Majapahit, dan Kota Surabaya lalu kembali ke Jakarta," terang Edi.

Namun, tiba-tiba vlog Dhani yang bermuatan kata idiot, tersebar hingga sampai ke telepon genggamnya. "Saya merasa dihina dan dilecehkan, saya bersama kawan-kawan yang di luar sana, terhina sekali, karena saya tidak idiot," kata dia.

Sedangkan kesaksian Siti, lebih meringankan posisi terdakwa. Sedangkan kesaksian David berkutat soal mekanisme pengamanan yang pihaknya lakukan.

Perwira polisi berpangkat Komisaris Polisi (Kompol) ini juga mengakui saat melihat vlog ADP, saksi mengatakan tidak ada nama orang disebut ADP dalam vlog tersebut. Maupun koalisi Bela Negara sebagai pelapor.

"Tidak ada sebut nama," singkatnya.

Usai sidang, Aldwin Rahardian, penasehat hukum ADP mengatakan bakal melaporkan salah satu saksi yang dihadirkan dalam sidang kali ini. Saksi dianggap memberikan keterangan palsu.

Disamping itu, ia mengatakan dalam sidang kali ini terungkap fakta bahwa tidak ada nama yang disebut dalam vlog yang dibuat ADP. "Jelas tidak ada pidana yang dilakukan ADP. Syarat utama harus memenuhi unsur, wajib menyebutkan subjek hukumnya. Bahkan saksi mengakui pihaknya yang telah melanggar hukum," bebernya.

Sidang dilanjutkan Selasa (5/3/2019) pekan depan masih dnegan agenda mendengarkan keterangan saksi yang dihadirkan jaksa. "Rencanaya 7 saksi lagi pak hakim," ujar jaksa menjawab pertanyaan hakim.

Seperti berita sebelumnya, kasus ini dilaporkan oleh Koalisi Bela NKRI ke Polda Jatim. Ia dituduh mengucapkan ujaran kebencian dengan menyebut kelompok penolak deklarasi #2019 Ganti Presiden di Surabaya dengan kata-kata "Idiot".

Kata-kata idiot, diduga diucapkan Ahmad Dhani saat nge-vlog di lobi Hotel Majapahit Surabaya, Minggu, 26 Agustus 2018. Saat itu, politikus Partai Gerindra tersebut tertahan di hotel karena massa penolak deklarasi #2019 Ganti Presiden menggelar aksi penghadangan di depan hotel. Akibatnya, Dhani tidak bisa bergabung dengan massa deklarasi #2019 Ganti Presiden di Tugu Pahlawan. (opan)



Foto : Detik-detik Ahmad Dhani Prasetyo menangis dalam ruang sidang, Selasa (26/2/2019). Henoch Kurniawan

Comments

Popular posts from this blog

Tahun Depan, RS BDH Dilengkapi Fasiltas Medician Nuklir

SURABAYA (Mediabidik) - Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya terus mematangkan desain dan konsep fasilitas kedokteran nuklir di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bhakti Dharma Husada (BDH). Bahkan, pemkot sudah menargetkan tahun 2020 nanti, rumah sakit itu sudah dilengkapi fasilitas tersebut. Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Surabaya, Febria Rachmanita mengatakan menurut data selama ini, pasien-pasien yang membutuhkan penanganan selalu keluar kota, terutama pasien penyakit kanker. Sebab, di Surabaya hanya ada di RSU Dr Soetomo. Makanya, Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini meminta Dinkes untuk menyediakan fasilitas kedokteran nuklir ini demi warga Kota Surabaya. "Itu lah mengapa kita buat kedokteran nuklir ini, supaya warga Surabaya tidak perlu keluar kota untuk mendapatkan pelayanan ini," kata kata Feni-sapaan Febria Rachmanita saat jumpa pers di kantor Humas Pemkot Surabaya, Rabu (23/10/2019). Menurut Feni, jumlah pederita penyakit kanker payu darah tahun 2018 mencapai 5.63

Dalih Partisipasi Masyarakat, SMAN 8 Surabaya Wajibkan Siswa Bayar Uang Iuran Rp 1,5 Juta

Mediabidik.com - Berdalih iuran partisipasi masyarakat (PM), SMAN 8 Surabaya wajibkan siswa bayar uang iuran pembangunan sekolah sebesar Rp 1,5 juta. Jika tidak membayar siswa tidak dapat ikut ujian. Hal itu diungkapkan Mujib paman dari Farida Diah Anggraeni siswa kelas X IPS 3 SMAN 8 Jalan Iskandar Muda Surabaya mengatakan, ada ponakan sekolah di SMAN 8 Surabaya diminta bayar uang perbaikan sekolah Rp.1,5 juta. "Kalau gak bayar, tidak dapat ikut ulangan," ujar Mujib, kepada BIDIK. Jumat (3/1/2020). Mujib menambahkan, akhirnya terpaksa ortu nya pinjam uang tetangga 500 ribu, agar anaknya bisa ikut ujian. "Kasihan dia sudah tidak punya ayah, ibunya saudara saya, kerja sebagai pembantu rumah tangga. Tolong dibantu mas, agar uang bisa kembali,"ungkapnya. Perihal adanya penarikan uang iuran untuk pembangunan gedung sekolah, dibenarkan oleh Atika Fadhilah siswa kelas XI saat diwawancarai. "Benar, bilangnya wajib Rp 1,5 juta dan waktu terakh

Dampak Cuaca Ekstrem, Dewan Desak Pemkot Monitoring Seluruh Papan Reklame

Mediabidik.com - Anggota Komisi A DPRD Surabaya Arif Fathoni meminta kepada tim reklame pemkot Surabaya, supaya melakukan monitoring dan evaluasi terhadap keberadaan seluruh papan reklame di Surabaya. Monitoring dan evaluasi itu penting dilakukan untuk mengantisipasi papan reklame yang roboh akibat cuaca ekstrem. "Monitoring itu untuk mengetahui papan reklame yang tidak berijin atau masa berlaku ijinnya sudah habis" jelasnya disela acara pertemuan Forum Pimpinan Daerah (Forpimda) Surabaya di gedung baru DPRD Surabaya, Selasa (07/01/2020). Thoni menegaskan Satpol PP harus tegas melakukan penertiban terhadap papan reklame yang ilegal itu. "Kami mendesak Satpol PP potong reklame ilegal. Kami banyak menerima informasi masyarakat akan keberadaan papan reklame yang tidak berijin" tegasnya. Pria yang juga menjabat Ketua Fraksi Partai Golkar ini menekankan, kalau penertiban itu perlu dilakukan, pasca peristiwa pohon tumbang yang mengakibatkan 2 korban meni